Page 4 - MAJALAH 141
P. 4
ASPIRASI
Minta Keadilan dan
Pengaduan Perkara Cerai Kepastian Hukum
Saya adalah istri dari Ipda Boyke Barus Sitepu, Kami pengacara dari I Gusti Rulesi, berdasarkan surat
yang menikah pada tanggal 15 September 2002, di kuasa khusus, Nomor. 010/KK/PAHAM-JKT/III/2016,
Medan sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan tertanggal 08 Maret 2016, ingin menyampaikan sebagai
Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor berikut :
310/23/IX/14423, tanggal 15 September 2002. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Polsek Metro
Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki- Tanah Abang No.Sp han/130/XXI/2015, Sektor, tertanggal
laki yang diberi nama Edric Haggie Gumilang B 13 Desember 2015. dengan surat penahanan tersebut klien
Sitepu pada tanggal 1 Desember 2003 kami ditahan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanah Abang.
Pada awalnya perjalanan pernikahan Saya Bahwa berkas perkara dari Penyidik No. 172/K/XII/2015/
dan suami berjalan lancar, saya bekerja sebagai sektor Tanah Abang, tanggal 13 Desember 2015, klien
ibu rumah tangga sekaligus karyawan PT. Serasi pengadu dibuatkan berita acara penangkapan, penahanan
Auto Raya namun suami sebagai seorang Anggota dan penyidikan, dan berkas perkaranya dilimpahkan ke
Kepolisian melarang saya untuk aktif dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, karena terbukti melakukan
pertemuan Bhayangkari. tindakan pidana pencurian, melanggar pasal 363 KUHP dan
Saya telah banyak berkorban untuk dikenakan penahanan.
peningkatan karir suami, namun setelah menjadi Bahwa dalam surat penahanan tersebut dinyatakan
Perwira, dia menjadi sibuk hingga tidak punya bahwa klien kami ditahan di Rutan Salemba, Jakarta
waktu untuk keluarga, dengan alasan tugas luar Pusat, selama 20 (dua puluh) hari, dan masa penahanan
kota, dan sering tidak pulang ke rumah. tersebut telah lewat (daluarsa). Akibat ketidak jelasan status
Kemudian saya menemukan memory card penahanan tersebut, klien kami dirugikan baik secara
suami, yang isinya dugaan perselingkuhannya materil dan imateril, ditahan dengan tuduhan melawan
dengan 2 (dua) teman wanitanya, yang hukum oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
menyebabkan, tidak pernah memberi nafkah Dari fakta diatas harapan kami, ada keadilan dan
yang layak kepada saya dan anak. kepastian hukum bagi kliennya, Kejaksaan Negeri Jakarta
Bahwa kemudian suami mengajukan Pusat agar bertindak adil dan benar dalam setiap perkara
perceraian ke Pengadilan Agama Medan, dan yang ditangani dan harus disampaikan sesuai peraturan
pada tanggal 5 Januari 2016, saya menerima surat perundang-undangan, serta meminta itikad baik Kepala
panggilan dari Polresta Medan, untuk melakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membebaskan demi hukum
mediasi. Saya memohon agar DPR RI membantu klien kami yang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
menyelesaikan permasalahan dimaksud sesuai Kami memohon agar Ketua Komisi III DPR RI mengawasi
dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan memonitor kasus yang telah dilaporkan tersebut.
Tri Asri Sabarrudin
Medan Selayang, Medan Jaktim, DKI Jakarta
Kejahatan Ekosistem
Saya adalah warga masyarakat Kepulauan Riau, Undang-Undang dan tindakan melawan hukum
melaporkan dugaan perbuatan pidana luar biasa yang Sehubungan dengan hal tersebut, saya berharap
dilakukan oleh PT. BAI, yang secara terang-terangan surat BPN RI No. 078/5-400-18/III/2016, tertanggal
merusak dan menimbun ekosistem mangrove dan 1 Maret 2016, tidak dijadikan alat intervensi terhadap
melawan Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007, hak warga secara turun-temurun yang tidak mau
tentang Wiayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. diganti rugi, tapi dipaksa dibuatkan ïzin kawasan
Bahwa PT. BAI telah melakukan perusakan, penim- untuk PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI).
bunan ekosistem mangrove pada lahan masyarakat di Saya memohon agar Ketua Komisi III DPR
Kampung Galang Batang, Desa Gunung kijang, Kota RI mengawasi dan memonitor kasus yang telah
Bintan Timur tanpa sosialisasi sebelumnya kepada dilaporkan tersebut.
warga pemilik. Rasyid
Bahwa secara struktur, merupakan pelanggaran Bintan, Kepulauan Riau
4 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016
