Page 9 - MAJALAH 141

“Penyidik Belum Optimal Cari Alat Bukti”

enada dengan Beny, Arsul sebagai tersangka tapi ternyata terhadap pelanggaran hukum atas
Sani, Anggota Komisi III DPR perusahaan itu fiktif alias bodong. kasus ini.
RI yang juga sebagai Ketua Ini kan aneh,” ucap Politisi dari Fraksi Rekomendasi dari Panja ini juga
SPanja Karhutla Komisi III PPP ini. akan diberikan kepada pihak-pihak
mengatakan bahwa ada yang janggal Arsul mengatakan bahwa pihaknya yang dianggap berkepentingan dalam
dalam penerbitan SP3 terhadap 15 akan mengundang beberapa ahli proses penegakan hukum kasus ini.
perusahaan di Riau. Ia melihat penyidik terkait kasus tersebut, seperti ahli dari Sehingga dalam merumuskan kebijakan
belum optimal dalam mencari alat bukti Dinas Kehutanan Provinsi Riau, ahli untuk mengupayakan solusi agar ke
kasus tersebut. kebakaran hutan, ahli hukum pidana, depan permasalahan hukum seperti ini
“Kapolri memang sudah LSM pemerhati lingkungan serta pakar tidak terjadi lagi.
menegaskan bagi pihak yang tidak puas hukum lingkungan. Arsul meyakini bahwa Tim Panja
atas peneribitan SP3 kasus Karhutla Lebih lanjut Arsul juga sempat Komisi III DPR RI masih terus bekerja
tersebut bisa ajukan praperadilan, mengungkapkan bahwa pihaknya juga dan akan menyelesaikan tugasnya
dan pihaknya akan siap dengan hal itu. akan meminta Polri untuk mencari kurang lebih dalam tujuh minggu ke
Tapi itu kan untuk masyarakat atau saksi ahli yang akan meneliti dan depan, atau sekitar 1,5 bulan yang
LSM (lembaga swadaya masyarakat). memberikan keterangan terkait akan datang. Ke depan sejumlah
Kalau kami di DPR RI sesuai agenda juga telah disusun untuk
tugas dan fungsi kami melakukan melakukan rapat dengar pendapat
pengawasan, kami akan mencari, dan oleh DPRD Riau, LSM, saksi ahli,
mengusut kebenaran dari penerbitan pihak Polda, dan 15 perusahaan yang
SP3 tersebut. Seharusnya penegak mendapat SP3, mengenai progres
hukum itu optimal mencari alat bukti. kasus tersebut. Bahkan tidak tertutup
Sebenarnya persoalan seperti ini Ini aneh, kok perusahaan kemungkinan pihaknya juga akan
bukan hanya terjadi saat ini, namun yang sudah tidak ada melakukan pencarian fakta ke lapangan
sudah puluhan tahun, tapi tidak ada terkait kasus itu.
penyelesaiannya” ujarnya. dan tidak beroperasi “Dalam tujuh minggu atau 1,5
Dijelaskan Arsul, panja memang disana malah ditetapkan bulan Insya Allah panja akan dapat
menduga ada perusahaan fiktif alias sebagai tersangka. Ini menyelesaikan tugas ini,” pungkasnya.
bodong dari 15 perusahaan yang sempat Hingga berita ini diturunkan Panja
ditetapkan sebagai tersangka pembakar maksudnya apa. Komisi III DPR RI masih terus menggelar
hutan dan lahan di Riau itu. Kecurigaan rapat internal Panja, RDP (rapat
ini muncul setelah mengetahui bahwa dengar pendapat) dengan sejumlah
perusahaan tersebut tidak ada di pihak plus mencari informasi dan data
Riau, namun tetap ditetapkan sebagai di lapangan terkait kasus ini. n (ayu)
tersangka.
“Ini aneh, kok perusahaan yang kasus Karhutla tersebut. Keterangan
sudah tidak ada dan tidak beroperasi ahli pembanding sejatinya sangat
disana malah ditetapkan sebagai diperlukan agar kebijakan penerbitan
tersangka. Ini maksudnya apa,” ujarnya SP3 ini memiliki dasar yang kuat
usai memimpin rapat internal Panja dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karhutla, baru-baru ini di ruang rapat Upaya inilah yang tidak ia lihat dalam
komisi III DPR RI, Senayan Jakarta. penerbitan SP3 atas 15 perusahaan di foto : Arief/iw
Adanya perusahaan fiktif ini malah Riau.
memunculkan dugaan baru, bahwa Dari informasi, data, dan fakta yang
perusahaan itu sengaja ditetapkan di dapat Panja Pengawasan Karhutla
sebagai tersangka untuk melindungi inilah kemudian akan dianalisa,
atau memproteksi perusahaan besar dievaluasi dan dikoreksi,
yang sebenarnya menjadi pelaku utama untuk kemudian dibuat
pembakaran hutan dan lahan tersebut. sebuah rumusan untuk
“Kita semua seolah-olah dibohongi. rekomendasi sebagai
Ada perusahaan yang ditetapkan upaya tegaknya hukum Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 9