Page 11 - MAJALAH 141
P. 11

ketentuan, hanya bisa dibuka kalau   jelasnya saat Rapat Kerja dengan   Meranti yang menangani kebetulan
            ada praperadilan. Dia mengatakan,   Komisi III DPR RI.             satu angkatan. Biasanya kalau Akpol
            siapapun boleh mengajukan           Dalam foto itu terlihat Dir    datang, satu angkatan  ada  teman-
            praperadilan.                    Reskrisus  Polda Riau  Kombes Rivai   teman satu letting datang temui dan
               “Pihak-pihak yang merasa      Sinambela, Dir Reskrimum Polda    tanyakan peristiwa Meranti. Saat makan
            dirugikan, rekan-rekan LSM mungkin?   Riau Kombes Surawan, Kapolresta   di restoran ketemu pemilik restoran
            Kalau nanti ada yang diterima    Pekanbaru Kombes Toni Hermawan    dan pengusaha. Say hello dan foto-foto,”
            praperadilan,  tentu  kita  bisa  buka   dan Kombes Hendra dari Paminal Div   tambah Jenderal bintang empat ini.
            kembali kasus-kasus itu,” ujarnya.  Propam Mabes Polri. Dalam foto juga   Meski demikian, beredarnya foto-
               Ia menegaskan SP3 perusahaan   terdapat  bos  PT  Andhika  Pratama   foto ini tidak selesai begitu saja.
            diduga pembakar hutan tersebut,   Sawit Lestari (APSL).            Menurut Tito, telah ada Div Propam
            dirinya mempersilahkan pihak-pihak   Menurut Tito, pertemuan pejabat   Mabes Polri yang turun tangan,
            yang tidak puas untuk menggugat.  Polri  yang  terlihat  dalam  foto  itu   mendalami kasus lebih lanjut. Pada
               “Kalau ada yang keberatan silakan   adalah hal yang wajar karena mereka   pekan ini, pihaknya akan memanggil
            praperadilan, ada mekanismenya.   sama-sama satu angkatan di Akademi   semua pihak terkait untuk dimintai
            Saya sudah capek ditanya itu mulu,   Kepolisian. Pun, tujuan pertemuan   keterangan.
            jadi sekali lagi silahkan kalau mau   tersebut bukan berbicara soal   “Kalau terjadi pelanggaran hukum
            digugat,” katanya.               kebakaran hutan atau SP3 melainkan   atau internal, kami juga melakukan
               Kapolri mengungkapkan, kenapa   evaluasi kasus Meranti.         langkah-langkah. Hukum harus tegas,”   (nt)
            SP3, karena memang tidak ditemukan   “Di saat itu menangani kasus   ujar Tito. n
            cukup bukti. Kemudian ada api dari
            luar yang disebutnya masuk ke lahan
            korporasi. Karena sebagian masih
            sengketa dengan masyarakat.
               Namun demikian mantan Kepala
            BNPT tersebut mengakui masalah
            tersebut tetap menjadi perhatiannya.
            ”Kemarin saya sudah ke Riau guna
            membahas dan mendengar penjelasan
            langsung Kapolda, termasuk lahan
            perusahaan yang sudah di SP3 namun
            kembali terbakar,” tandasnya.
               Belum usai kasus SP3,  beredar
            foto yang memperlihatkan sejumlah
            petinggi di Polda Riau sedang kumpul-
            kumpul dengan para bos perusahaan
            yang diduga bermasalah karena
            melakukan pembakaran terhadap
            lahannya.
               Foto tersebut memunculkan
            dugaan bahwa ada permainan antara
            aparat penegak hukum dengan pihak
            perusahaan, temasuk penerbitan SP3
            terhadap 15 perusahaan di Riau.
               L ag i-lag i, Tito Karnavian
            memberikan klarifikasi terkait foto
            yang beredar itu. Menurut  Tito, dalam
            foto itu tidak ada pihak perusahaan
            yang telah diberi SP3 terkait kasus
            pembakaran lahan.
               “Dari semua foto hanya satu saja
            pengusaha yang memiliki lahan sawit                                                                grafis: tiara medsos
            dan pengusaha sawit ini tidak terkait
            dengan perusahaan yang diberi SP3.
            Kalau ini dikaitkan juga tidak tepat,”   Sumber: Bahan Rapat Kapolri saat Raker dengan Komisi III DPR RI



                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 141 TH. XLVI - 2016  l  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16