Page 14 - MAJALAH 141

LAPORAN UTAMA

Pemerintah Gagal korporasi yang sengaja membakar
“Penegakan hukum kepada

ataupun lahannya terbakar di
Atasi Kebakaran Hutan Kalimantan Barat belum dilakukan
dengan serius. Selain persoalan
rendahnya kapasitas penegak hukum
dalam menemukan alat bukti yang
selalu saja menjadi alasan penghentian
penyidikan dan penyelidikan kasus
araknya kasus kebakaran karhutla, tidak adanya komitmen
hutan yang terjadi penegakkan hukum kepada korporasi
di Indonesia akhir- adalah refleksi dari tidak adanya niat
Makhir ini menimbulkan negara untuk memperbaiki tata kelola
keprihatinan mendalam. Pasalnya, hal perkebunan kelapa sawit dan investasi
tersebut tidak saja menganggu aktivitas skala besar berbasis hutan dan lahan,”
perekonomian namun juga menganggu jelas Khalisah.
hubungan Indonesia dengan negara Khalisah menjelaskan komitmen
tetangga yang merasakan dampak asap Presiden untuk review perizinan
yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. dan penegakan hukum tidak mampu
Menurut catatan Walhi, di tahun foto : ist diterjemahkan oleh kementerian
2015 pembakaran hutan dan lahan Kepala Departemen Kampanye terkait, sehingga Walhi mengusulkan
menimbulkan titik api sebanyak dan Perluasan Jaringan WALHI agar Presiden memimpin langsung
129.000 di seluruh Indonesia, Khalisah Khalid penanganan kebakaran hutan dan
merampas kemardekaan 40 juta lahan, khususnya yang berkaitan
penduduk atas udara yang bersih, proses pada tahapan proses hukum dengan koorporasi.
mengakibatkan kematian 21 orang dan karena proses penyelidikan, “Komitmen Presiden untuk review
menghentikan aktivitas ekonomi sosial penyidikan hingga tuntutan terpisah perizinan, penegakan hukum, pemulihan
setidaknya 9 provinsi. pada lembaga yang berbeda. dan pengakuan wilayah kelola rakyat
Dalam pandangan Walhi, penegakan “SP3 kasus tersangka 15 korporasi tidak mampu diterjemahkan secara
hukum menjadi syarat mutlak untuk di Riau menunjukkan melemahnya benar oleh Kementerian dan Lembaga
dapat dilaksanakan pemerintah komitmen negara melawan asap Negara terkait, termasuk aparat penegak
secara masif, untuk menjalankan dan menjadi preseden yang buruk hukum dan lembaga peradilan,” papar
kewajibannya memberikan rasa aman terhadap kinerja penegakan hukum Khalisah.
dan perlindungan hak dan akses untuk menuntaskan persoalan asap “Dengan situasi seperti ini, kami
konstituennya terhadap lingkungan yang terjadi selama ini. SP3 kepada mendesak Presiden memimpin
yang baik dan sehat. korporasi ini menunjukkan penegak langsung penanganan kebakaran hutan
Hanya saja dalam prosesnya, hukum takluk kepada pemodal dan di dan lahan, khususnya dalam upaya
penterjemahan intruksi Presiden mata publik sekali lagi terbukti bahwa menjerat kejahatan korporasi sesuai
dalam pelaksanaan penegakan hukum hukum hanya tajam ke bawah dan dengan komitmennya,” sambungnya
masih jauh dari fungsinya sebagai tumpul ke atas,” ujar Khalisah. Walhi juga menegaskan diperlukan
panglima pemenuhan rasa adil bagi Lemahnya sistem, materi dan sebuah terobosan hukum yang dapat
rakyat, justru kemudian menjadi sumber daya penegakan hukum menjangkau kejahatan korporasi
bagian yang digunakan oleh korporasi di Indonesia terhadap white coral yang selama ini justru menunggangi
menjalankan skenario penggunaan api crime dalam kasus karhutla terlihat kekuasaan atau pengurus negara,
untuk menggusur hak dan akses rakyat gamblang pada arah penegakan hukum termasuk aparat penegak hukum dan
terhadap ruang dan sumber dayanya, yang menyasar masyarakat kecil dan pengadilan.
dan menyasar pelaku utamanya adalah pengaburan proses terhadap korporasi “Hal yang lain, salah satu terobosan
masyarakat. dalam bentuk SP3 kasus kasus hukum antara lain melalui pengadilan
Dari peran dan progres hukum pembakaran lahan oleh perusahaan. lingkungan hidup, sebuah pengadilan
terhadap pelaku kejahatan lingkungan Proses SP3 massal oleh Polda Riau yang khusus yang dibentuk dengan
hingga saat ini, Kepala Departemen terhadap korporasi bukan kali ini aparat penegak hukum dan peradilan
Kampanye dan Perluasan Jaringan, saja, tahun 2008 yang lalu, SP3 juga yang memiliki perspektif lingkungan
Khalisah Khalid melihat tumpulnya diterbitkan terhadap 14 perusahaan hidup dan kapasitas yang mumpuni
fungsi hukum selain dipengaruhi pelaku Illegal Loging di Riau, bahkan 3 dalam menangani tindak kejahatan
oleh penyimpangan fungsi dan dari 14 perusahaan tersebut tahun 2015 korporasi, khususnya group-group
rendahnya kapasitas pada lembaga ini menjadi bagian dari 15 Perusahaan perusahaan perkebunan baik sawit
penegak hukum, juga dipengaruhi yang mendapat SP3 dalam kasus maupun HTI,” tutup Alien, sapaan
oleh terbentuknya celah penghentian pembakaran hutan. akrabnya. n (hs)

14 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016