Page 17 - MAJALAH 141

lahan terjadi di area hutan produksi dan Perlu Tindakan Preventif inventarisasi dan mobilisasi sumber
terjadi sangat masif yang berdampak Tangani Karhutla daya yang ada jika dikemudian
pada polusi udara, gangguan penyakit Ia pun meminta peme rintah untuk hari terjadi lagi kebakaran hutan.
dan gangguan asap hingga negara lain,” lebih bertindak tegas agar melakukan “Saya meminta aparat keamanan
sambung Rofi. tindakan preventif guna mencegah dan Pemerintah Daerah (Pemda)
melebarnya kebakaran hutan di berpartisipasi untuk segera melakukan
Langkah Hukum Belum Menjadi kemudian hari. Karena jika berlangsung pemadaman kebakaran hutan dengan
Perhatian Pemerintah secara terus-menerus akan merugikan inventarisasi dan mobilisasi sumber
Legislator dapil Jawa Timur VII Indonesia untuk waktu jangka panjang. daya yang ada,” tuturnya.
ini pun menegaskan pemerintah “Saya meminta pemerintah Rofi pun menjelaskan bahwa
belum memperhatikan tindakan dan bertindak segera untuk mencegah seringkali penyebab kebakaran hutan
penindakan hukum belum menjadi melebarnya kebakaran yang terjadi adalah faktor manusia. “Seringkali
perhatian utama dalam penanganan di beberapa daerah di Indonesia.,” penyebab utama kebakaran hutan
ke b aka ran huta n . “ Ti n daka n tegas Rofi. adalah faktor manusia, kegiatan
Pencegahan dan Penindakan belum Terakhir, pada kebakaran yang perladangan, pembukaan hutan
menjadi perhatian utama dalam terjadi di Provinsi Riau sudah tanaman industri dan perkebunan,”
penanganan kebakaran hutan dan merambah ke Kota Pekanbaru. jelasnya.
lahan,” jelas Rofi. “Kebakaran terjadi di daerah Air Hitam, Dalam kasus kebakaran hutan,
Ia pun melihat kini pemerintah Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Rofi menyoroti Provinsi Riau dan
lebih terjebak pada pemadaman saat Daerah yang terbakar tersebut adalah daerah Sumatera yang hampir terjadi
kejadian jika dibandingkan untuk lahan milik warga,” papar Rofi. kebakaran di setiap tahunnya. Ia pun
mengusut tuntas kebakaran yang terjadi Ia pun menegaskan agar mitigasi kembali mendesak agar pemerintah
setiap tahun. ”Pemerintah selama dini dan respon cepat petugas akan memiliki langkah antisipatif lebih
ini lebih cenderung terjebak kepada sangat menentukan pencegahan maksimal, mengingat bulan September
pemadaman saat kejadian dibandingkan kebakaranm hutan. “Mitigasi dini dan akan memasuki musim kemarau.
mengusut tuntas kebakaran yang kerap respon cepat petugas akan sangat “Provinsi Riau dan beberapa
terjadi setiap tahun” tutur legislator asal menentukan pencegahan kebakaran daerah di Sumatera hampir setiap
Jawa Timur ini. hutan serta lahan,” terangnya. tahun mengalami kebakaran hutan,
Rofi juga menyinggung soal Lulusan LIPIA ini pun meminta perlu perhatian yang maksimal dari
pemberitaan mengenai pertemuan kepada aparat keamanan dan Pemda pemerintah. Terlebih diprediksi pada
pejabat kepolisian Riau dengan dapat segera melakukan pemadaman bulan September akan menjadi puncak
pengusaha hutan. Ia men mengatakan kebakaran hutan dengan melakukan kemarau,” pungkas Rofi. n (hs)
agar hal itu dijadikan pelajaran
bagi penegak hukum agar mampu
menempatkan diri secara profesional 15 Perusahaan yang Diduga
dalam berinteraksi.
“Mengenai pertemuan pejabat Terlibat Pembakaran Lahan
Polda Riau dengan pengusaha hutan,
sebaiknya hal itu dijadikan pelajaran PT Bina Duta Laksana
agar para penegak hukum harus PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia
mampu menempatkan diri dengan PT Ruas Utama Jaya
profesional dan proporsional dalam PT Suntara Gajah Pati
berinteraksi, terlebih jika pihak- PT Dexter Perkasa Industri
pihak atau perusahaan tersebut PT Siak Raya Timber
ternyata telah ditetapkan melakukan PT Sumatera Riang Lestari
pelanggaran,” jelas Rofi.
Sebagaimana diketahui, kebakaran PT Bukit Raya Pelalawan
hutan terjadi di Riau pada Juli tahun PT Hutani Sola Lestari
lalu. Dalam kebakaran tersebut KUD Bina Jaya Langgam
ditemukan unsur kesengajaan yang PT Rimba Lazuardi
akhirnya menyeret 15 perusahaan PT Partawira
serta 25 orang ke meja hijau. Namun, PT Alam Sari Lestari
polisi menerbitkan SP3 pada Januari PT PAN United
2015 atau tiga bulan setelah penetapan PT Riau Jaya Utama
tersangka korporasi.

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 17