Page 21 - MAJALAH 141

foto : lipi.go.id

pembakaran hutan, termasuk juga “Tidak dibenarkan membuat serius atau tidak dalam menangani
oleh anggota masyarakat,” ujar politisi suatu larangan, tanpa ada solusi dari masalah ini, atau Cuma bersifat akal-
F-PKB itu. permasalahannya,” ucapnya. akalan guna pencitraan saja.
Meskipun penerapan sistem hukum Menurut Daniel, masyarakat adat lah “Hal ini menjadi tugas Menteri
yang demikian disadarinya akan yang paling mengerti kondisi yang terjadi Kehutanan sesuai tupoksinya untuk
berindikasi menimbulkan gejolak di dilapangan. Dengan dilibatkannya peran melakukan penuntutan dengan serius
masyarakat adat setempat, karena merasa serta masyarakat adat, maka mereka dan dikawal dengan baik, serta memiliki
keberatan dengan aturan itu. Masyarakat dapat ikut mengontrol dan mencegah bukti-bukti yang kuat. Begitu pula dengan
tradisional merasa berladang dan terjadinya pembukaan lahan dengan jaksa penuntut umum dan hakim yang
membuka lahan dengan cara membakar cara membakar. menangani perkara harus menguasai
sudah menjadi tradisi turun temurun dan Selain itu, harus ada program tentang masalah itu,” kata Daniel.
merupakan kearifan lokal bagi mereka. pelatihan bagi pemadam kebakaran Meskipun demikian, Komisi IV
“Membuka lahan dengan cara tidak di tingkat daerah agar dapat lebih tetap bersikap obyektif dalam melihat
membakar hutan, memerlukan biaya mampu bereaksi dengan cepat dalam berbagai kemungkinan yang terjadi,
yang sangat tinggi, dan masyarakat menangani kebakaran hutan yang bisa saja memang ada perusahaan yang
merasa tidak sanggup. Ada dua terjadi, termasuk juga menyediakan benar-benar tidak bersalah dan hal itu
alternatif pilihan yang bisa dilakukan, sarana dan prasarana u ntuk bisa dimaklumi jika dikeluarkan SP3.
bila pemerintah mencabut peraturan pemadaman. Sebab kalau jumlah “Menjadi pertanyaan besar bagi
itu, maka pemerintah juga harus personilnya cukup, tetapi alat untuk Anggota Dewan di Komisi IV, apakah
memberikan jaminan bantuan kepada pemadamannya tidak tersedia, SP3 yang dikeluarkan oleh Polda
para petani tradisional agar tetap bisa maka tidak akan terdukung dan sulit Riau itu sudah benar-benar melalui
membuka lahan dengan biaya murah. mendapatkan hasil yang maksimal. penyelidikan serius dan memiliki
Baik berupa bantuan alat, program, “Dua hal itu harus didorong, yakni pembuktian yang akurat?,” tanyanya.
atau apapun,” jelasnya. mendekatkan ahli beserta alat yang Daniel Johan sepakat dengan
Tetapi kalau peraturan tersebut diperlukannya didaerah yang rawan pernyataan, bahwa terbitnya SP3 oleh
tidak dicabut, lanjut daniel, berarti mengalami kebakaran,” paparnya. Polda Riau terhadap 15 perusahaan
pemerintah harus melibatkan dan Komisi IV DPR RI bersikap keras yang menjadi tersangka pembakar
memberdayakan masyarakat adat terhadap masalah kebakaran hutan ini, hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu,
setempat sebagai garda terdepan pelaku tindak pidana pembakar hutan menunjukkan penanganan masalah
dalam menjaga hutan dari kebakaran, harus ditindak secara maksimal. Dewan karhutla tidak fokus pada pencegahan
sekaligus menjaga kelestarian hutan juga pertanyakan apakah Menteri dan penindakan, namun lebih pada
dari pencurian. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) reaktif situasional. n (dep)

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 21