Page 23 - MAJALAH 141
P. 23
itu yang membuka usaha perkebunan tugas pemerintah, baik pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sedangkan
di Indonesia. daerah, untuk memenuhinya. pengawasannya oleh DPR RI.
Pencegahan dan penanggulangan Komitmen masyarakat untuk
Pelibatan Masyarakat, pemerintah kebakaran hutan, apalagi untuk mencegah terjadinya kebakaran
kabupaten dan korporasi kepentingan pengurangan emisi hutan dapat dibuktikan lebih jauh
Kebakaran hutan dan lahan terjadi karbon, sangat dipengaruhi oleh dengan melibatkan mereka dalam
karena dua hal yaitu karena alam dan komitmen pemerintah pusat. masyarakat siaga api, masyarakat
manusia. Siapapun penyebabnya, Pemerintah kabupaten hanya peduli api atau masyarakat brigade
kebakaran hutan terbukti sangat mengikuti apa yang diingini oleh api. Namun pembentukan kesatuan
merugikan. Kebakaran hutan yang pemerintah pusat. Karena itu ini memerlukan dukungan pemerintah
terjadi tahun 2015 telah merugikan komitmen harus dijalankan oleh daerah dan korporasi terutama untuk
Indonesia hampir 200 trilyun rupiah. pemerintah pusat dengan didukung sisi pendanaan dan teknis pelaksanaan.
Karena itu yang perlu dilakukan Dengan demikian baik masyarakat,
saat ini adalah bagaimana mencegah korporasi dan pemerintah kabupaten
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. sama-sama mempunyai komimen
Pencegahan kebakaran hutan untuk mencegah dan menanggulangi
dengan melibatkan masyarakat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
sebenarnya bukanlah suatu hal yang
rumit. Pada dasarnya masyarakat Masyarakat tidak Kesimpulan
membakar hutan untuk kesejahteraan. Baik pemerintah pusat, kabupaten,
Masyarakat membakar hutan untuk mempunyai cukup uang masyarakat, korporasi dan LSM
mendapatkan lahan pertanian dan untuk membersihkan mempunyai tanggungjawab untuk
sebagian hasil pembakaran digunakan lahan tanpa membakar mencegah dan menanggulangi
untuk pupuk. Untuk melibatkan terjadinya kebakaran hutan. Sinergi
masyarakat ini maka posisi kepala mengingat biaya yang diantara para stakeholder ini dimulai
desa menjadi penting karena kepala diperlukan tidak kecil. sejak dari tingkat perencanaan
desa adalah orang yang paling tahu Biaya untuk land clearing agar mampu mencegah terjadinya
siapa warganya yang biasa membakar kebakaran hutan. Untuk tingkat
hutan dan lahan. sebenarnya tidak terlalu masyarakat, peran kepala desa
Pelibatan kepala desa ini dimulai besar dan tidak harus menjadi penentu keberhasilan
sejak dari perencanaan pengelolaan dilakukan dengan karena sangat mengetahui siapa
lahan. Membersihkan lahan dengan anggota masyarakatnya yang
cara membakar sudah menjadi membakar. Kepala desa mempunyai kebiasaan membakar
budaya masyarakat. Masyarakat diberikan dana yang nanti lahan. Sementara pemerintah daerah
tidak mempunyai cukup uang untuk dibagikan ke masyarakat dapat membantu pemerintah pusat
membersihkan lahan tanpa membakar dengan memberikan bukti-bukti
mengingat biaya yang diperlukan untuk membersihkan yang dibutuhkan untuk penuntutan
tidak kecil. Biaya untuk land clearing lahan tetapi tanpa terhadap korporasi yang melakukan
sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak dibakar. pelanggaran. Untuk ini, kebijakan
harus dilakukan dengan membakar. pemerintah pusat harus mampu
Kepala desa diberikan dana yang mereduksi kecerobohan para
nanti dibagikan ke masyarakat untuk stakeholder seperti pemerintah
membersihkan lahan tetapi tanpa kabupaten, LSM, perusahaan, dan
dibakar. Seandainya harus membakar, masyarakat agar kebakaran hutan dan
maka hal itu dapat dilakukan pada lahan tidak terjadi.
musim hujan. Kalau masyarakat Humphery Wangke, Peneliti pada
memerlukan bibit dan pupuk maka Pusat Penelitian BKD DPRRI
PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 23