Page 23 - MAJALAH 141
P. 23

itu yang membuka usaha perkebunan   tugas pemerintah, baik pusat maupun   oleh pemerintah daerah. Sedangkan
             di Indonesia.                    daerah, untuk memenuhinya.        pengawasannya oleh DPR RI.
                                                 Pencegahan dan penanggulangan     Komitmen masyarakat untuk
             Pelibatan Masyarakat, pemerintah   kebakaran hutan, apalagi untuk   mencegah terjadinya kebakaran
             kabupaten dan korporasi          kepentingan pengurangan emisi     hutan dapat dibuktikan lebih jauh
                Kebakaran hutan dan lahan terjadi   karbon, sangat dipengaruhi oleh   dengan melibatkan mereka dalam
             karena dua hal yaitu karena alam dan   komitmen pemerintah pusat.   masyarakat siaga api, masyarakat
             manusia. Siapapun penyebabnya,   Pemerintah kabupaten hanya        peduli api atau masyarakat brigade
             kebakaran hutan terbukti sangat   mengikuti apa yang diingini oleh   api. Namun pembentukan kesatuan
             merugikan.  Kebakaran  hutan yang   pemerintah pusat.  Karena  itu   ini memerlukan dukungan pemerintah
             terjadi tahun 2015 telah merugikan   komitmen harus dijalankan oleh   daerah dan korporasi terutama untuk
             Indonesia hampir 200 trilyun rupiah.    pemerintah pusat dengan didukung   sisi pendanaan dan teknis pelaksanaan.
             Karena itu yang perlu dilakukan                                    Dengan demikian baik masyarakat,
             saat ini adalah bagaimana mencegah                                 korporasi dan pemerintah kabupaten
             terjadinya kebakaran hutan dan lahan.                              sama-sama mempunyai komimen
                Pencegahan kebakaran hutan                                      untuk mencegah dan menanggulangi
             dengan melibatkan masyarakat                                       terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
             sebenarnya bukanlah suatu hal yang
             rumit.  Pada  dasarnya  masyarakat     Masyarakat tidak            Kesimpulan
             membakar hutan untuk kesejahteraan.                                   Baik pemerintah pusat, kabupaten,
             Masyarakat membakar hutan untuk        mempunyai cukup uang        masyarakat, korporasi dan LSM
             mendapatkan lahan pertanian  dan       untuk membersihkan          mempunyai tanggungjawab untuk
             sebagian hasil pembakaran digunakan    lahan tanpa membakar        mencegah dan menanggulangi
             untuk pupuk. Untuk melibatkan                                      terjadinya kebakaran hutan. Sinergi
             masyarakat  ini maka posisi  kepala    mengingat biaya yang        diantara para stakeholder ini dimulai
             desa menjadi penting karena kepala     diperlukan tidak kecil.     sejak dari  tingkat  perencanaan
             desa adalah orang yang paling tahu     Biaya untuk land clearing   agar mampu mencegah terjadinya
             siapa warganya yang biasa membakar                                 kebakaran hutan.   Untuk tingkat
             hutan dan lahan.                       sebenarnya tidak terlalu    masyarakat, peran kepala desa
                Pelibatan kepala desa ini dimulai   besar dan tidak harus       menjadi penentu keberhasilan
             sejak dari perencanaan pengelolaan     dilakukan dengan            karena sangat mengetahui siapa
             lahan. Membersihkan lahan dengan                                   anggota  masyarakatnya  yang
             cara membakar sudah menjadi            membakar. Kepala desa       mempunyai kebiasaan membakar
             budaya masyarakat.   Masyarakat        diberikan dana yang nanti   lahan. Sementara pemerintah daerah
             tidak mempunyai cukup uang untuk       dibagikan ke masyarakat     dapat membantu pemerintah pusat
             membersihkan lahan tanpa membakar                                  dengan memberikan bukti-bukti
             mengingat biaya yang diperlukan        untuk membersihkan          yang dibutuhkan untuk penuntutan
             tidak kecil. Biaya untuk land clearing   lahan tetapi tanpa        terhadap korporasi yang melakukan
             sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak   dibakar.                pelanggaran. Untuk ini, kebijakan
             harus dilakukan dengan membakar.                                   pemerintah pusat harus mampu
             Kepala desa diberikan dana yang                                    mereduksi kecerobohan para
             nanti dibagikan ke masyarakat untuk                                stakeholder  seperti pemerintah
             membersihkan lahan tetapi tanpa                                    kabupaten,  LSM,  perusahaan,  dan
             dibakar. Seandainya harus membakar,                                masyarakat agar kebakaran hutan dan
             maka hal itu dapat dilakukan pada                                  lahan tidak terjadi.
             musim  hujan.  Kalau masyarakat                                            Humphery Wangke, Peneliti pada
             memerlukan bibit dan pupuk maka                                                 Pusat Penelitian BKD DPRRI













                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 141 TH. XLVI - 2016  l  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28