Page 25 - MAJALAH 141

Pemerintah melalui Kementerian
Agama diminta untuk mengalokasikan
anggaran panjar sewa gedung untuk
memaksimalkan pelayanan jamaah
haji di Arab Saudi. Selama ini jamaah
Indonesia terpencar di beberapa lokasi,
tenda pemondokan yang digunakan
juga ada yang kurang representatif
alias di bawah standar.
“Sangat disayangkan ada tenda
untuk jamaah yang kurang layak.
Pemerintah harus memikirkan
sewa gedung dalam jangka panjang.
Pemerintah harus mengusulkan
anggaran itu untuk haji tahun depan, foto : dokpri
agar jamaah tidak terpencar dan bisa
terkonsentrasi di satu wilayah,” harap Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Komisi VIII DPR RI meninjau tenda wukuf di Arafah
Firmandez, usai melakukan kunjungan
kerja pengawasan penyelenggaraan
ibadah haji di Arab Saudi. BPIH membantu melalui dana CSR mempertemukan dengan pihak
Politisi Golkar asal Aceh ini biaya manasik haji, konsumsi jamaah Kementerian Agama, PPIH dan Irjen
mengingatkan, sewa gedung juga di Arab Saudi, transportasi layanan Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah
harus diupayakan lebih awal, karena jamaah dan lain sebagainya. Ini akan (PHU). “Setelah kita pertemukan
dikhawatirkan kalau lambat bergerak sangat membantu, malah dengan sudah ada koordinasi, meski belum
maka akan disewa oleh negara lain. demikian BPIH akan lebih murah, optimal, jika ada masalah langsung
“Makanya saya katakan sewa gedung karena ada biaya-biaya tertentu yang diselesaikan,” ungkap Firmandez.
harus dalam jangka waktu lama, ikat tidak lagi ditanggung jamaah karena Firmandez mencontohkan, ada
kontrak setiap tahun haji, jangan hanya sudah ditanggulangi dengan CSR itu,” jamaah yang ditahan selama 15 hari
jangka pendek,” lanjut Firmandez. jelas Firmandez. karena kedapatan membawa jimat
Bila pemerintah melalui panitia Firmandez melanjutkan, pelayanan dan dianggap mengandung opium,
penyelenggaraan ibadah haji bisa jamaah haji tahun ini memang sudah jamaah asal Indonesia itu ditahan oleh
melakukan hal itu, maka persoalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun Pemerintah Arab Saudi, namun berkat
pemondokan bagi jamaah bisa sebelumnya. Hal itu tampak pada diplomasi dan koordinasi yang baik,
diatasi. “Jadi, jangan setiap tahun haji sudah adanya koordinasi antara akhirnya bisa dibebaskan.
penyelengaraan haji untuk jamaah kedutaan besar Indonesia di Saudi “Begitu juga terhadap jamaah
Indonesia selalu berkutat pada masalah Arabia dengan Kementerian Agama yang dideportasi karena kesalahan
yang itu-itu saja,” harapnya. dan penyelanggara ibadah haji. admistrasi, seperti kesalahan
pasport, nama lain orangnya lain.
CSR untuk Layanan Haji Kinerja Kedutaan dan PPIH Setelah diperbaiki Alhamdulillah bisa
Bank penerima setoran pelunasan Firmandez, mengapresiasi kinerja berangkat lagi,” lanjut Firmandez.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Kedutaan Indonesia dan Panitia Firmandez berharap, ke depan
(BPIH) diharapkan bisa menyalurkan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) lembaga-lembaga terkait tersebut
dana Corporate Social Responsibility di Arab Saudi. Politisi Golkar ini menilai bisa terus memperkuat koordinasi
(CSR) untuk peningkatan pelayanan haji. koordinasi sudah berjalan meski belum untuk memberikan pelayanan dan
Firmandez menilai, bank penerima optimal. perlindungan yang maksimal kepada
setoran BPIH mendapat banyak “Tahun-tahun sebelumnya ter- jamaah haji Indonesia.
keuntungan dari pelunasan ibadah haji pisah, tidak ada koordinasi, namun “Ya, kordinasi harus diperkuat,
oleh calon jamaah di seluruh Indonesia, setelah musibah jatuhnya crane pada semua jamaah haji wajib dilindungi,
karena itu sudah sepantasnya dana masa haji tahun lalu, kini Dubes dan begitu juga dengan penyelenggara
CSR bank-bank tersebut diarahkan ke PPIH sudah bekerja sama dalam seperti tenaga medis dan pendamping
sektor perbaikan layanan haji. menangani pelayanan jamaah haji juga harus dilindungi. Lebih dari
“Perbankan harus lebih ber- Indonesia,” jelas Firmandez. itu masalah perlindungan juga
konstribusi, katakanlah nanti misalnya Komisi VIII telah menanggil pihak harus diberikan kepada pekerja asal
bank penerima setoran pelunasan Kedubes Idonesia di Arab Saudi dan Indonesia di Arab Saudi,” harapnya. n (as)

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 25