Page 30 - MAJALAH 141

ANGGARAN

Soal Pemotongan Anggaran:
Salah Prosedur vs

Domain Pemerintah

Dia memprediksi, pemotongan
kas keuangan negara sebesar Rp137,6
triliun tersebut, sama sekali tidak akan
memengaruhi fungsi maupun rencana
kerja para kementerian/lembaga pada
tahun ini.
Menanggapi kebijakan pemerintah
tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli
Zon mengkritisi keputusan tersebut.
Menurutnya dalam pemotongan
anggaran seharusnya pemerintah
meminta persetujuan DPR RI kembali.
“Pemotongan anggaran menyalahi
prosedur, karena sudah diketuk palu.
Harusnya ada pengajuan APBNP jilid
dua ke DPR RI,” seru Fadli saat dimintai
foto : Jayadi/iw pendapat oleh Parlementaria. foto : Jayadi/iw
Lebih tegas lagi, bahkan Fadli
mengatakan keputusan tersebut
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merupakan pelanggaran terhadap Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah
undang-undang. Dia pun berencana
akan mengkaji pasal-pasal yang telah
el ai n f un gs i le g i s las i , dilanggar oleh pemerintah. “Harus terhadap belanja dinas, rapat,
pengawasan, dan penyerapan diingatkan karena kalau tidak, ini pembelian mobil, itu akan lebih
aspirasi, tugas dan wewenang pelanggaran terhadap undang- baik. Karena pomotongan itu akan
SDPR RI yang tak kalah penting undang. Karena sudah diketuk dan lebih menajamkan program prioritas
adalah fungsi penetapan anggaran. DPR angka-angkanya sudah pasti. Kalau pemerintah,” paparnya.
RI memiliki kewenangan memberikan mau penghematan tidak apa-apa, Di lain pihak Anggota Komisi
persetujuan atas RUU tentang APBN tapi ini kan revisi. Untuk pasal-pasal XI DPR RI Heri Gunawan, yang
yang diajukan Presiden. Pada selasa yang dilanggar nanti kita kaji,” jelas memiliki ruang lingkup kerja di bidang
28 Juni 2016 APBN-P 2016 disahkan Fadli. keuangan dan perbankan menilai,
oleh DPR RI dalam sidang paripurna. Di sisi lain Wakil Ketua Badan Inpres penghematan tidak kredibel.
Namun seiring berjalannya waktu Anggaran DPR RI Said Abdullah Menurutnya inpres tersebut tak
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berargumen bahwa penggunaan menyebutkan alasan rasional mengapa
Indrawati yang baru saja dilantik ang g aran neg ara merupakan harus dilakukan penghematan. “Tiba-
setelah reshuffle kabinet mengeluarkan wewenang eksekutif, pemerintah tiba saja langsung perintah melakukan
kebijakan pemotongan anggaran. sebagai pelaksana ketatanegaraan. penghematan. Padahal, struktur
Pemotongan anggaran tersebut “Dari sisi kacamata Banggar, itu adalah ekonomi nasional butuh stimulus.
berdasar pada Intruksi Presiden RI No domain pemerintah. Bukan domain Dan itu berarti butuh modal besar,”
8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah banggar lagi. Tanpa pertimbangan jelasnya.
Penghematan dan Pemotongan Belanja badan anggaran itu adalah kewenangan Heri berpandangan, penghematan
K/L dalam Rangka Pelaksanaan pemerintah,” ungkapnya kepada ini tidak berpengaruh signifikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Parlementaria. untuk menghadirkan postur APBN
Negara Tahun Anggaran 2016. Dalam Bahkan dia berpendapat pemo- yang kredibel. Sebaliknya, APBN yang
keterangannya kepada para awak tongan anggaran bisa menajamkan kredibel harusnya lahir dari proses
media, Sri mengungkapkan, anggaran program prioritas kementerian dan perencanaan yang kredibel pula. Jadi,
belanja K/L dikurangi sebesar Rp65 lembaga negara. “Bagi saya kalau bila hulunya salah, ujungnya pun pasti
triliun, serta transfer ke daerah sebesar pemotongan anggaran itu bagian salah. “Saya berharap pemerintah
Rp68,8 triliun. dari efisiensi dan penghematan fokus pada rencana-rencana yang

30 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016