Page 31 - MAJALAH 141

kredibel dan sehat. Pemerintah signifikan terhadap perekonomian menegaskan hal tersebut merupakan
harus menggenjot sumber-sumber dalam negeri. Pendapatan migas domain Pemerintah, “terkait dengan
penerimaan baru secara kreatif dan Indonesia serta menurunnya Inpres pemotongan anggaran, itu
maksimal.” permintaan terhadap minyak dunia. merupakan domain pemerintah”
Langkah-langkah penghematan “Kalau rencana pendapatan kita tidak ungkapnya.
termasuk self blocking, sambung terpenuhi, otomatis pengeluaran pun Sebagai acuan, problem yang
mantan Wakil Ketua Komisi VI ini, oleh dikurangi. Apalagi dalam koridor yang cukup mengkhawatirkan di bidang
semua K/L hanya akan menghambat tidak dibelanjakan,” kata Kahar saat keuangan negara hari ini adalah daya
target-target pembangunan yang diwawancarai Parlementaria. serap pemerintah dalam pelaksanaan
sudah dipatok dalam APBN-P 2016. Bahkan Menkeu mengklaim, anggaran. Berdasarkan data Humas
Kemenkeu RI (dalam www.setkab.
go.id) yang terkodifikasi dalam
buku Laporan Pemerintah Tentang
Pelaksanaan APBN Semester I Tahun
2016 yang diserahkan oleh Menteri
Keuangan sebelumnya, Bambang
Brodjonegoro kepada pimpinan Badan
Anggaran DPR-RI, pada 20 Juli 2016
mengkalkulasikan sebanyak 41 K/L
masuk kelompok penyerapan anggaran
tinggi, yaitu 34,2% ke atas, 16 K/L
memiliki daya serap sedang (27,5%-
34,2%), dan 30 K/L memiliki daya serap
rendah (kurang dari 27,5%).
Penyerapan anggaran paling rendah
tersebut di antaranya Kementerian
foto : Jayadi/iw foto : Andri/iw Perlindungan Anak (11,5%), Dewan
Pemberdayaan Perempuan dan
Ketahanan Nasional (13,4%), Kemenko
Kemaritiman (14,4%), Kementerian
Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Desa, PDT, dan Transmigrasi (16,5%),
dan Kemenko Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (17,8%).
Tak Banyak Pengaruh pemotongan anggaran tersebut tidak Sementara itu yang juga menjadi
Namun, Ketua Badan Anggaran DPR akan mengurangi kemampuan APBN penyebab daya serap anggaran
RI Kahar Muzakir berpendapat beda, untuk menggenjot pertumbuhan rendah adalah ketakutan aparat dalam
menurutnya pemotongan anggaran ekonomi karena pos yang dipotong menggunakan anggaran. Faktanya
tidak akan berpengaruh banyak, karena adalah belanja-belanja yang tidak memang banyak pimpinan K/L, kepala
anggaran yang sudah disetujui pun produktif. Seperti belanja pegawai, daerah, dan bendahara yang berurusan
tidak akan diserap seratus persen. biaya perjalanan dinas, biaya langsung dengan aparat penegak
“Enggak pernah seratus persen konsinyering, dan pembangunan hukum karena ditemukan adanya
anggaran terserap. Terserapnya itu 92 gedung-gedung pemerintah. dugaan penyimpangan pengelolaan
persen paling tinggi, kadang-kadang Meskipun dianggap tidak terlalu keuangan negara dalam pelaksanaan
cuma 88, ada yang 81. Kalau dipotong mempengaruhi kemampuan APBN kegiatan. Hal ini menimbulkan stigma
hanya lima persen saja, berarti tidak untuk menggenjot pertumbuhan ketakutan dalam merealisasikan
terlalu berpengaruh,” ungkapnya ekonomi, namun Wakil Ketua DPR anggaran.
beralasan. RI Fahri Hamzah menegaskan Ini sebetulnya persoalan serius
Dia juga menguatkan argumennya, penghematan anggaran seharusnya yang harus menjadi perhatian
bahwa penghematan terjadi karena tidak dilakukan melalui Inpres, pemerintah. Walau sudah ada aturan
target pendapatan negara yang tidak melainkan melalui APBN Perubahan hukum diskresi dalam Undang-
tercapai, lantaran kondisi keuangan tahap kedua. Karena itu, Fahri menilai Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
negara yang tidak teroptimalisasi, langkah Presiden Joko Widodo Administrasi Pemerintahan, aturan
dari sisi penerimaan juga cenderung mengeluarkan Inpres tersebut telah pasal tersebut masih bias dalam
melesu. Dari sektor penerimaan pajak salah dan berpotensi rawan gugatan penerapannya. Ukuran dan batasan
saja diperkirakan melenceng Rp 219 hukum, lantaran menggunakan pemerintah dapat melakukan diskresi
triliun dari target Rp 1.355 triliun dalam instrumen di bawah undang-undang. belum diatur secara konkret dalam
APBN-P 2016. “Pemotongan anggaran itu hak DPR UU, yang menimbulkan multitafsir.
Selain itu yang menjadi alasan juga RI, kuasa pembuat UU itu adalah DPR Hal ini mengakibatkan pelaksanaan
pelemahan perekonomian global hingga RI,” kata Fahri. Tapi Wakil Ketua DPR anggaran untuk pembangunan pun (eko,mp)
triwulan I tahun 2016 berpengaruh RI Bidang Ekonomi Taufik Kurniawan terganggu. n

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 31