Page 18 - MAJALAH 141

LAPORAN UTAMA

Presiden Harus Konsisten

Tindak Tegas Penjahat Lingkungan

embakaran lahan dan kembali arsip kejadian masa lalu.
hutan sudah berlangsung “Saa t ini P olri malah
hampir setiap tahun mempersilahkan masyarakat untuk
Pselama puluhan tahun, mengajukan praperadilan terhadap
kerugian yang ditimbulkanpun SP3 perusahaan pembakar hutan
sudah tak terhitung dan masif. dan lahan. Ini merupakan sikap yang
Masalah kesehatan masyarakat buruk dari penegak hukum kita,
akibat asap yang menyebar dimana melempar tanggung jawab
dalam jangka waktu panjang, yang seharusnya dipikulnya kepada
akan menjadi masalah kesehatan masyarakat,” tandas Akmal.
masyarakat yang serius. Kasus SP3 perusahaan pembakar
Kasus pembakaran lahan ini hutan yang mulai mengemuka
telah menyebabkan Indonesia kembali akan menjadi pertaruhan
kehilangan hutan alam yang presiden RI, dimana tahun 2015 telah
sangat luas. Itu berarti kita menyatakan ketegasannya untuk
kehilangan kekayaan plasma memberantas pelaku pembakar
nutfah, berbagai jenis flora dan hutan dan lahan. Saat ini apabila
fauna, sumber daya air, dan pihak istana masih berdiam diri
sumber produksi oksigen. terhadap kasus SP3 karhutla
P adahal ada teknolog i tersebut, maka akan menunjukkan
untuk membuka hutan tanpa Anggota Komisi IV DPR RI kepada masyarakat bahwa presiden
api, meskipun membutuhkan Adi Akmal Pasluddin mulai tidak konsisten dan terkesan
investasi lebih tinggi. Kalaupun tebang pilih terhadap menghadapi
menggunakan api, banyak pakar polemik kasus karhutla di Riau. sebuah permasalahan.
yang tahu bagaimana hal itu Ia juga mengatakan, beredarnya Kementerian LHK yang selama ini
dilakukan tanpa menimbulkan foto yang menampilkan pamen Polda menjadi mitra kerja Komisi IV DPR
asap yang masif, dan api Riau bersama pengusaha perkebunan RI, lanjut Akmal, sudah melakukan
bisa dikendalikan. Teknologi sawit telah menimbulkan banyak berbagai upaya untuk mengendalikan
forensik untuk penyidikan kasus arti dan penafsiran. Meskipun kebakaran hutan dan lahan. Namun
pembakaran hutan tampaknya hal tersebut telah disangkal oleh segala upaya yang dilakukan
juga berjalan di tempat. SP3 Divisi Provesi dan Pengamanan kementerian LHK akan menjadi sia-
yang dikeluarkan sebagai tanda (Divpropam) Mabes Polri. Namun sia apabila tidak didukung oleh sikap
bahwa tidak ada perubahan yang berbagai penyangkalan itu terkesan tegas lembaga penegak hukum yang
lebih baik tentang masalah ini di membuat semakin buruknya kinerja berwenang, apalagi jika Presiden
kalangan penyidik. pemerintah terhadap penanganan hanya bersikap diam ketika ada
Anggota Komisi IV DPR RI Andi kejahatan lingkungan. masalah yang menyangkut hajat
Akmal Pasluddin meminta kepada Akmal menyarankan sebaiknya hidup orang banyak.
Presiden untuk bersikap tegas pemerintah segera mengubah “Upaya Kepolisian untuk
terhadap pelaku pembakar hutan sikapnya, karena setiap peristiwa membuat aturan bahwa SP3 hanya
dan lahan. Akmal menilai, pihak yang terjadi telah terekam secara dilakukan oleh Mabes Polri dan
istana mulai mengendor sikapnya baik dalam ingatan masyarakat. tidak berlaku di Polda serta Polres
terhadap kasus kebakaran hutan dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat bagus, terutama pada
dan lahan, hal itu terlihat dari ada, sangat mudah untuk membuka kasus-kasus besar yang melibatkan

18 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016