Page 13 - MAJALAH 141

tangan ke lokasi tahun lalu.
Dampak kebakaran hutan
cukup luas. Masyarakat tak dapat
melaksanakan aktifitasnya akibat
terganggu dengan kepulan asap. Kapolri
sependapat dengan dampak besar yang
diakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, berdasarkan keterangan ahli
dan tidak ditemukan bukti yang cukup
mengharuskan penyidik Polda Riau
menghentikan penyidikan terhadap 15
perusahaan yang sudah berstatus di
foto : dok foto : Arief/iw tingkat penyidikan.
Tito menjelaskan, setidaknya
sepanjang Januari 2016 hingga Mei
Anggota Komisi III DPR RI Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2016, sebanyak 15 perusahaan yang
Aboe Bakar Alhabsy Jenderal Tito Karnavian penyidikannya dihentikan. Namun,
ia menampik penghentian penyidikan
terhadap 15 perusahaan dilakukan
mestinya Polri dapat mengenakan Profesi dan Pengamanan Profesi dapat satu waktu. “Jadi bukan dihen-
asas tanggung jawab mutlak terhadap (Propam) dan Divisi Hukum (Divkum). tikan secara serempak. Tetapi dihen-
pemilik lahan. Kemudian, penyidik “Ini masalah nasional, jadi tidak boleh ti kan rentang waktu dari Januari
dapat langsung memboyong ke meja SP3 dilakukan sendiri, tetapi harus sampai Mei 2016 sebanyak 15 kasus,”
hijau. Soal terbuktinya akan menjadi digelar dahulu di Mabes Polri terkait katanya.
ranah pengadilan. masalah korporasi,” ujarnya. Alasan dihentikan penyidikan
Sebaliknya, bila membebankan SP3 dalam penanganan kasus antara lain pembakaran dilakukan di
pada ranah praperadilan, sama kebakaran hutan acapkali diterbitkan luar peta korporasi yang dilakukan
halnya masyarakat diberikan beban masing-masing P olda yang oleh masyarakat. Kemudian,
membuktikan di pengadilan. “Apakah menangani. Penghentian penyidikan terbakar di areal milik perusahaan,
ini tepat masyarakat dibebankan memang bukan ‘barang haram’ dalam namun perizinannya sudah dicabut.
pembuktian di pengadilan, dan penegakkan hukum. Sebaliknya, bila Sehingga tidak lag i menjadi
perusahaan dikasih SP3,” kata politisi tidak ditemukan bukti yang cukup pertanggungjawaban perusahaan.
PKS itu. maka penghentian penyidikan harus Hal lainnya, unsur kelalaian tidak
Sepanjang 2016, setidaknya dilakukan demi kepastian hukum. terpenuhi karena memiliki peralatan
Polri telah menerbitkan 15 SP3 Hanya saja, kasus kebakaran hutan dan pemadaman sendiri. Hal itu pun
terhadap kasus kebakaran hutan lahan menjadi perhatian masyarakat setelah mendapat keterangan dari ahli
yang melibatkan korporasi. Untuk luas. Bahkan Presiden Jokowi turun dalam penyidikan. n (nt)
meminimalisir agar penerbitan SP3
tidak menimbulkan dugaan buruk dari
masyarakat, maka sebelum penerbitan
SP3 digelar perkara terlebih dahulu
di Mabes Polri. “Semua kasus khusus
kebakaran hutan dan lahan mau di SP3
harus digelar di mabes polri dahulu,”
ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Menurutnya, Polri di bawah
tampuk kepemimpinannya bakal
membentuk Satuan Tugas (Satgas)
yang tugasnya melakukan pengawasan
ketika Polda yang bakal menerbitkan
SP3 khusus penanganan kasus
kebakaran hutan dan lahan. Satgas foto : antara
nantinya terdiri dari Inspektorat
Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi Kebakaran hutan dan lahan di Riau

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 13