Page 10 - MAJALAH 141

LAPORAN UTAMA

KAPOLRI LARANG POLDA, POLRES

DAN POLSEK KELUARKAN SP3

ampaknya kuping Kapol-
ri, Jenderal Polisi Tito
Karnavian, mulai panas
Tmendengar begitu banyak
protes atas penerbitan surat peng-
hentian penyidikan perkara (SP3)
terhadap kasus kebakaran hutan dan
lahan.
Orang nomor satu di jajaran
kepolisian yang baru di lantik Juli
itu pun memutuskan, kepolisian di
daerah tak boleh lagi mengeluarkan
SP3 terkait kasus yang melibatkan
perusahaan maupun korporasi.
Tito mengatakan, kasus karhutla
terlebih melibatkan perusahaan cukup foto : Runi/iw
sensitif. Dia pun memerintahkan
kepada kepolisian di daerah baik Polda,
Polres maupun Polsek tak boleh alias Komisi III DPR RI berjabat tangan dengan Kapolri
dilarang mengeluarkan SP3.
“Saya sudah membuat kebijakan, aneh-aneh. “Ini kebijakan saya ke Riau.
saya sudah perintahkan kepada depan,” tegasnya. Bahkan khusus untuk kasus SP3
seluruh jajaran kepolisian, Polda, Soal SP3 ini, katanya, Mabes kahurtla di Riau, Komisi III DPR RI
Polres, Polsek, yang menangani Polri juga sudah evaluasi dengan dan Kapolri sepakat untuk melakukan
kasus dugaan kebakaran hutan, menurunkan tim ke Riau. “SP3 evaluasi dan pendalaman melalui
pembakaran hutan oleh korporasi tak terjadi Januari-Mei 2016, saya sendiri Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk
boleh mengeluarkan SP3,” katanya di menjabat Juli 2016. Untuk itu saya oleh Komisi III DPR RI.
Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, evaluasi, sudah mengirimkan tim “Hasilnya sudah saya sampaikan
Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016). dari Propam dan Bareskrim menilai pada saat rapat dengan Komisi III
Kewenangan SP3, katanya, ada tentang SP3,” kata Tito. DPR RI, di antaranya tidak cukup bukti
di Mabes Polri. Sebelum itu, gelar Hasilnya, kata Tito, sudah pembakar siapa,” kata Tito.
perkara juga di Mabes Polri. Gelar disampaikan dalam rapat dengar Kendati begitu, Tito menegaskan
perkara pun, kata Tito, akan dilakukan pendapat dengan Komisi III DPR RI, Polri sangat mendukung Kementerian
didepan tim gabungan Mabes Polri dari antara lain tak terdapat cukup bukti LHK dalam menangani kebakaran
kewilayahan, Bareskrim, Propam, divisi pembakar siapa, dan ada juga api hutan dan lahan, yang di antaranya
hukum, dan bagian pengawasan umum. masuk dari luar lahan perusahaan, ada pidana yang terjadi, seperti
Bila perlu, katanya, dalam dan lain-lain. pembakaran.
gelar perkara itu Mabes Polri akan Dalam kesimpulan rapat kerja “Tahun lalu sudah banyak yang
mengundang tim Kementerian Komisi III DPR RI dengan Kapolri diproses hukum dan diajukan.
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin Itu menunjukkan komitmen dari
“Berikut mungkin masyarakat, (5/9/2016), salah satu kesimpulan kepolisian untuk memberantas
pengamat yang merasa mengetahui rapat adalah DPR RI mendorong pembakaran hutan dan lahan yang
tentang peristiwa itu,” katanya. Kapolri agar memper c epa t mengakibatkan dampak yang cukup
Dengan ada proses itu, dia penyelesaian kasus-kasus yang luas,” tegasnya.
berharap, SP3 korporasi yang terduga menarik perhatian masyarakat, salah Meskipun begitu, kata Tito, karena
karhutla terbuka dan tak ada dugaan satunya soal kasus SP3 karhutla di SP3 merupakan produk hukum, sesuai

10 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016