Page 5 - MAJALAH 141
P. 5
Penyampaian Bukti Sengketa Lahan Kelompok Tani
Saya adalah Ketua Kelompok Tani Talang Keramat, Kel. diduga ada rekayasa yang dilakukan oleh Sdr. M. Hosein Assegaf.
Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Bahwa kelompok tani Talang Keramat, Kecamatan Talang
Provinsi Sumatera Selatan. Kelapa, Kabupaten Banyuasin meminta bantuan melalui Kuasa
Sampai saat ini belum ada kepastian hukum dan Hukum Sudiatmo, SH MH, dan rekan untuk mengirim surat
penyelesaian terkait sengketa lahan perkebunan milik somasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten
masyarakat Kelompok Tani Talang Keramat, yang telah dijual Banyuasin dengan Nomor. 004/SD-SK/VI/2015, terkait
oleh Sdr. M. Hosein Assegaf kepada PT. Perum Perumnas. penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, karena dalam
Berkaitan dengan hal tersebut saya menyampaikan hal-hal lampiran berita acara hasil rekostruksi batas, tidak ada satu
sebagai berikut : orangpun yang hadir dari Kelompok Tani Talang Keramat,
Pertemuan yang diadakan di Pemkab. Banyuasin tidak Diduga telah terjadi pelanggaran hukum KUHP pasal 418,
menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. jo 419 KUHP tentang suap yang dilakukan oleh M. Hosein
Rekonstruksi batas pada tanggal 15 Oktober 2014 hanya Assegaf dkk kepada oknum pejabat BPN dan Kepolisian
dihadiri oleh kelompok Sdr. M. Hosein Assegaf tanpa Kabupaten Banyuasin.
menghadirkan Kelompok Tani Talang Keramat, pejabat RT
setempat, pejabat Kelurahan Talang Keramat dan pejabat Nirwan Hasan
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sehingga Banyuasin, Sumatera Selatan
Masalah Tanah Pekuburan
Bukit Sentiong
Saya adalah Ketua Dewan Penasehat LSM-FKMTI Kota Kasus Tanah
Padang, menyampaikan aspirasi Masyarakat Tionghoa
Indonesia Kota Padang, terkait tanah pekuburan Masyarakat Bersurat Hijau
Tionghoa di Bukit sentiong.
Bahwa sebelumnya saya telah menerima surat dari Saya Ketua RW. 04, Perak Barat,
Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor. Surabaya menyampaikan kepada Ketua
B-1253/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2016, tanggal 15 Maret Komisi II DPR RI terkait permasalahan
2016, dengan lampiran surat penjelasan Pemerintah Kota padang tanah di Surabaya.
Nomor.469/06.04/DKP-2015, tanggal 27 November 2015. Bahwa Pemkot Surabaya telah
Terkait dengan masalah tanah pekuburan di Bukit Sentiong memberlakukan sewa tanah sejak 1970 di
tersebut, saya menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai 86 kelurahan dari sekitar 164 kelurahan
berikut : di Kota Surabaya, berjumlah 47.000
persil, yang diaku sebagai aset Pemkot
Surat Keputusan Walikotamadya Padang, Nomor. tanpa didukung alas hak berupa SHM.
188.45.2.54/ SK-H-87, tanggal 1 September 1987, tentang jadwal Disamping membayar retribusi tanah,
waktu penutupan dan pemindahan kuburan Tionghoa, ternyata warga diwajibkan membayar PBB setiap
tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tahunnya terhadap obyek tanah yang
Tingkat II Padang, pada tanhun 1987; sama.
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Bahwa awal pengakuan aset tanah
Barat, tanggal 13 Oktober 1987, tentang Pengesahan yang dikelola Pemkot Surabaya tersebut
Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Padang, berdasarkan hasil kerja Tim Pengkajian dan
Nomor.188.45.2.54/SK-H-87, tidak diundangkan dalam Perumusan Kebijakan Walikota mengenai
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 1987; status tanah yang dikelola Pemkot
Kelenteng See Hin Kiong-Padang, merupakan tempat Ibadah Surabaya, yaitu berdasarkan SK Walikota
Umat Kong Hu Cu, tidak dalam kapasitas mewakili masyarakat No. 188.45/360/ 402.1.1/2002 yang
Tionghoa Indonesia Kota Padang, yang multi agama, jadi disosialisasikan kepada DPRD Surabaya
kesepakatan antara mantan ketua Kelenteng See Hin Kiong- dengan pengiriman Peta Aset. Padahal
menurut Pengadu hasil kerja Tim tersebut
Padang.; tidak obyektif.
Mantan Ketua dan Sekretaris Kelenteng See Hin Kiong- Saya mengharapkan agar tanah ex
Padang, tidak berhak menyerahkan sertifikat tanah kuburan rumah dinas TNI AL dapat dikembalikan
masyarakat Tionghoa di Bukit Sentiong kepada Pemerintah menjadi Tanah Negara, karena pada 1981
Kota Padang, karena merupakan aset masyarakat Tionghoa tanah tersebut pernah dinyatakan sebagai
Indonesia, Kota Padang, bukan milik pribadi maupun keluarga. Tanah Negara, sehingga warga dapat
Saya memohon agar aspirasi tersebut mendapat perhatian mengurus SHM ke BPN tanpa membayar
DPR RI dengan memberikan solusi penyelesaian . uang ganti rugi kepada Pemkot Surabaya.
Valentinus Gunawan Subiyanto
Padang, Sumatera Barat Surabaya, Jawa Timur
PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 5
