Page 7 - MAJALAH 141

ecurigaan muncul terhadap sebanyak kurang lebih 500 perusahaan, proses selanjutnya. Ketiga kasus
beberapa perusahaan yang ada izinnya sebanyak kurang itu melibatkan tiga korporasi yaitu
besar yang diduga sengaja lebih 1,2 juta hektar, tanaman tanpa PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm
K membakar hutan untuk izin sebanyak 2,3 juta hektar. Lestari Makmur, dan PT Wahana Subur
membuka lahan baru guna keperluan K e n y a taa n y an g cukup Sawit. Ketiganya sudah diproses di
bisnis kebun sawit, karet atau berbagai mengagetkan adalah dari 260 pabrik pengadilan. Hanya ada satu putusan
komoditi lainnya. Sejatinya pada era kelapa sawit, 121 pabrik diantaranya berkekuatan hukum tetap dan
1980-an negara memberikan hak tidak memiliki perkebunan. Dugaan membebaskan perusahaan, yakni PT
konsensi kepada perusahaan besar sementara, adanya korelasi antara Langgam Inti Hibrindo.
dan petani skala kecil. Pemerintah terjadinya kebakaran hutan yang Sementara, 15 perusahaan lain
memperbolehkan membakar hutan disebabkan alih fungsi lahan oleh penyidikannya dihentikan oleh Polda
untuk membuka lahan pertanian. Akan pabrik yang akan membuka lahan untuk Riau. Ke 15 perusahaan itu yakni PT
tetapi selama dua dekade terakhir perkebunan kelapa sawit. Menebang Bina Duta Laksana, PT Perawang
pembakaran hutan untuk membuka kawasan hutan oleh perusahaan kelapa Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas
lahan diatur dalam undang-undang. sawit yang tidak memiliki perkebunan. Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT
Hanya pembakaran di bawah dua Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya
hektar lahan yang diperbolehkan. Hal Timber, PT Sumatera Riang Lestari,
ini membuka celah bagi perusahaan- PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani
perusahaan besar. Mereka diduga Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam,
membayar petani-petani kecil untuk PT Rimba Lazuardi, PT Langgam Inti
membuka lahan konsensi hanya Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur,
dengan upah rokok dan baju. dan PT Wahana Subur Sawit.
Deputi III bidang kerusakan Dalam menjalankan tugas dan
lingkungan KLH (Kementerian Penghentian fungsinya Komisi III DPR RI selalu
Lingkungan Hidup) Arief Yuwono penyelidikan bersifat responsif terhadap berbagai
kepada Antara (15/7) sempat kasus hukum para permasalahan dalam bidang penegakan
mengatakan bahwa KLH mendeteksi hukum, termasuk kasus penerbitan SP3
ada delapan provinsi yang berpotensi tersangka Karhutla (Surat Perintah Penghentian Penyidik)
terjadinya kebakaran hutan, yakni lewat terbitnya SP3 terhadap tersangka perusahaan
Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, menjadi sebuah pembakar hutan dan lahan di Provinsi
Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau. Terkait hal itu Komisi III DPR RI
Kalimantan tengah, Kalimantan masalah serius. Hal juga telah membentuk Panja (Panitia
Selatan dan Kalimantan Timur. ini tidak hanya terkait Kerja) Kebakaran Hutan dan Lahan
Khusus di Provinsi Riau sendiri masalah lingkungan, yang khusus menyoroti permasalahan
menurut data yang dihimpun dari penegakan hukumnya.
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau melainkan juga Menurut Wakil Ketua Komisi III
(Jikalahari) atas kematian Prajurit dari kejelasan soal DPR RI, Benny K Harman penghentian
kesatuan TNI AD Detasemen Artileri kejahatan lingkungan. penyelidikan kasus hukum para
Pertahanan Udara Rudal – 004 Dumai tersangka Karhutla lewat terbitnya
saat bertugas memadamkan api di SP3 menjadi sebuah masalah serius.
areal terbakar di Rokan hilir menambah Hal ini tidak hanya terkait masalah
daftar korban akibat Karhutla sejak lingkungan, melainkan juga kejelasan
2015 lalu yang merenggut lima warga soal kejahatan lingkungan.
meninggal pada tahun 2015 lalu, Sementara itu Anggota Komisi
yakni sebanyak 97.139 warga terkena III DPR RI yang sekaligus Ketua
ISPA dan kerugian ekonomi senilai 21 Panja Karhutla Komisi III, Arsul Sani
Triliun. mengatakan bahwa ada yang janggal
Komisi III DPR RI dalam kunjungan dalam penerbitan SP3 terhadap 15
kerjanya ke Provinsi Riau pada tanggal Tahun 2015 lalu khusus di Provinsi perusahaan di Riau. Ia melihat penyidik
30 September - 2 Agustus menemukan Riau, Polda Riau menangani 18 belum optimal dalam mencari alat bukti
sejumlah fakta bahwa kawasan hutan perusahaan yang diduga melakukan kasus tersebut. Oleh karena itu Benny
di provinsi tersebut berjumlah 4,2 pembakaran lahan. Namun, dari jumlah dan Arsul berharap pengusut tuntas
juta hektar, sementara perusahaan itu, hanya tiga kasus yang dinyatakan terbitnya SP3 terhadap tersangka (ayu/bbs)
yang bergerak di bidang perkebunan lengkap dan layak dilanjutkan ke Kasus Karhutla. n

PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016 l 7