Page 8 - MAJALAH 141

LAPORAN UTAMA

Ada Perusahaan Fiktif Terima

SP3 Kasus Karhutla

Pembentukan Panja Karhutla Komisi III DPR RI dipandang perlu untuk mendalami masalah
tersebut, terutama permasalahan yang berkaitan dengan dikeluarkannya SP3 tersebut oleh
Polda Riau. Kemudian mengupayakan solusi agar ke depan tindakan semacam ini tidak terjadi
lagi, dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar
sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Berikut
pendapat Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman dan Ketua Panja Karhutla, Arsul Sani :

Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI
“Kasus ini Masalah Serius”

enurut Benny, peng- politik yang mengintervensi,” tegasnya.
hentian kasus hukum Ditambahkan Benny, hasil tinjauan
para tersangka Karhutla lapangan Panja Karhutla ditemukan
Mmenjadi sebuah masalah masalah terkait trans paransi alasan
serius. Hal ini tidak hanya terkait hukum dan mekanisme proses
masalah lingkungan, melainkan juga penetapan perusahaan tersebut sebagai
kejelasan soal kejahatan lingkungan. tersangka.
“Ini masalah yang sangat serius. “Seharusnya memiliki dasar hukum.
Kepolisian telah menetapkan sejumlah Berdasarkan KUHP, ada mekanisme
perusahaan menjadi tersangka. Namun dalam penentuan menjadi tersangka
secepat halilintar, Polda di sejumlah harus didahului dengan penerbitan
daerah menerbitkan Surat Perintah Surat Perintah Dimulai Penyidikan
Penghentian Penyidikan terhadap (SPDP),” ujar Benny.
sejumlah perusahaan yang sudah Mekanisme tersebut, seharusnya
menjadi tersangka,” kata Benny usai dike tahui dan diawasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI foto : Arief/iw
rapat Panja Karhutla di ruang rapat Kejaksaan, namun, menurut Benny K Harman
Komisi III, Senayan Jakarta, pertengahan Benn y, dalam pr oses
September lalu. penetapan tersangka kelima
Pihaknya akan mengundang belas perusahaan itu, langkah tersebut Dalam catatannya, ada PT Dexter
sejumlah pihak, terkait penerbitan tidak ditempuh kepolisian. Rimba Perkasa (HTI) yang telah dicabut
SP3 tersebut. Mulai dari Kementerian Tidak hanya itu, lanjut Benny, ia ijin usaha HTI pada tanggal 4 Februari
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga akan meminta penjelasan dari 15 2015. Sedangkan PT Hutan Sola Lestari
Kapolda Riau, DPRD Riau serta beberapa perusahaan di Riau yang diterbitkan SP3. (HPH) yang dicabut ijinnya pada 2015
daerah lainnya yang memiliki kasus Salah satu hal yang akan ditanyakannya September 2015 lalu (karena terkena
yang serupa seperti Sumatera Selatan, adalah terkait legal standing perusahaan sanksi administrasi karena hutan
Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan tersebut. Konon, menurut Benny diduga terbakar) juga masuk SP3. Sedangkan
Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. ada beberapa perusahaan fiktif yang PT PAN United dicabut ijinnya pada 26
“Terutama kami akan meminta termasuk dalam 15 perusahaan yang September 2012 dan PT Siak Timber
penjelasan dari penegak hukum secara menjadi tersangka. “Bagaimana bisa pada 23 Maret 2013 silam ijin usahanya
transparan dan akuntabel. Apa sudah perusahaan fiktif menjadi tersangka,” sudah dicabut, namun nama perusahaan
melalui proses hukum atau sebenarnya pungkas Politisi dari Fraksi Partai ini masih masuk dalam daftar tersangka
ada proses di luar hukum, misalnya ada Demokrat ini. yang mendapat SP3.

8 l PARLEMENTARIA l EDISI 141 TH. XLVI - 2016