Page 1 - MAJALAH 66
P. 1
DARI REDAKSI
asalah besar yang dihadapi dipertegas lagi dalam amandemen UUD 45 pasal 28
bangsa saat ini dan belum ada ayat (2)” Setiap orang berhak untuk bekerja serta
tanda-tanda upaya pemecahan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan
secara tuntas adalah masalah layak dalam hubungan kerja”.
Mpengangguran. Data tahun 2007 Dalam rubrik pengawasan antara lain diturunkan
menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 10,5 laporan soal guru bantu dan masalah privatisasi
juta atau 9,8% dari jumlah angkatan kerja, sementara BUMN, sedang rubrik anggaran dilaporkan masalah
jumlah penduduk miskin mencapai 37,1 juta atau ketahanan APBN pasca kenaikan harga BBM serta
16,6%. Jumlah tersebut belum dihitung dampak dalam rubrik legislasi diturunkan mengenai RUU
kenaikan BBM bulan Mei 2008, sehingga jumlah Rahasia Negara, RUU Lahan Pertanian Abadi dan
pengangguran dan kemiskinan dipastikan akan RUU Penerbangan.
bertambah lagi. Kunjungan
Melihat lapangan (kunlap)
jumlahnya yang Komisi IX dan Komisi
mencapai 10,5 I menjadi menu
juta, menunjukkan laporan karena tidak
angka yang cukup ada laporan
besar- lebih dua kunjungan kerja.
kali lipat dari Kunlap kali ini
penduduk melaporkan perhatian
Singapura yang serius Komisi IX
berjumlah 4,6 juta terhadap nasib para
jiwa pekerja di PT KAI,
Parlementaria PT Angkasa Pura
Edisi 66 kali ini dan para TKI yang
mengangkat soal Baru tiba di Terminal
pengangguran IV Bandara Soekarno
sebab masalahnya Hatta, sedangkan.
sangat strategis. Pengangguran sangat terkait dengan Komisi I menyoroti soal keberadaan Namru 2 milik
kemiskinan, kemiskinan bisa berimbas pada masalah- AS yang belakangan ini memunculkan kontroversi.
masalah sosial dan kriminalitas- yang pada akhirnya Pada liputan khusus diturunkan laporan
bermuara pada masalah keamanan bangsa secara mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam
keseluruhan. rangka program legislasi nasional. Dewan
Sejumlah nara sumber termasuk Menakertrans menghendaki dalam rangka penyusunan dan
dan anggota DPR diminta tanggapannya termasuk pembahasan undang-undang hendaknya dilakukan
bagaimana solusi yang perlu dilakukan.Kita semua secara hati-hati, cermat dan matang bervisi ke depan.
memiliki tanggungjawab untuk mengatasi masalah Sehingga Undang-undang yang dihasilkan bisa
tersebut apalagi amanat pasal 27 UUD 45 telah berlaku dalam jangka waktu yang lama serta
menegaskan “ Tiap-tiap warga negara berhak atas mengantisipasi kepentingan generasi yang akan
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian datang.
PENGAWAS UMUM PIMPINAN DPR PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH Hj. Dra. Nining Indra Saleh, MSi (Sekjen DPR RI)
PIMPINAN PELAKSANA Drs. Riado Simanjuntak (Kepala Biro Humas & Hukum) PIMPINAN REDAKSI Drs. Suratna, MSi (Kabag. Pemberitaan
& Penerbitan) WK. PIMPINAN REDAKSI Dra. Etmita Ardem ANGGOTA REDAKSI Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos Zulfiar Rahman, S.Sos.,
Mastur Prantono, Sugeng Irianto, S.Sos Bayu Setiadi, S.IP Suwarni, SE Dian Arivani, SE, Iwan FOTOGRAFER Eka Hindra, Agung Sulistiono,
S.H. Mu’amil Rokhily, S.Sos SIRKULASI M. Yasan DISAIN GRAFIS & ARTISTIK Spora ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA BAGIAN
PEMBERITAAN & PENERBITAN DPR-RI Lt. II Gedung Nusantara III DPR-RI JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 571 5348,
571 5586, 571 5350 Fax. (021) 571 5341 e-mail: pemberitaan@dpr.go.id www.dpr.go.id/berita
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 1
