Page 5 - MAJALAH 66

ASPIRASI

proses pengolahan di Pabrik MOHON PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN Ketua Nasional Corruption Watch
Kelapa Sawit. YANG DIRANCANG BUPATI SELUMA Flamboyan I Jl. Kenari No.17 Rt.4
„ Negara dirugikan sekitar Rp.6,3 Kel. Kenanga Bengkulu
trliun untuk tahun 2007 Kepada Yth.
(berdasarkan harian Medan Bisnis Bapak Ketua DPR RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
19 Februari 2007 Ekspor Cpo Gedung DPR RI Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Indonesia tahun 2007 sebesar 11,7 Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999
juta ton dengan harga Rp.5.412/ Dengan Hormat, tentang Kehutanan Pasal 1 menyatakan
Kg) yang disebabkan oleh adanya Kami menyampaikan kepada DPR-RI bahwa Hutan Lindung adalah kawasan
discount rate untuk ekspor CPO terkait dengan keinginan Bupati Seluma hutan yang mempunyai fungsi pokok
karena mutu yang dihasilkan tidak untuk membangun Pertambangan sebagai perlindungan sistem
memenuhi standar mutu yang Bahan Baku Semen di Lokasi Hutan penyangga kehidupan untuk mengatur
ditetapkan Internasional. Lindung Lubuk Resam dan tata air, mencegah banjir,
Menurut kami Menteri Pertanian Pembangunan Pabrik Semen di Desa mengendalikan erosi, mencegah intrusi
dan Menteri Negara BUMN adalah Sembayat Kab. Seluma. air laut dan memelihara kesuburan
orang yang harus bertanggungjawab Sehungan dengan hal tersebut tanah.
terhadap kehancuran mutu CPO masyarakat keberatan dan khawatir Pasal 19 menyatakan :
Indonesia, karena kedua Menteri bahwa keinginan Bupati Untuk (1) perubahan peruntukan dan fungsi
tersebut tidak professional dalam membangun pertambangan bahan kawasan hutan ditetapkan oleh
melaksanakan tugasnya melakukan baku semen di Lokasi Hutan Lindung Pemerintah dengan didasarkan pada
pengawasan terhadap mutu CPO. Lubuk Resam dan Pembangunan Pabrik hasil penelitian terpadu.
Kami mohon kepada DPR-RI agar Semen di Desa Sembayat Kab. Seluma (2) Perubahan peruntukan kawasan
memberikan arahan kepada Menteri hanya akal-akalan Bupati untuk maraup hutan sebagaimana pada Ayat (1)
Pertanian dan Menteri Negara BUMN anggaran dari Pusat. yang berdampak penting dan
untuk dapat melakukan pengawasan Selain itu menurut kami bahwa cakupan yang luas serta bernilai
terhadap mutu CPO Indonesia dan Bupati Seluma H.Murman Effendi semasa strategis, ditetapkan oleh
dapat mengeluarkan kebijakan yang menjabat Ketua DPRD Bengkulu Selatan Pemerintah dengan persetujuan
dapat mendukung upaya perbaikan telah menghabiskan kayu Hutan Dewan Perwakilan Rakyat.
mutu CPO Indonesia sehingga upaya Lindung Bukit Sanggul Reg.37 Lubuk (3) Ketentuan tentang tata cara
perbaikan tersebut dapat segera Resam dan kasus tersebut telah diproses perubahan peruntukan kawasan
dilakukan dan kerugian yang dialami di Pengadilan sampai dengan tingkat hutan dan perubahan fungsi kawasan
dapat segera diatasi. ksasi di Mahkamah Agung. Namun proses hutan sebagaimana dimaksud pada
kasasinya belum diputuskan hingga saat Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan
Hormat Kami, ini (permohonan kasasi No.117/Pit.B/ Peraturan Pemerintah.
Dr.Ir.Takal Barus, AK3 2003, pengiriman permohonan kasasi Pasal 23 menyatakan bahwa
Ketua Komisi Perjuangan Hukum & tanggal 25 April 2003). pemanfaatan hutan dan penggunaan
Politik (PHP) Perbaikan Mutu CPO Menurut kami Bupati Saluma kawasan hutan bertujuan untuk
dan Minyak Goreng Indonesia merencanakan lokasi pertambangan memperoleh menfaat yang optimal
Jl.Panglima Nyak Makam No.30, adalah di beberapa kawasan hutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat
Medan lindung antara lain hutan lindung Bukit secara berkeadilan dengan tetap
Gasing, Hutan lindung Bukit Nipis, hutan menjaga kelesatariannya.
lindung Bukit Campang. Sedangkan Pasal 38 Ayat (3) penggunaan
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI untuk lokasi pabrik sesuai dengan lokasi kawasan hutan untuk kepentingan
Tanggapan DPR-RI
Berkaitan dengan permohonan peletakan batu pertama yang pertambangan dilakukan melalui
agar memberikan arahan kepada diresmikan oleh Menteri Pembangunan pemberian izin pinjam pakai oleh
Menteri Pertanian dan Menteri Negara daerah Tertinggal adalah di desa Menteri dengan memperimbangkan
BUMN untuk dapat melakukan Sembayat yang lokasinya di lahan batasan luas dan jangka waktu tertentu
pengawasan terhadap mutu CPO persawahan teknis +500 Ha, yaitu mulai serta kelestarian lingkungan.
Indonesia dan dapat mengeluarkan dari saluran Primer BS2, BS3, BS4, BS5 Ayat (4) pada kawasan hutan lindung
kebijakan yang dapat mendukung dan saluran Sekunder BH1,BH2, BH3, dilarang melakukan penambangan
upaya perbaikan mutu CPO Indonesia BH4 dan BH. Pemilik lahan persawahan dengan pola pertambangan terbuka.
sehingga upaya perbaiakan mutu adalah desa Selebar, desa Sembayat, Ayat (5) menyatakan pemberian izin
tersebut dapat segera dilakukan dan desa Bungamas, desa Lubuk Kebur, desa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
kerugian yang dialami dapat segera Napal, desa Sengkuang, desa Tanjung pada Ayat (3) yang berdampak penting
diatasi. Seru, desa Tanjung dan Trans Seluma Kiri. dan cakupan yang luas serta bernilai
Hal tersebut akan disampaikan Kami mengharapkan bahwa apa yang strategis dilakukan oleh Menteri atas
kepada Komisi IV yang membidangi disampaikan agar menjadi bahan persetujuan DPR-RI. „
Pertanian dan Perkebunan serta Komisi pertimbangan bagi DPR-RI bersama
VI yang membidangi BUMN, sebagai Pemerintah dalam memberi ijin
bahan masukan dalam rapat kerja pembangunan Pertambangan bahan
dengan Pemerintah atau menteri baku Semen di Lokasi hutan Lindung
terkait. Lubuk Resam dan Pembangunan Pabrik
Semen di desa Sembayat Kab. Seluma. Sumber :
Bagian Pengaduan Masyarakat
Hormat Kami, Sekretariat Jenderal DPR RI
Drs. Iksan Nazir, SH.

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 5