Page 6 - MAJALAH 66
P. 6

LAPORAN UTAMA























































            Masalah pengangguran sudah menjadi perhatian oleh para pendiri bangsa ini sebelum
            merdeka tahun 1945. Perhatian itu diwujudkan dengan rumusan pasal  27 ayat 2 UUD 45
            yang mengamanatkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
            penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Demikian pula amandemen  UUD 1945 pasal
            28 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta
            mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".



                         ntuk itu jelas bahwa  pengangguran tahun 2007 yang masih  pekerja mencapai 97,5 juta atau 90,2%
                         penanganan masalah   pada level angka 9,8 persen atau hampir  dari total angkatan kerja. Sedang jumlah
                         pengangguran ini     mencapai 10 persen. Penurunan target  pengangguran mencapai 10,5 juta atau
                         perlu diprioritaskan  angka kemiskinan pada tahun 2009  9,8% dari jumlah angkatan kerja,
            Usebab akan terus dan             menjadi 8,7 % juga sulit tercapai ketika  sementara jumlah penduduk miskin
            kembali menjadi masalah pada setiap  fakta angka kemiskinan pada tahun  mencapai 37,1  juta atau 16,6%.
            era pemerintahan.                 2007 masih mencapai 16,6 persen.    Badan Pusat Statistik (BPS) melalui
               Menurut mantan Menteri Tenaga    Data menunjukkan, jumlah       Sakernas Februari 2008 menunjukkan
            Kerja Bomer Pasaribu, target      angkatan kerja pada tahun 2007   data bahwa jumlah pengangguran pada
            penurunan angka pengangguran di   mencapai 108,1 juta jiwa atau 48,2%  posisi Februari 2008 mengalami
            tahun 2009 menjadi 5,1 persen akan  dari total jumlah penduduk Indonesia  penurunan sebesar 584.000 orang
            sulit tercapai apabila melihat fakta  yang mencapai 224,3 juta jiwa. Jumlah  dibandingkan dengan keadaan pada


            6       PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11