Page 78 - MAJALAH 66

PERNIK

hukum sah milik Setjen DPR RI yang Hukum. terkait. Tim Asistensi terdiri dari Bagian
selanjutnya diterbitkan Putusan Oleh karena itu Rudi berharap Hukum, P3DI, Legal Drafter, dan staf
Pengadilan Jakarta Barat yang kedepan Bagian Hukum menjadi handal diluar Bagian Hukum yang concern dan
menjadikan warga Komplek DPR I, II, dan diberdayakan secara optimal. memahami hukum. Tim Pengolah Data
III, dan IV menjadi tenang karena Oleh karenanya pria yang bergelar dan Tim Sekretariat terdiri dari unsur
tanahnya tidak lagi menjadi objek Magister Hukum ini telah berupaya Bagian Hukum dan unit kerja terkait. Tim
eksekusi. mengikutsertakan pegawainya dalam Asistensi sebagaimana disebutkan
sebuah program diklat pengacara. tugasnya menyusun kajian hukum dan
Kredibel Tujuannya adalah mempersiapkan konsep Keterangan DPR, Tim Pengolah
Begitu besar dampak keputusan pegawai yang mampu memberikan Data tugasnya menelusuri Risalah Rapat
Mahkamah Konstitusi terhadap analisa-analisa hukum (legal opinion) Pembahasan RUU yang terkait dengan
pengujian suatu UU, sehingga Bagian secara tajam dan kritis. UU yang di uji Materiil, Tim Sekretariat
Hukum harus serius, focus, dan “Selain itu kami juga bertugas menyiapkan administrasinya,
konsentrasi dalam menyusun suatu legal memperjuangkan pegawai kami untuk serta Bagian Hukum mengkoordinasikan
reasioning yang tentunya menuntut melanjutkan ke program magister kegiatan ketiga Tim tersebut.
Tim Asistensi, Tim Pengolahan Data,
dan Tim Sekretariat dibentuk dengan
Surat Keputusan Sekjen DPR RI
tentang Pembentukan Tim
Pendukung Kuasa Hukum dalam
Penanganan Perkara-perkara di
Mahkamah Konstitusi Tahun 2008.

Dukungan Informasi
Subag Administrasi Peraturan
Perundang-undangan Bagian
Hukum mempunyai tugas pokok
dalam memberikan informasi dan
dokumentasi hukum berupa peraturan
perundang-undangan yang lengkap,
dan reverensi hukum.
Peraturan perundang-undangan
yang dikoleksi Bagian hukum yaitu
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi mengenai Pembahasan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang, Peraturan
perkara No. 20/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU. No. 22 Th. 2001 tentang Minyak dan Pemerintah, Perpu, Peraturan
Gas Bumi.
Presiden, dan Keputusan Presiden,
serta Instruksi Presiden.
Bagian Hukum untuk memiliki Sumber hukum,” katanya. “Setiap saat kami selalu memantau
Daya Manusia yang kredibel dan Menurut pengakuan Rudi, Kendala perkembangan Peraturan Perundang-
professional di bidangnya. yang dihadapi Bagian Hukum saat ini undangan ke Sekretariat Negara untuk
Persoalan pengujian UU terhadap lebih kepada masalah SDM. Karena melengkapi Peraturan Perundang-
UUD 1945 ini adalah persoalan serius dalam satu tahun untuk penangan undangan, guna memberikan informasi
karena melibatkan Lembaga Negara perkara constitusional review di hukum yang up-to date,” tegasnya.
pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi ada rata-rata 35 Berdasarkan SK Sekjen DPR RI No.
dampak dari putusan Mahkamah perkara, sementara SDM di Bagian 24 tahun 2000, Bagian hukum ditunjuk
Konstitusi dapat membatalkan suatu UU, Hukum yang memiliki kompetensi menjadi pusat jaringan dokumentasi dan
baik pasal-pasalnya maupun secara dibidang hukum sangat terbatas. informasi hukum di Setjen DPR RI yang
keseluruhan pasal UU. Oleh sebabnya Pria kelahiran jawa mempunyai tugas menghimpun dan
Karena itu, Bagian Hukum harus barat ini sangat mengharapkan mengkompilasi peraturan perundang-
serius dan sungguh-sungguh dalam dukungan SDM yang optimal dan undangan serta mengolah data peraturan
menangani perkara pengujian UU ini. memadai. perundang-undangan.
Untuk memberikan dukungan optimal Terhadap persoalan yang Dalam pengolahan data peraturan
kepada Tim Kuasa Hukum DPR RI dihadapinya, Bagian Hukum perundang-undangan, menurut Rudi
dalam penanganan perkara pengujian mengantisipasinya dengan membentuk sebelumnya akan diklasifikasikan terlebih
UU ini, tentunya perlu dukungan SDM Tim Asistensi, Tim Pengolah Data, dan dahulu menurut jenisnya (UU, Perpu, PP,
yang memadai, khususnya di Bagian Tim Sekretariat dari beberapa unsur Perpres, Keppres) kemudian dimasukkan

78 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66