Page 77 - MAJALAH 66

PERNIK

pertimbangan dan bantuan hukum dalil-dalil yang menjadi dasar dan hanya melibatkan anggota komisi III
tugasnya cukup berat. Disamping argument pihak pemohon. Selain DPR, namun tidak menutup
memberikan tugas pokok secara rutin argument-argumen yuridis, teoritis, dan kemungkinan anggota alat kelengkapan
seperti koreksi SK dan Peraturan DPR, filosofis, Bagian Hukum juga Dewan yang menangani dan membahas
Peraturan Sekjen DPR, SK Sekjen DPR, menuangkan latar belakang perumusan suatu RUU yang terkait dengan UU yang
MoU atau perjanjian kerjasama, suatu pasal Undang-Undang yang di uji Materiil, pun dilibatkan.
melakukan analisis dan kajian hukum terdapat dalam risalah pembahasan RUU, Setiap ada permasalahan hukum,
atas permasalahan hukum, memberikan sehingga konsep Keterangan DPR ini menurut Rudi pihaknya seringkali
pertimbangan hukum, namun juga menjadi komprehensif dan memadai diminta untuk memberikan pertimbangan
memberikan suatu asistensi sebagai untuk disampaikan Tim Kuasa Hukum hukum sebagai masukan dari sisi hukum.
supporting sistem kepada Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Misalnya pada saat penggeledahan oleh
Hukum DPR RI, baik dalam perkara Konstitusi. KPK di DPR beberapa waktu lalu,
perdata maupun perkara pengujian Dalam penyusunan konsep pihaknya memberikan suatu
Undang-Undang terhadap UUD 1945. Keterangan DPR tersebut, mengingat pertimbangan hukum terhadap tindakan
Tupoksi lain dari Bagian Hukum keterbatasan SDM, selain staf Bagian penggeledahan tersebut kepada
adalah memberikan analisa hukum
dan pendapat hukum terhadap
permasalahan hukum, baik yang
terkait dengan DPR maupun
permasalahan hukum di Setjen DPR
RI.
Kemudian Rudi mengungkapkan
jika bagiannya sering dimintakan
pertimbangan dan pendapat terkait
masalah hukum, seperti pelanggaran
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS),
perkara-perkara pergantian Anggota
Antar Waktu (PAW), perkara perdata,
pengadaan barang dan masalah-
masalah hukum lainnya, maupun
pendampingan terhadap pegawai
yang sedang terkait masalah hukum
di Kejaksaan maupun KPK.
Adapun perkara perdata yang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi mengenai persidangan penyampaian keterangan DPR
ditangani Bagian Hukum menurut RI atas perkara pengujian UU. No. 23 Th. 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, UU.
Rudi, pada umumnya terkait dengan No. 24 Th. 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU. No. 5 Th. 2004 tentang Perubahan atas
UU. No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung, UU. No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan
PAW. “Setiap tahunnya sejak Tahun
Daerah, dan UU. No. 15 Th. 2006 tentang BPK.
2001 sampai dengan 2007
menangani 2-3 perkara perdata,”
ujarnya. Sedangkan untuk Tahun 2008 Hukum, jga melibatkan Peneliti P3DI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
ini belum ada gugatan perdata. tenaga perancang yang terlibat dalam Contoh kasus lain yang pernah
Khusus perkara perdata, Bagian pembahasan RUU yang terkait dengan ditangani Bagian hukum yaitu perkara
Hukum yang menyusun tanggapan atau UU yang di uji Materiil. Untuk memprkuat Sengketa kasus tanah Komplek
eksepsi, replik, duplik, kesimpulan serta dalil-dalil yuridis, Bagian Hukum juga Perumahan DPR RI di Meruya yang
menghadiri dan mengikuti sidang di melakukan diskusi dengan pakar untuk diklaim oleh PT. Portanigra dan akan
Pengadilan Negeri karena Bagian Hukum memperoleh masukan-masukan yang dieksekusi. Dimana Bagian Hukum
sebagai Kuasa Substitusi. dapat memperkuat dan mempertajam selaku Kuasa Hukum Setjen DPR RI
Disamping perkara perdata, Bagian argument yuridisnya. memberi advokasi kepada Setjen DPR
Hukum juga menjadi Tim Asistensi “Konsep Keterangan DPR yang telah RI untuk melakukan perlawanan hukum
penanganan judicial review (pengujian) disusun diserahkan kepada Tim Kuasa terhadap PT. Potanigra di Pengadilan
Undang-Undang terhadap UUD 45 di Hukum DPR yakni Anggota Komisi III Negeri Jakarta Barat.
Mahkamah Konstitusi. Tugas Tim DPR untuk dikoreksi dan mendapatkan Berkat dukungan Pimpinan Setjen
Asistensi adalah merumuskan suatu persetujuannya,” ujarnya. DPR RI juga warga Komplek DPR,
konsep keterangan DPR yang memuat Dalam penanganan perkara Bagian Hukum DPR berhasil
tanggapan-tanggapan, dalam argument pengujian Undang-Undang terhadap meyakinkan Hakim di Persidangan
yuridis dan filosofis untuk menanggapi UUD 1945, Tim Kuasa Hukum tidak bahwa tanah Komplek DPR RI secara

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 77