Page 79 - MAJALAH 66

PERNIK

dalam program Win Isis. Program Win Sekjen DPR RI, dan Kuasa Pengguna Bagian Hukum diberi kesempatan
Isis ditujukan untuk memberi kemudahan Anggaran. sebagai Sekretaris Pansus RUU
bagi siapa saja dalam mencari peraturan Untuk pembahasan Rancangan Wilayah Negara dalam mendukung
perundang-undangan yang diperlukan. Undang-Undang (RUU) secara secara teknis, administrasi dan keahlian
Selain mengklasifikasikan, peraturan langsung memang Bagian Hukum kepada Pansus dalam melakukan
perundang-undangan juga di susun belum pernah terlibat karena bukan Pembahasan RUU tentang Wilayah
berdasarkan status berlakunya (diubah Tupoksi Bagian Hukum. Hanya saat ini Negara.(da)
/ dicabut) suatu peraturan perundang-
undangan.
Bagian Hukum menurut Rudi juga Rekapitulasi Koreksi Surat Keputusan
membuat klasifikasi peraturan Yang ditangani Bagian Hukum
Perundang-undangan menurut
bidangnya seperti bidang Pemda, Politik,
NO. KEPUTUSAN 2007 s/d Juni 2008
HAM, dan sebagainya.
1. Keputusan DPR RI 59 25
Handal 2. Keputusan Pimpinan DPR RI 327 142
3. Keputusan Sekjen DPR RI 841 674
Rudi berharap kedepannya
4. Instruksi Sekjen DPR RI - -
Sekretariat Jenderal DPR RI
5. Peraturan Sekjen DPR RI 1 -
mempunyai suatu Biro Hukum yang
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 8 210
benar-benar handal. Dimana semua
Jumlah 1236 1051
permasalahan hukum, baik penanganan
perkara perdata, perkara tata usaha
Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI
Jumlah Perkara Pengujian Materiil Atas
Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945

No. Tahun PerkaraPer-Tahun Perkara Yang DiputusPer-Tahun
1. 2003 22 Perkara(Diputus : 2 Perkara) 2 Perkara
2. 2004 27 Perkara(Diputus : 15 Perkara) 35 Perkara(Luncuran Tahun 2003 : 20)
3. 2005 25 Perkara(Diputus : 20 Perkara) 27 Perkara(Luncuran Tahun 2004 : 12)
4. 2006 27 Perkara(Diputus : 20 perkara) 29 Perkara(Luncuran Tahun 2005 : 9)
5. 2007 30 Perkara(Diputus : 19 Perkara) 26 Perkara(Luncuran Tahun 2006 : 7)
6. s/d Juni 2008 15 Perkara(Diputus : 7 Perkara) 18 Perkara(Lucuran Tahun 2007 : 11)

Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI

negara, perkara MK, termasuk dalam Rekapitulasi Perkara Perdata Terhadap DPR RI
pemberian pertimbangan hukum, Tahun 2000 s/d Tahun 2007
penyusunan SK atau Peraturan DPR
RI atau Sekjen DPR RI, penyusunan
No Tahun Perkara
MoU atau perjanjian kerjasama bisa
1 2000 2 Perkara
ditangani oleh Biro Hukum secara
2 2001 2 Perkara
optimal.
3 2002 3 Perkara
Untuk itu mungkin diperlukan
4 2003 5 Perkara
restrukturisasi Biro Hukum dimana
5 2004 2 Perkara
kedepannya Biro Hukum didukung
6 2005 3 Perkara
dengan tiga bagian yaitu : Bagian
7 2006 1 Perkara
Pertimbangan Hukum dan
8 2007 3 Perkara
Penanganan Perkara, Bagian
Jumlah 21 Perkara
Dokumentasi dan Informasi Peraturan
Perundang-undangan, dan bila perlu
ada bagian yang khusus menyusun SK
Peraturan DPR RI, Pimpinan DPR RI,
Sumber : Bagian Hukum Setjen DPR RI
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 79