Page 76 - MAJALAH 66

PERNIK

Lelah, tidak pernah sedikit pun terlintas dibenak para pegawai Bagian Hukum Sekretariat
Jenderal DPR RI. Sesuai Tupoksinya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam
memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian di lingkungan Deputi Bidang
Perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi.

Penyampaian Keterangan DPR RI oleh Lukman Hakim Saefuddin, Tim Kuasa Hukum DPR RI dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi
persidangan perkara no. 17/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-undang No. 12 Th. 2008 tentang Perubahan atas UU no. 32 Th.
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

ibawah Deputi Hukum dan Sub Bagian Administrasi Peraturan Perundang-udangan. Dari sisi
Bidang Perundang- Peraturan Undang-undang. substansi dan redaksional, konsep akan
undangan dan Biro Sub Bagian Pertimbangan dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah
Hukum dan Panlak Bantuan Hukum mempunyai tugas hukum Perundang-undangan.
D Undang-undang, memberikan koreksi terhadap konsep- Selain itu Rudi menambahkan,
Bagian Hukum mempunyai beberapa konsep Surat Keputusan (SK) DPR RI, Bagian Hukum juga akan memberikan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yakni Pimpinan DPR RI, Sekjen DPR RI, pertimbangan hukum terhadap konsep-
memberikan pertimbangan hukum dan Peraturan Dewan, Peraturan Sekjen konsep Memorandum Of Understanding
bantuan hukum serta memberikan suatu DPR RI, dan Instruksi Sekjen DPR RI, (MOU) maupun perjanjian kerjasama
dukungan informasi Perundang- dan SK Kuasa Pengguna Anggaran. dengan institusi lain.
undangan secara lengkap, tepat dan Bahkan tidak hanya mengoreksi SK, “Kita akan memberi pertimbangan
akurat kepada DPR RI maupun tetapi juga menyusun konsep SK yang hukum dari sisi yuridis dalam perjanjian
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. ditugaskan Pimpinan. kerjasama atau MoU, jangan sampai
Bagian Hukum dipimpin seorang Dalam memberikan koreksi, pria yang membuat kekeliruan yang merugikan
Kepala Bagian yaitu Rudi Rochmansyah akrab disapa Rudi ini menuturkan dalam Sekretariat Jenderal,” tegas Rudi saat
dengan dibantu dua orang Kepala Sub melakukan koreksi tetap berpedoman dan ditemui Parlementaria di ruang kerjanya.
Bagian yaitu Sub Bagian Bantuan mengacu kepada teknis perancangan Rudi mengakui untuk pemberian

76 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66