Page 71 - MAJALAH 66

LIPUTAN KHUSUS

Pencapaian Jauh Dari Target dilengkapi dengan Naskah Akademik. berdasarkan laporan hasil kajian tim kajian
Pada kesempatan yang sama, Ketua Selain masih lemahnya proses peningkatan kinerja DPR, belum
DPR RI Agung Laksono saat memberikan pembentukan UU melalui Prolegnas, secara optimalnya kinerja DPR khususnya di
sambutan di depan peserta Workshop dan substansial banyak muatan undang- bidang legislasi diindikasikan beberapa hal.
Fokus Group Discussion mengatakan, undang yang mengandung kelemahan Pertama, dari segi kualitas, banyak
adanya kritik atau komentar tidak bahkan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang dibentuk dinilai
tercapainya target Prolegnas harus dapat UUD 1945. belum memberi manfaat langsung terhadap
kita terima, sebab dalam kenyataannya Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kehidupan masyarakat. Ke dua, DPR
realisasi belum dapat memenuhi target jumlah
pencapaian penyelesaian Rancangan Undang-Undang
Prolegnas setiap yang telah ditetapkan dalam Program
tahunnya secara Legislasi Nasional dan ke tiga, proses
statistik jauh lebih pembahasan RUU kurang transparan.
rendah dari Berdasarkan tiga permasalahan
jumlah RUU yang tersebut, direkomendasikan oleh tim kajian
diprogramkan, peningkatan kinerja DPR beberapa solusi
hanya sekitar 35- antara lain, meningkatkan sosialisasi
40 persen. mekanisme dan membuka peluang
Pencapaian partisipasi publik secara luas dalam proses
jumlah RUU yang penyusunan dan pembahasan undang-
jauh dari target undang.
tersebut, harus Serta merumuskan format penyerapan
dapat dipahami aspirasi masyarakat serta melakukan
Ketua DPR RI Agung Laksono membuka Workshop dan Focus
karena banyaknya penataan fungsi Badan Legislasi DPR
Discussion Group yang diselenggarakan Baleg.
kendala dan sebagai pintu masuk perumusan dan
hambatan di pembahasan UU. Solusi lainnya adalah
dalam penyelesaian berbagai RUU. permohonan judicial review atas Undang- menentukan batas jumlah RUU yang
Hambatan dan kendala itu antara lain, tidak Undang. Dalam kaitan substansi khususnya dibahas oleh alat kelengkapan.
hanya berkaitan dengan substansi, tetapi berkenaan dengan ketentuan pidana, Selain itu, rekomendasi lain yang
juga sering berkaitan dengan mekanisme banyak terdapat perbedaan dalam diberikan tim kajian berkaitan dengan fungsi
dan prosedur pembahasan dan juga penentuan ancaman sanksi pidana sehingga dan pelaksanaan bidang legislasi, antara lain,
masalah teknis lainnya. dikhawatirkan menghasilkan ketidakadilan perlu adanya revisi Peraturan Tata Tertib
Berdasarkan evaluasi tersebut secara struktural. DPR RI berkaitan dengan proses
pelaksanaan Prolegnas masih belum Terhadap munculnya RUU yang pembahasan RUU.
mencapai sasaran sebagaimana yang diajukan di luar Prolegnas, kata Ferry, hal ini Anggota DPR RI diminta fokus dan
diharapkan. Kendalanya diantaranya dari sesungguhnya juga menimbulkan bertanggung jawab pada pembahasan
284 RUU yang diprogramkan belum pertanyaan, apakah karena ketidak substansi/materi RUU, sedangkan
sepenuhnya tersedia draft dan naskah konsistenan kita kepada perencanaan atau perumusan yang terkait dengan teknis
akademiknya, pengajuan RUU masih perencanaannya yang masih belum perundang-undangan diserahkan kepada
terdapat RUU di luar prioritas tahunan mencerminkan prioritas kebutuhan hukum. tenaga perancang peraturan perundang-
bahkan di luar Prolegnas, pembahasan Badan Legislasi menurut Ferry, senantiasa undangan.
RUU sangat lambat dan tidak efisien serta mengevaluasi agar perencanaan Hal lain adalah, perlunya peningkatan
dukungan supporting system masih kurang. pembangunan hukum maupun proses jumlah dan profesionalisme tim/tenaga ahli
Sementara beban RUU yang tidak pembentukan undang-undang lebih termasuk tenaga perancang peraturan
terselesaikan pada tahun berjalan menjadi aspiratif. perundang-undangan, tenaga peneliti yang
luncuran dan beban RUU prioritas pada Melihat permasalahan-permasalahan ada di Sekretariat Jenderal DPR guna
tahun berikutnya. tersebut, juga semakin menyadarkan Baleg mendukung anggota DPR dalam
Badan Legislasi bersama Menteri khususnya bahwa Prolegnas selayaknya menyiapkan dan membahas suatu RUU.
Hukum dan HAM senantiasa telah harus dikaji dan dievaluasi ulang, agar dapat RUU inisiatif anggota DPR yang telah
mengadakan evaluasi untuk menyusun dijadikan suatu sistem pembentukan disetujui dalam rapat paripurna harus dalam
Prolegnas secara realistik, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk yang sudah dapat langsung
kriteria umum yaitu perintah UUD 1945, bagian dari pembangunan hukum nasional. dikirimkan kepada Presiden. Pengusul dapat
perintah Tap MPR atau perintah UU, dan terus ikut dalam pembahasan RUU
kriteria secara teknis yaitu, bahwa RUU yang Jumlah Legislasi Terlalu Banyak bersama pemerintah sampai selesainya
dimasukkan dalam daftar Prolegnas harus Sementara Wakil Ketua Baleg Pataniari RUU dibahas.
sudah tersusun draft awal RUU yang Siahaan (F-PDIP) mengatakan, Untuk melibatkan partisipasi

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 71