Page 69 - MAJALAH 66

SOROTAN

dilegalisir dari pemerintahan yang Agung menambahkan, program sebenarnya, karena pemerintah masih
sekarang sedang berkuasa. BLT memiliki dampak yang sangat menggunakan data orang miskin yang
Menurut Agung harga BBM tidak tidak baik di masyarakat yaitu dikeluarkan oleh BPS tahun 2005.
perlu naik dan harus kembali kepada masyarakat dididik menjadi peminta- “Data BPS itu bohong,” ujarnya.
harga semula karena hal tersebut sangat minta dan mendidik masyarakat untuk Diperlukan proaksi yang lain untuk
memberatkan masyarakat. melanggar undang-undang karena memotret kemiskinan yang
“Seharusnya pemerintah tidak anggaran BLT ini tidak masuk ke dalam sesungguhnya, misalnya dengan
menaikan harga BBM, karena itu tidak APBN. menggunakan indikator-indikator
perlu ada BLT,” tegas Agung Sasongko. “Jika segala sesuatunya banyak kualitas tempat tinggal, akses air bersih,
Apakah keputusan pemerintah terjadi ’potong kompas’, negara ini bisa pendidikan anggota rumah tangga,
untuk memberikan Bantuan Langsung rusak,” kata Agung. adanya anak balita penderita gizi buruk,
Tunai dan menaikkan harga BBM bisa Menurut Agung kenaikan harga dan kualitas makanan yang dikonsumsi.
membuat kondisi masyarakat lapisan BBM di Indonesia tidak dapat diterima Konsep keluarga sejahtera seperti yang
bawah lebih baik? Jawabannya belum karena Indonesia adalah salah satu dikembangkan BKKBN dapat menjadi
tentu, Kita liat kondisi masyarakat saat negara penghasil minyak di dunia. acuan penetapan orang miskin setelah
ini, rata-rata rakyat miskin tidak dapat Karena itu DPR melalui hak angket disempurnakan dengan indikator-
memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk yang merupakan salah satu hak indikator tambahan.

...Komisi VIII DPR tidak dapat mengawasi anggaran yang

dikucurkan untuk program BLT karena anggaran BLT

tersebut tidak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)...

makan sehari-hari saja banyak mereka Anggota DPR akan menyelidiki apa Banyak pihak menilai, pemberian
yang harus berhutang disana-sini. Jika benar Indoneisia kekurangan minyak kompensasi Bantuan Langsung Tunai
harga BBM dinaikkan, maka pastinya dan harus impaor dari negara lain. (BLT) diibaratkan sebagai obat pening
harga sembako juga akan naik, dan hal Agung juga menegaskan, sebaiknya tapi digunakan untuk mengobati sakit
itu akan dirasakan lebih menjerat leher pemerintah menggunakan pasal 33 kanker. Sementara program Program
para rakyat kecil dan membuat mereka UUD 1945, dimana segala kekayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat
menjadi lebih berat dalam menjalani alam yang terkandung di alam (PNPM) dinilai lebih mirip Multi Level
hidup. Indonesia harus digunakan untuk Marketing (MLM).
Agung berpendapat, adanya BLT sebesar-besarnya kemakmuran Solusi dengan memberikan BLT
dapat menimbulkan banyak masalah di masyarakat Indonesia. (Bantuan Langsung Tunai) ini juga
daerah-daerah karena data-data yang Agung juga menilai bahwa ibarat memberi ikan kepada orang yang
diberikan oleh Badan Pusat Statistik pemberian BLT sebesar 100 ribu membutuhkan makanan. Sudah
tidak sesuai dengan keadaan di rupiah tiap bulannya sangat tidak menjadi pengetahuan umum bahwa
lapangan sekarang ini. “Pemerintah mencukupi kebutuhan masyarakat memberi ikan kepada orang yang butuh
menimbulkan konflik di lapisan bawah penerima BLT. akan membuat mereka menadahkan
dengan adanya BLT ini,” ujarnya. Sebenarnya menurut Agung banyak tangan secara terus menerus. Dan jika
Komisi VIII DPR kata Agung tidak hal yang bisa dilakukan oleh itu menjadi kebiasaan maka mereka
dapat mengawasi anggaran yang pemerintah apabila pemerintah benar- akan berpikir bahwa itu adalah hak
dikucurkan untuk program BLT ini benar berpihak kepada masyarakat mereka sebagai rakyat miskin. Jika BLT
karena anggaran BLT tersebut tidak miskin. “Pemerintah berpihak kepada tidak datang maka akan bangkit
masuk ke dalam Anggaran Pendapatan masyarakat miskin atau kepada kemarahan menuntut apa yang
dan Belanja Negara (APBN). korporasi,” tegasnya. dianggap sebagai “hak”.(ol)
Program BLT ini hanya program Mengenai data-data orang miskin
pemerintah melalui Departemen Sosial yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
yang menurut Agung tidak ada Statistik (BPS), Agung menilai data-
penugasan kepada dirjen terkait. data tersebut bukanlah data yang

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 69