Page 72 - MAJALAH 66

LIPUTAN KHUSUS

masyarakat dalam pembentukan UU, perlu belum sepenuhnya bersumber pada perubahan terhadap UU yang
dilakukan sosialisasi dengan Pancasila dan UUD 1945. Seperti masih bertentangan dengan UU lainnya,
mengoptimalkan peran media massa, baik adanya produk hukum kolonial yang sampai merupakan ratifikasi terhadap perjanjian
cetak maupun elektronik. saat ini masih berlaku. Terdapat kurang lebih internasional serta yang berorientasi pada
Menurut Pataniari, Prolegnas 200 produk hukum kolonial. pengaturan perlindungan hak-hak asasi
merupakan potret politik perundang- Hukum nasional pada hakikatnya manusia dengan memperhatikan prinsip-
undangan yang menjadi bagian tidak adalah ius constituendum yang hingga saat prinsip kesetaraan dan keadilan jender.
terpisahkan dari politik hukum nasional. ini masih terus dikembangkan. Untuk itu, Yang tak kalah pentingnya adalah
Sebab itu secara ideal, Prolegnas harus pengembangan Prolegnas harus didukung mendukung pemulihan dan
menjadi program yang terukur, rasional dan oleh hal-hal lain yang melingkupinya. pembangunan ekonomi kerakyatan yang
sesuai dengan kebutuhan bangsa. Beberapa hal yang perlu dipikirkan ke berkeadilan dan yang secara langsung
depan adalah penguatan koordinasi yang menyentuh kepentingan rakyat untuk
Beberapa Kendala efektif sehingga memperoleh hasil yang memulihkan dan meningkatkan kondisi
Selama ini berdasarkan pengalaman akurat, didukung oleh pengembangan kesejahteraan sosial rakyat.
yang ada di Badan Legislasi DPR diketahui sumber daya manusia dengan kemampuan Kriteria prioritas tersebut ditambah
masih ditemukan beberapa kendala yang keahlian yang memadai. dengan kriteria teknis yaitu, sudah disusun
menjadi faktor penghambat realisasi Hal lainnya, penguatan kriteria naskah RUU secara lengkap bersama-sama
program-program prioritas Prolegnas.
Faktor penghambat itu antara lain,
jumlah rencana legislasi yang terlalu banyak
untuk diselesaikan selama 5 tahun. Jumlah
rencana legislasi yang diusulkan atau
diajukan untuk Prolegnas jangka menengah
maupun tahunan sangat banyak. Prolegnas
jangka menengah 2005-2009 yang
ditetapkan adalah sebanyak 284 RUU.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa
selama 5 (lima) tahun tidak akan muncul
rencana legislasi baru, baik yang diusulkan
Pemerintah maupun DPR. Sebagai contoh,
pada tahun 2005 ditetapkan 284 RUU,
Peserta Workshop dan Focus Group Discussion
tetapi selama satu tahun berikutnya di
lingkungan Pemerintah saja telah muncul
17 rencana legislasi baru. Usulan-usulan substansi pada tahap sinkronisasi sebagai dengan naskah akademiknya. Serta sudah
rencana legislasi baru itu disebut RUU non- bahan pertimbangan dalam penentuan selesai proses harmonisasi, untuk RUU yang
Prolegnas, karena muncul setelah ada prioritas tahunan yang berorientasi pada berasal dari Pemerintah sudah melalui
penetapan Prolegnas 2005-2009. pembangunan hukum nasional. pembahasan antar departemen dan untuk
Faktor berat dan ringannya materi Selain itu, penambahan tahap evaluasi DPR telah melalui proses harmonisasi di
RUU juga menjadi penghambat tersendiri. dan analisis Prolegnas dalam alur Badan Legislasi DPR.
Ukuran berat dan ringannya dapat dilihat penyusunan yang komprehensif baik dari Prolegnas sebagai instrumen
dari jumlah pasal. Misalnya, KUHP sudut teknis, substansi, kualitas, maupun perencanaan pembentukan UU harus
memuat lebih dari 700 pasal, atau materi kuantitas terhadap implementasi Prolegnas dilakukan secara konsisten baik oleh DPR
yang pengaturannya sama sekali baru/asing, dalam upaya mewujudkan Prolegnas yang maupun Pemerintah. Harapan ke depan,
misalnya, RUU tentang Informasi dan akuntabel. adanya RUU yang diajukan di luar
Transaksi Elektronik. Pataniari menambahkan, ada dasar Prolegnas, bahkan di luar RUU prioritas
Dalam hal ini, Badan Legislasi selaku pertimbangan penentuan skala prioritas tahun anggaran tidak terjadi lagi.
koordinator Prolegnas di DPR, terus RUU untuk ditetapkan ke dalam Prolegnas. Pengajuan RUU di luar Prolegnas akan
mengembangkan format penyusunan Dasar pertimbangan itu adalah membuat Prolegnas kurang memiliki makna.
Prolegnas yang terukur, integrasi, rasional merupakan perintah dari UUD Negara Karena tujuan dibentuknya Prolegnas
dan terkoordinasi. Republik Indonesia Tahun 1945, perintah dimaksudkan agar pembentukan peraturan
Prolegnas di masa depan harus benar- dari Ketetapan MPR RI, yang terkait perundang-undangan dapat dilakukan
benar diimplementasikan sebagai bagian dengan pelaksanaan UU lain, juga yang secara terencana, terarah dan terpadu.
dari sistem hukum nasional yang bersumber mendorong percepatan reformasi. Selain itu, pembentukan undang-
pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, merupakan warisan undang juga diharapkan memiliki arah yang
Dalam pada itu, masih terdapat Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan jelas yang ingin dicapai dalam kurun waktu
peraturan perundang-undangan yang kondisi saat ini, yang menyangkut revisi atau tertentu. (tt)

72 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66