Page 70 - MAJALAH 66

LIPUTAN KHUSUS

Perubahan UUD 1945 memberikan implikasi terhadap sistem ketatanegaraan secara
fungsional. Kekuasaan membentuk undang-undang menjadi berada pada DPR (Pasal 20
ayat (1). Untuk membentuk undang-undang, UUD 1945, Pasal 22A menyatakan diatur
dengan undang-undang, dalam kaitan itu, dibentuk UU Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

atau satu masa keanggotaan DPR.
Dalam Prolegnas tahun 2005-2009
ditetapkan sebanyak 284 daftar Rancangan
Undang-Undang (RUU), yang
pelaksanaannya dilakukan dengan prioritas
penyusunan dan pembahasan RUU
tahunan.
Namun sejauh ini pelaksanaan
Prolegnas sering mendapatkan kritik dari
masyarakat bahwa Prolegnas disusun atas
dasar keinginan, dan tidak pernah mencapai
target.
Pada tahun 2005 RUU yang
diprioritaskan sejumlah 55 RUU, yang
dapat diselesaikan 14 RUU. Sedang tahun
Wakil Ketua Baleg Ferry Mursyidan Baldan membacakan laporan Ketua Baleg pada
2006 RUU yang diprioritaskan sejumlah
saat pembukaan Workshop dan Focus Group Discussion.
43 RUU, yang dapat diselesaikan 39 RUU
(termasuk 16 RUU pembentukan daerah
erdasarkan Pasal 15 UU oleh visi dan misi pembangunan hukum otonom), RUU yang diselesaikan sebagian
Nomor 10 tahun 2004 nasional yang hendak dibentuk dalam besar luncuran dari tahun 2005.
ditegaskan bahwa periode 5 (lima) tahun dan setiap tahun Di tahun 2007 diprioritaskan 32 RUU
perencanaan penyusunan ditentukan prioritas penyusunan dan yang diselesaikan oleh DPR 40 RUU
Bundang-undang dilakukan pembahasannya. (termasuk 6 RUU pembentukan daerah
dalam suatu Program Legislasi Nasional. Laporan Ketua Badan Legislasi DPR otonom), RUU yang diselesaikan sebagian
Hal ini untuk menempatkan pembangunan RI dalam acara Workshop dan Fokus besar berasal dari RUU luncuran tahun
hukum sebagai bagian dari pembangunan Group Discussion yang diselenggarakan 2005 dan 2006.
nasional. Badan Legislasi DPR RI pada bulan Mei Tahun 2008 yang diprioritaskan 31
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lalu yang disampaikan Wakil Ketua Baleg RUU, per April 2008 terdapat 11 RUU
sebagai instrument perencanaan Ferry Mursyidan Baldan (F-PG) yang diselesaikan, semua RUU yang
pembentukan peraturan perundang- mengatakan, penyusunan Prolegnas diselesaikan luncuran dari tahun 2005,
undangan tingkat pusat memuat Program berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 10 tahun 2006, dan 2007.
Legislasi Jangka Menengah dan prioritas 2004 dikoordinasikan oleh DPR melalui alat Berdasarkan evaluasi Badan Legislasi
Tahunan yang disusun secara terencana, kelengkapan yang khusus menangani dari tahun 2005 sampai dengan April 2008
terpadu, dan sistematis sesuai dengan bidang legislasi, dalam hal ini Badan baru 104 RUU yang disahkan menjadi UU.
perkembangan kebutuhan hukum Legislasi (Baleg) DPR RI. Diantaranya 30 RUU mengenai
masyarakat dan pemerintahan serta dalam Koordinasi di lingkungan pemerintah pembentukan daerah otonom, 4 RUU
rangka mewujudkan sistem hukum nasional dilakukan oleh menteri yang tugasnya mengenai Pengadilan Tinggi, dan 14 RUU
yang pada akhirnya diharapkan sebagai meliputi bidang peraturan perundang- mengenai Ratifikasi Perjanjian Internasional.
instrument mencapai kesejahteraan rakyat. undangan, dalam kaitan ini Menteri Dari 104 RUU tersebut 50 merupakan usul
Prolegnas berwujud daftar rancangan Hukum dan HAM. DPR bersama DPR dan 54 usul pemerintah.
undang-undang yang disusun berdasarkan Pemerintah pada tahun 2005 telah
metode dan parameter tertentu serta dijiwai menetapkan Prolegnas tahun 2005-2009,

70 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66