Page 32 - MAJALAH 113

PENGAWASAN

gerakan nasional ini.

Revisi UU Perlindungan Anak
Ketua Komisi VIII DPR RI,
Ida Fauziyah menyambut baik
langkah mitra kerjanya tersebut
mencanangkan gerakan nasional
“ Stop Kekejaman dan Kekerasan
Terhadap Anak”. Bahkan lebih dari
itu, lewat salah satu fungsinya,
legislasi, DPR (dalam hal ini Komisi
VIII) telah mengusulkan revisi UU
Perlindungan Anak No.23 Tahun
2002 sebagai tambahan prolegnas
(program legislasi nasional). Tidak
hanya itu, pihaknya juga akan
memberi masukan kepada Komisi
terkait untuk mengamandemen
KUHP (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana).

“Kami akan mengusulkan kepada
Baleg (Badan legislasi) untuk
memasukkan revisi UU PA No.23
tahun 2002 dan KUHP. Mengingat
saat ini tingkat kekerasan dan
kekerasan dan kekejaman terhadap mengundang keprihatinan berbagai pelecehan terhadap anak sangat
anak hingga 100 persen. pihak. Lebih dari itu berbagai pihak tinggi, sehingga kedua langkah
juga telah “bergerak” membuat tersebut harus segera dilakukan,”
“ Semua orang pasti akan sebuah langkah konkret mengatasi jelas Ida.
disibukkan dengan pesta demo- hal tersebut. Komisi Perlindungan
krasi. Akibatnya masalah sosial, Anak Indonesia (KPAI), sebagai satu- Ida menjelaskan ada beberapa hal
termasuk permasalahan anak satunya lembaga resmi negara yang yang harus direvisi dari UU No.23
menjadi terabaikan. Dari sana diberi wewenang oleh undang- Tahun 2002, diantaranya hukuman
saya memprediksikan tahun 2014 undang memberikan perlindungan bagi pelaku tindak kekerasan
angkat kekerasan dan kekejaman kepada anak Indonesia beberapa terhadap anak minimal 3 tahun
terhadap anak akan naik hingga waktu lalu telah mencanangkan dan maksimal 15 tahun dinilainya
100 persen,” ujar Arist saat dijumpai Gerakan Nasional Stop Kekejaman masih sangat ringan. Sehingga tidak
Parle di Kantor Sekertariat Komnas dan Kekerasan Terhadap Anak. me nimbulkan efek jera terhadap
Perlindungan Anak beberapa waktu pelaku.
silam. KPAI juga mengajak berbagai
pihak seperti pemerintah, legislatif, Sementara dalam KUHP dinilai
belum mengatur secara tegas
Semua orang pasti akan disibukkan dengan tentang pengertian Pedofilia dan
pesta demokrasi. Akibatnya masalah sosial, unsur-unsur pedofilia, klasifikasi
korban kejahatan, jenis dan
termasuk permasalahan anak menjadi terabaikan. sifat sanksi pidana yang dapat
Dari sana saya memprediksikan tahun 2014 angkat menimbulkan efek jera secara
kekerasan dan kekejaman terhadap anak akan naik khusus terhadap pelaku pedofilia.
Kedua produk Undang-undang
hingga 100 persen. tersebut belum mampu melindungi
anak Indonesia secara utuh dari
Ungkapan tersebut tak seutuhnya petinggi negara, Komunitas tindak kekerasan dan pelecehan.
dapat dibenarkan. Pasalnya, Peduli anak, dan berbagai elemen
maraknya kasus kekerasan dan masyarakat lainnya untuk ikut Tanggapan positif juga disam-
pelecehan terhadap anak saat ini mendukung dan menjalankan paikan Ketua DPR RI, Marzuki atas

32 PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014