Page 69 - MAJALAH 113

lainkan proses belajar mengajar diarahkan kepada pem- kepada masing-masing sekolah dan daerah. Sehingga,
bekalan, pengayaan, dan penguatan kepada 6 (enam) sekolah dapat menentukan standarnya masing-masing,
mata pelajaran yang di-UN-kan. karena sekolah sendiri lah yang mengetahui kemam-
puan anak. Selain itu, tak terjadi kesenjangan antar dae-
“Itu sudah tidak benar. Tujuan dari pendidikan itu bu- rah, karena fasilitas sekolah di setiap daerah berbeda.
kan hanya kognisi dari mata pelajaran yang di-UN-kan,
tetapi mereka harus memahami mata pelajaran lain. “Menurut saya, tidak perlu ada UN. Jadi, menggunak-
Misalnya Pendidikan Agama, dimana pendidikan agama an evaluasi belajar tahap akhir, dan itu dititikberatkan
juga penting. Termasuk mata pelajaran Kewarganega- pada sekolah. Kalau UN saat ini, soal ujiannya di seluruh
raan, dimana dia memahami arti kebangsaan, ke- Indonesia sama, kemudian penilaiannya sama, sedang-
warganegaraan, dan cinta tanah air. Itu pelajaran lain kan standar yang menyertai anak untuk bisa menjawab
yang juga penting,” tambah Reni. soal yang sama itu belum ada, ini tentu tidak adil. Con-
toh, fasilitas pendidikan untuk di perkotaan, jauh lebih
Ironisnya, dengan adanya UN ini, malah sudah ke- lengkap dibandingkan dari yang pedalaman, sedangkan
bablasan. Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam diberi soal yang sama, ini kan menjadi tidak adil,” tegas
dunia pendidikan, sudah terabaikan. Bahkan, siswa Reni.
berusaha dengan sangat jelasnya sesama siswa dari
sekolah lain, bahkan diketahui oleh gurunya, melaku- Ketika kebijakan ujian diberikan kepada sekolah, di-
kan aksi mencontek dengan menggunakan telepon perlukan integritas dari pejabat daerah maupun seko-
genggam. lah untuk menjunjung tinggi pentingnya kujujuran dan
kebenaran. Walaupun soal dibuat oleh sekolah atau
“Ini sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, pemerintah daerah, kedua pihak ini harus mengetahui
anak di sekolahnya diajarkan sikap jujur dan kebaikan, bagaimana kemampuan siswa, sehingga tidak terjadi
tapi kemudian guru melakukan pembiaran kepada anak pemaksaan.
untuk melakukan kegiatan mencontek,” geram Reni.
“Di sinilah proses upaya mengembalikan kembali insti-
Politisi dari Dapil Jawa Barat IV ini menegaskan UN tusi pendidikan sebagai lembaga pembentuk anak, di-
sudah tidak diperlukan lagi. Ia mengusulkan menggu- mana disitu kejujuran dan kebenaran dijunjung tinggi.
nakan evaluasi belajar tahap akhir, dan dititikberatkan Kalau sekarang, saya melihat guru itu tidak jujur, karena

Tabel Ketidaklulusan Siswa SMA/MA Tahun 2013/2014

Provinsi Peserta Tidak Lulus Provinsi Peserta Tidak Lulus
Kalimantan Utara 4.469 112 Sulawesi Utara 15.591 59
Papua Barat 6.749 114 Kalimantan Timur 19.254 127
Sulawesi Barat 8.810 74 Kalimantan Selatan 24.602 258
Kepulauan Riau 11.020 85 Kalimantan Tengah 16.642 342
Banten 61.555 118 Kalimantan Barat 33.248 264
Gorontalo 8.063 10 Lampung 54.523 175
Bangka Belitung 6.972 47 Sumatera Selatan 68.995 384
Maluku Utara 12.155 157 Jambi 28.168 239
Bengkulu 15.182 208 Riau 50.595 169
Papua 15.427 299 Sumatera Barat 49.881 228
Nusa Tenggara Timur 44.685 448 Sumatera Utara 119.315 514
Nusa Tenggara Barat 46.251 460 Aceh 56.981 785
Bali 26.424 78 Jawa Timur 229.164 196
Maluku 21.209 299 DI Yogyakarta 20.145 8
Sulawesi Tenggara 26.039 490 Jawa Tengah 160.072 131
Sulawesi Selatan 76.724 394 Jawa Barat 217.754 62
Sulawesi Tengah 21.786 433 DKI Jakarta 54.671 102

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 69