Page 64 - MAJALAH 113

KUNJUNGAN KERJA

Komisi IX Pantau

Pelaksanaan BPJS

Ketenagakerjaan

omisi IX DPR RI kon- Pengawasan yang dilakukan ter- nakan kurang koordinasi menye-
sen terhadap pelaksa- kait kebijakan di bidang ketenaga- babkan pelayanan kurang optimal,”
naan operasionalisasi kerjaan termasuk kesiapan BPJS katanya.
Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan, khususnya aparat
KJaminan Sosial (BPJS). Pemerintah Daerah beserta jajaran- Selain itu, dana yang diberikan
Komisi yang membidangi kesehat- nya. untuk fasilitas kesehatan khusus-
an dan tenaga kerja ini masih men- nya Puskesmas yang masuk me-
emukan banyak permasalahan ter- Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul kanisme Anggaran Pendapatan dan
hadap pelaksanaan program BPJS Mahfiz (F-PPP) mengatakan bahwa Belanja Daerah (APBD), terkadang
Ketenagakerjaan maupun BPJS Ke- Komisi IX akan menindaklanjuti lama sekali dinamika yang terjadi di
sehatan. semua temuan dalam kunjungan DPRD. Apalagi, kata Irgan, masalah
ini, selanjutnya ditingkat pusat akan ini dianggap sebagai Pendapatan
Hal itu ditemukan Tim Komisi IX dibahas dengan BPJS Kesehatan, Asli Daerah (PAD) sehingga menjadi
DPR ketika melakukan kunjungan BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi repot, padahal seharusnya ini men-
kerja spesifik ke Provinsi Jambi, awal Rumah Sakit serta IDI instansi terkait jadi bagian yang terpisah.
Juni lalu. Kunjungan ini seba gai lainnya.
salah satu bentuk pengawasan ter- “Ini harus top-down langsung ke
hadap berbagai permasalahan yang Menurut Irgan, ada persoalan BPJS karena untuk instan diberi-
dihadapi dan persiapan berope- sosialisasi tentang BPJS kepada kan kepada pelayanan. Uang yang
rasinya BPJS Ketenagakerjaan yang masyarakat dan pemangku kepen- diberikan untuk pelayanan dapat
akan dilaksanakan pada tanggal 1 tingan seperti rumah sakit, dokter, langsung ke masyarakat,” ungkap-
Juli 2015. pemprov, peserta. “Jangan dikare- nya. Lebih lanjut, sistem pelayanan

64 PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014