Page 65 - MAJALAH 113

rusahaan, Kejaksaan, Kepolisian dan derajat sekolah dasar.
instansi terkait lainnya. Pertemuan
ini berlangsung di Kantor Gubernur Terkait dengan BPJS Ketenaga-
Provinsi Jambi. kerjaan, hingga saat ini terdapat
4.271 perusahaan aktif, dan 2.154
Sebagaimana diketahui, setelah perusahaan non aktif, dengan jum-
disetujui Rapat Paripurna DPR pada lah tenaga kerja sebanyak 99.472
tanggal 28 Oktober 2011 dan dilan- orang (aktif) dan sebanyak 502.051
jutkan dengan penandatanganan tenaga kerja non aktif.
oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 25 No- Menyongsong pellaksanaan BPJS
vember 2011, akhirnya Undang-Un- Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi,
dang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kailani mengungkapkan masih diha-
BPJS resmi diundangkan. dapkan pada beberapa permasalah-
an yaitu masih banyaknya tenaga
UU tentang BPJS membentuk 2 kerja yang belum terdaftar sebagai
BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan peserta BPJS ketenagakerjaan khu-
BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagaker- susnya di sektor perkebunan.
jaan menyelenggarakan program
jaminan sosial yang meliputi jamin- Selain itu masih terdapat perusa-
an kecelakaan kerja, jaminan hari haan-perusahaan yang membayar
tua, jaminan pensiun dan jaminan upah yang dilaporkan dibawah upah
kematian. minimum provinsi.Tidak semua pe-
rusahaan mendaftarkan tenaga ker-
Segera setelah diundangkan janya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah bersama seluruh pe-
mangku kepentingan dibidang ke- “Belum adanya kesadaran seba-
tenagakerjaan bekerja keras untuk gian perusahaan untuk memberi-
mempersiapkan beroperasinya BPJS kan perlindungan program BPJS
Ketenagakerjaan sesuai amanat UU Ketenagakerjaan kepada karyawan-
BPJS dimulai pada tanggal 1 Januari karyawatinya,” ungkapnya.
2014 dan beroperasi tanggal 1 Juli
2015. Untuk itu, Kailani menjelaskan
beberapa hal telah dilakukan sosia-
Berbagai masalah yang dihadapi lisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada
BPJS Ketenagakerjaan saat ini antara perusahaan-perusahaan. Juga sos-
lain pelayanan kepersertaan pasca ialisasi melalui media massa, sosia-
rujukan perlu dapat lebih fleksibel transformasi tanggal 1 Januari 2014 lisasi Peraturan Pemerintah Nomor
karena menyangkut nyawa manu- dari PT.Jamsostek (Persero) men- 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
sia, persoalan kualitas, dan keleng- jadi BPJS Ketenagakerjaan, telah Pengenaan Sanksi Administratif
kapan medis . berimplikasi pada perubahan sistem kepada pemberi kerja selain penye-
prosedur dan mekanisme opera- lenggara negara dan setiap orang
Tim Kunjungan Kerja dipimpin sional keuangan dan pengawasan selain pemberi kerja, pekerja dan
Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul yang sebelumnya berbadan hukum penerima bantuan iuran dalam pe-
Mahfiz (F-PPP), yang beranggota- perseroan menjadi BPJS Ketenaga- nyelenggaraan jaminan sosial.
kan Dhiana Anwar (F-PD), Riyani kerjaan berbadan hukum publik.
Soedirman (F-PG), Rudianto Tjen “Sebagus apapun program yang
(F-PDIP), Nursuhud (F-PDIP), Yahdil Beberapa Masalah kami laksanakan tidak akan optimal
Abdi Harahap (F-PAN), dan Mardi- tanpa dukungan dari Pemerintah
ana Indraswati (F-PAN). Sementara itu Plt Sekda Jambi Kai- Pusat. Begitu pula dengan program
lani kepada Tim DPR menyampai- pembangunan ketenagakerjaan dan
Selama di Provinsi Jambi, Tim kan bahwa kondisi perekonomian di pelaksanaan BPJS Ketanagakerjaan.
Komisi IX mengadakan perte- wilayahnya cukup kondusif, namun Kami sadari dengan kemampuan
muan dan dialog dengan Guber- di provinsi ini masih dihadapkan kapasitas keuangan daerah yang
nur Provinsi Jambi, Satuan Kerja dengan pekerjaan seperti penu- sangat terbatas, dalam rangka sin-
Perangkat Daerah dan dinas terkait runan tingkat kemiskinan , pening- ergi APBD dan APBN, maka duku-
ketenagakerjaan dan jaminan sosial, katan sumber daya masusia yang ngan Pemerintah Pusat sangatlah
BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit, berkualitas yang masih didominasi kami harapkan” kata Kailani. (as) foto:
Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pe- oleh tingkat lulusan pendidkan se- agung/parle/hr

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 65