Page 5 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Dzulkarnaen Djabbar menilai, secara menyebutkan kualitas undang-undang penyediaan sistem pendukung yang
kuantitas DPR saat ini kinerjanya lebih yang dihasilkan oleh DPR banyak yang memadai, serta perbaikan mekanisme
baik dibandingkan DPR periode 1999- belum memberi manfaat langsung kerja.
2004 . Hal itu dikatakan Dzulkarnaen pada kehidupan masyarakat. Tim “Kami menyadari bahwa DPR
pada diskusi “Evaluasi Kinerja DPR”, yang sudah berusia dua tahun ini periode sekarang tidak memenuhi
Jumat (4/9), di Gedung DPR. menunjukkan fakta bahwa dari daftar harapan masyarakat. Atas dasar
Dzulkarnaen menjabarkan, DPR Rancangan Undang-Undang Program itulah akhirnya tim peningkatan
periode saat ini telah menyelesaikan Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005- kinerja ini lahir dengan harapan
179 pembahasan rancangan undang- 2009, dari jumlah 284 RUU hanya 42 mampu memberikan rekomendasi-
undang (RUU). Sebanyak 14 RUU RUU yang terkait kesejahteraan rakyat. rekomendasi bagi perbaikan DPR ke
tengah memasuki proses akhir dan siap Sementara, 78 RUU soal perekonomian depan,” ungkap Darul Siska kepada
disahkan sebelum periode ini berakhir dan paling banyak (159 RUU atau pers di Gedung MPR/DPR.
pada 30 September mendatang. “DPR 56 persen) terkait bidang politik. Masih soal penilaian kinerja DPR
akan menyelenggarakan paripurna Sisanya, lima RUU selain ketiga bidang yang akan berakhir ini, Ketua Fraksi
secara marathon untuk segera tersebut. TKPK DPR menyimpulkan, Partai Golkar Priyo Budi Santoso
mengesahkan 21 RUU yang masih belum optimalnya kinerja DPR dalam dalam pernyataan pers paling akhir
Jumat lalu (4/9) memberi
apresiasi positif. “Kalau dinilai
1 sampai 10, kinerja DPR saya
beri nilai 7,” kata Ketua Priyo saat
diskusi ‘Kinerja DPR’ di Gedung
DPR. Menurut Priyo, periode
anggota dewan saat ini memang
tidak sehebat dengan periode
anggota dewan sebelumnya
yang menggulingkan Gus
Dur saat menjadi presiden.
Namun tidak berarti pada
periode Agung Laksono ini
tidak menuai prestasi apapun.

dibahas,” kata Dzulkarnaen. menghasilkan
Dengan demikian, menurutnya, p r o d u k
jumlah RUU yang telah disahkan perundangan
DPR akan berjumlah 193 ditambah yang berkualitas
dengan 11 UU Pemekaran. Jumlah di antaranya
ini dinilai lebih baik jika dibandingkan d i s e b a b k a n
dengan pencapaian DPR sebelumnya. oleh minimnya
“Secara kuantitas, dari sisi legislasi, p a r t i s i p a s i
DPR sekarang sudah lebih baik. DPR p u b l i k
1999-2004 hanya menyelesaikan 175 dalam proses
RUU, sudah termasuk UU Pemekaran,” penyusunan
lanjutnya. UU, terutama
Di bidang pengawasan, ia juga penyusunan
memaparkan, DPR paling banyak daftar RUU
menggunakan hak-haknya, seperti dalam Prolegnas. Tiga tahun Tapi pada masa ini, tutur dia, budaya
hak angket dan hak interpelasi. Hak berikutnya, pada 14 Mei 2009, terlambat pun masih diterapkan oleh
angket, diantaranya, hak angket tanker penilaian sama diungkapkan anggota anggota DPR. Kalau dibandingkan
Pertamina, hak lelang gula ilegal, Tim Peningkatan Kinerja DPR Darul dengan DPR pada masa orde baru,
dan yang tengah berjalan hak angket Siska (Fraksi Golkar)mengakui, sangat jauh berbeda. “Kalau dulu saat
kenaikan harga BBM, Haji dan angket kinerja DPR periode 2004-2009 presiden hadir di DPR maka semua
DPT. Sebelumnya,anggota Tim khususnya di bidang legislasi menurun anggota DPR sudah hadir semua.
Kajian Peningkatan Kinerja (TKPK) dibandingkan dengan DPR periode Kalau yang sekarang saat pidato
DPR yang lain, Eva Kusuma Sundari 1999-2004. Karena itu perlu ada 17-an, waktu presiden hadir banyak
dalam laporan timnya tahun 2006 perbaikan sistem yang menyeluruh dari kursi-kursi yang masih kososng, saya
khususnya dalam bidang legislasi, peningkatan kapasitas anggota dewan, agak miris melihatnya,” ungkapnya.

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 3