Page 8 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

sebaiknya menurut Darul tidak tidak dapat tercapai bahkan sampai kemudian pada tingkat panja diwakili
bisa lagi diandalkan kepada DPR, akhir periode. “Padahal kita sudah oleh Dirjen, kemudian diwakili lagi
tetapi juga oleh Dewan Perwakilan kerja sampai larut malam, agak luar oleh Kepala Biro pada tingkat timus
Daerah (DPD) karena menyangkut biasa beratnya bahkan sampai pagi dan sebagainya.
pengawasan dan pelaksanaan APBN lagi, tapi hanya sekitar tujuh persen Bayangkan Anggota DPR
di daerah sesuai dengan amanat UUD saja yang dapat terselesaikan,” ujar dilayani oleh beberapa gradasi
1945. Darul. pejabat pemerintah. Kalau staf ahli
“Harus ada peningkatan yang Hal tersebut menurut Darul DPR sudah kuat, menurut Darul,
sinergi antara DPR dan DPD di dalam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Anggota DPR membahas undang-
melakukan tugas-tugas pengawasan DPR belum memiliki staf pendukung undang hanya pada tingkat pansus
khususnya tentang penggunaan yang betul-betul kuat dan handal saja, karena disana pengambilan
APBN di daerah, fungsi pengawasan didalam pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan-kebijakan substansial dalam
yang dilakukan oleh DPR selama DPR dibidang legislasi. membahsa undang-undang. “Tingkat
ini masih belum optimal, walaupun Darul mencontohkan, untuk tenaga selanjutnya adalah kita serahkan
upaya-upaya kearah perbaikan masih legal drafter, DPR masih bergantung kepada tim ahli, bernegosiasi dengan
terus dilakukan juga,” kata dia. kepada Departemen Hukum dan pejabat pemerintah yang
Anggota F-PG DPR ini HAM, sedangkan untuk tenaga berada di bawah
menjelaskan seluruh Anggota DPR ahli bahasa, kita masih bergantung Menteri,” tegas
Darul.
Hal-hal
“Tenaga ahli itu yang kita belum punya, seharusnya itulah menurut
DPR memiliki tanaga ahli sendiri dan tidak bergantung Angota dari
Fraksi Golkar
kepada pemerintah, karena kuasa undang-undang kini menyebabkan
i n i y a n g
berada di tangan DPR,” DPR tidak bisa
optimal

telah menggunakan hak-hak yang kepada pusat
telah dimiliki DPR selama ini sesuai bahasa. Padahal
dengan peraturan yang berlaku, menur utnya,
seperti hak angket dan hak interpelasi. mereka ini harus
Tetapi lanjutnya, hak-hak tersebut selalu ada dalam
tidak ada yang sampai menjatuhkan pembahasan
posisi Presiden. undang-
Darul kembali menjelaskan, undang, baik
seluruh panitia angket dan tim pada tingakat pansus, panja, timsin, dalam pencapaian pembahasan
pengawas yang telah di bentuk DPR, maupun tingkat tim kecil. “Tenaga undang-undang sebagai fungsi legislasi.
akan melaporkan hasil-hasil tugasnya ahli itu yang kita belum punya, Upaya-upaya perbaikan itu tentunya
di dalam Sidang Paripurna DPR seharusnya DPR memiliki tanaga ahli tidak bisa secara otomatis. Oleh
pada akhir periode September 2009. sendiri dan tidak bergantung kepada karena itu di dalam Undang-Undang
pemerintah, karena kuasa undang- MPR, DPR dan DPD yang baru,
Target tak tercapai undang kini berada di tangan DPR,” DPR sudah mengupayakan perbaikan
Menurut pengamatan Darul jelasnya. untuk melakukan proses pembahasan
Siska, selama lima tahun terakhir ini Kendala yang kedua menurutnya legislasi bisa lebih maksimal pada
ketiga fungsi DPR sudah diupayakan adalah, sering kali para menteri yang masa yang akan datang. Karena itu
secara maksimal. Dari fungsi legislasi diajak untuk membahas undang- DPR minta dukungan tenaga ahli
DPR, dapat dilihat berapa jumlah undang tiba-tiba dipanggil oleh yang cukup, dukungan staf yang lebih
undang-undang yang diprogramkan Presiden untuk rapat cabinet. “Itu juga professional, dan dimungkinkan juga
oleh Badan Legislasi (Baleg DPR) menjadi kendala,” tambahnya. DPR mendapatkan tenaga-tenaga
di dalam Program Legislasi Nasional Kendala ketiga adalah kendala ahli yang bekerja secara part time dari
(Prolegnas) untuk dibahas dalam aturan sendiri. Anggota DPR luar.
jangka waktu lima tahun, dan berapa membahas undang-undang pada
undang-undang yang dibahas oleh tingkat pansus, panja, timus, timcil, Kurangi lomba pidato
DPR pada setiap tahunnya. dan timsin. Padahal pemerintah yang Mengenai tingkatan pembicaraan
Ternyata menurutnya, dari target harusnya membahas undang-undang undang-undang, Darul menjelaskan,
yang telah ditetapkan oleg Baleg DPR dengan DPR diwakili oleh Menteri, tingkatan pembicaraan sebuah

6 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73