Page 13 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

cenderung jatuh pada bulan puasa. sudah masuk titik nadir. “Saya melihat ini demokrasi Indonesia memerlukan
“ Kita selalu dihadapkan kenyataan perhatian pemerintah lemah terhadap ongkos politik yang tidak sedikit.
bahwa bulan Oktober itu selalu puasa bahasa dan sastra padahal karya sastra “Bayangkan ada teman saya yang sudah
dan lebaran selalu saja pembahasan puncak dari seperti prosa, sajak yang mengeluarkan Rp. 4 milyar tetapi tetap
APBN dimajukan beberapa kali dengan biasanya diterbitkan Balai Pustaka sudah tidak terpilih,”katanya.
memperpanjang masa sidang, dan lama tidak terdengar,”katanya. Lukman mengatakan, hal ini
luar biasanya kita bisa siang malam Dia mengatakan, dirinya bersyukur sangat tidak baik buat proses demokrasi
membahas APBN itu,”katanya. bahasa dan sastra masuk didalam UU kedepannya. “Jangan-jangan saat jadi
itu karena itu, cara ini sebagai bentuk anggota DPR, dia tidak berpikir ke
Diberi kewenangan penghargaan yang layak dan terlepas rakyat tetapi bagaimana mengembalikan
Menyinggung fungsi budgeting dari berbagai pengaruh politik. “Kita tahu uangnya dan kelebihannya, karena itu,
DPR yang dinilai kebablasan, Lukman karya Pramoedya selalu mendapatkan jangan salahkan kalau nanti sesudah
menerangkan sesuai UU No.17 Pasal penghargaan dari luar negeri namun pemilu suara rakyat tidak didengar lagi,”
15, dewan diberikan kewenangan untuk kurang mendapatkan perhatian oleh tuturnya.
merubah alokasi anggaran. Misalnya pemerintah. Begitu juga penggunaan Lukman mengatakan, hal ini
saja ketika DPR membahas anggaran bahasa Indonesia untuk tempat-tempat harus menjadi refleksi bersama apakah
pendidikan, dia melihat adanya suatu umum yang sering menggunakan bahasa memang harus dipertahankan proses
sekolah yang ingin dibantu lalu inggris”. demokrasi yang seperti ini atau tidak.
dia meminta Menteri untuk memberikan Dia menambahkan, ketika lewat “Jadi memang sangat mahal demokrasi
anggarannya namun tidak sampai tol Jagorawi seringkali kita temui papan Indonesia. Ini merupakan refleksi buat
detail membeli gentengnya, pasir dan nama komplek perumahan mengunakan kedepan saja,”terang Lukman.
sebagainya. bahasa Inggris bandingkan dengan
“Ini hanya alokasinya saja namun
barangkali hanya ekses apakah kemudian Thailand yang bangganya menggunakan Absensi masalah klasik

Lukman mengatakan, persoalan
Proses Legislasi DPR kita ingin kembali ke masa lalu atau dibawahnya bahasa Inggris. absensi merupakan persoalan klasik
bahasa nasionalnya baru kemudian

Lukman mengharapkan, UU
tidak. Karena menurut saya dahulu
yang sudah terjadi pada periode lalu.
“itu merupakan persoalan dari dulu
juga ada korupsi tetapi tidak terlihat
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
Sarat Muatan Politis karena sistemnya tertutup maka tidak hanya berlaku diatas kertas saja tetapi sebenarnya tidak khas persoalan
tetapi benar-benar diterapkan sehingga
orang tidak banyak tahu, sekarang ini
DPR periode sekarang,”katanya.
karya sastra dan bahasa Indonesia benar-
transparan apabila korupsi semuanya
Dahulu, terangnya, hanya 4 fraksi
akan terlihat,”katanya. benar diakui di negara sendiri dan manca namun persoalan kehadiran sudah
Dia mengakui dari sisi budgeting negara. menjadi topik pembahasan di beberapa
memang masih belum maksimal karena sidang,”katanya.
memang mekanismenya hak budget Produk reformasi Menurutnya, persoalan DPR
berada di tangan DPR namun jangan Kelahiran Komisi Pemberantasan menyangkut sarana dan prasarana
lupa hak proposal berada di tangan Korupsi (KPK), kata Lukman, seperti ruang rapat yang tidak memadai
Pemerintah. “Jadi tidak mungkin misalnya merupakan produk reformasi dimana dan layak buat rapat-rapat keseharian.
pemerintah mengajukan anggaran awalnya dimulai dari TAP MPR Tentang “Kita sebetulnya belum punya gedung
RABPN 900 Triliun kemudian DPR pemerintahan yang bersih dan bebas parlemen ini gedung dibangun untuk
memompa anggaran itu menjadi 2000 dari KKN. “Jadi KPK memang produk konferensi Conefo waktu itu,” katanya.
Triliun paling maksimal naik menjadi reformasi karena itu tidak perlu disesali, Selain itu, persoalan Air conditioner
Rp 1000 Triliun”. kenapa tidak kepolisian, kejaksaan (AC) seringkali mati saat pukul 4 sore.
Dia menambahkan, DPR bisanya diperkuat karena kita menganggap Karena itu, apabila rapat diskor dan
hanya menggeser-geser anggaran yang saat itu kinerja lembaga tersebut tidak kemudian dilanjutkan jam 7 malam
kurang produktif. “Kita harus akui bagus,”katanya. seringkali karena tidak nyamannya
memang panitia anggaran itu para pekerja Oleh karena itu, diperlukan ruangan seringkali anggota langsung
yang luar biasa dan tidak mengenal lembaga yang memiliki wewenang pulang dan tidak kembali setelah rapat
lelah,”katanya. seperti kepolisian, kejaksaan. Yang tidak diskors.
diberi, kata Lukman, hanya pemberian “ Ini harus segera ditata ulang gedung
Monumental wewenang SP3. “Jadi kalau terkena DPR, semula memang dirancang untuk
Ketika ditanya UU monumental KPK tidak mungkin lolos yang bisa 440 anggota dan hanya terdiri 4 fraksi
yang pernah dibahas, Lukman menghentikan adalah pengadilan jadi artinya hanya empat sekretariat lalu
mengatakan, UU tentang Bendera, tidak boleh main-main ketika KPK tidak ada staf ahli. Sekarang adanya
Bahasa dan Lambang Negara sangat menetapkan tersangka harus benar-benar penambahan anggota DPR 560
monumental karena melalui UU ini, clear,”katanya. orang bahkan setiap anggota DPR
pemerintah diwajibkan mengembangkan Menyinggung proses demokrasi di memiliki staf pribadi dan staf ahli,”
dan melindungi sastra Indonesia yang Indonesia, Lukman menerangkan, saat terangnya. (si)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 11