Page 11 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

diikuti dengan metode pembahasan kita membuat DIM yang banyak, DIM kalau ada istilah ada cendana, ada istana
yang lebih efektif . Disinilah Baleg nanti banyak inilah yang membuat proses termasuk di DPR termasuk bagian dari
akan diberikan dukungan staf ahli terdiri pengambilan keputusan lama. Kalau pengelolaan keuangan Negara, kalau itu
legal drafter yang handal. kemudian legislation body kita kuat semakin disorot maka akan semakin
Terhadap reformasi DPR, menurut maka semua inisiasi lebih banyak dari baik. Bahwa system yang dulu membuka
Ganjar Pranowo, system pendukungnya pemerintah maka DIM nya cuma satu ruang saatnya kita perbaiki, kalau
belum baik. Termasuk pemahaman dari pemerintah sehingga tinggal satu ada salah mana yang tidak ada salah.
masing-masing fungsi belum terlihat, lawan satu, itu akan lebih cepat. Pemerintah saja melakukan disclaimer
maka Pimpinan DPR menjadi speakers, Untuk itu, maka didorong fungsi tidak ada yang menindaklanjuti, dan
lebih dari itu dititikberatkan padaa legislasi, dan pandangan fraksi presidennya tetap dipilih.
manajerial yang ada di bawah, bukan yang panjang-panjang itu tidak Artinya, berbeda antara satu system
menjadi wakil direktur atau bos yang ada. Pandangan fraksi pengambilan yang akan ditegakkan dengan pandangan
kemudian mengkooptasi perannnya. “ keputusan di paripurna sudah kita persepesi masyarakat, itu masih suka,
Kalau kita melihat dari sisi itu maka hilangkan, maka tidak menjadi bertele- tidak suka mana emosial dan mana
reformasi kesejeksenan atau supporting tele. Maka pertempurannya dialihkan rasional itu masih saling mendominasi.
system mesti diubah total,” jelas dia. tidak di paripurna tapi di komisi-komisi Bagi Ganjar, itu pembelajaran yang luar
Dalam kaitan ini, system informasi atau pansus. biasa bagi DPR agar kemudian tidak
legislasi harus segera dibuat, termasuk mengulangi kesalahan yang sama.
DPR yang lebih ramah terhadap rakyat Pengawasan keuangan Selama 5 tahun berkiprah di DPR,
harus segera ditunjukkan dengan PR negara yang ia rasakan konsistensi dalam proses
(public relation) yang baik. Kemudian Lebih lanjut Ganjar Pranowo pengambilan keputusan itu seringkali
kita harus bisa menampilkan perdebatan mengatakan, karena fungsi pengawasan terjadi deviasi. Deviasi itu dari koridor-
secara terbuka dan transparan sehingga DPR periode 2004-2009 sudah koridor atau dari sisi akademis, lalu
semua rapat DPR adalah terbuka kecuali berjalan cukup bagus, maka pegawasan norma kepantasan dan kepatutan. Maka
rapat yang sifatnya rahasia. “ Itulah selanjutnya soal penggunaan keuangan perlu dibuatkan rel yang tegas untuk bisa
reformasi yang harus dilakukan”. negara. Pansus telah mengantisipasi kembali ke khittahnya.
Selain itu supporting unit atau bahwa laporan BPK selama ini tidak “Saya melihat seperti itu kondisinya,
system betul-betul nempel pada fungsi ditindaklanjuti dengan baik, karena itu maka wajar saja semua keputusan
lembaga-lembaga yang ada sehingga UU mengamanatkan pembentukan Dewan seperti ini. Kalau kita bisa
order dari anggota harus setiap saat siap. satu alat kelengkapan DPR baru mendisiplinkan diri tidak hanya soal
Maka yang mereka full skill dan mereka yang namanya Badan Akuntabilitas hadir, juga disiplin berpikir sehingga
yang kompeten itu harus duduk di unit Keuangan Negara. Badan baru ini norma itu dipegang. Kalau dipegang,
itu, sedangkan yang tidak memenuhi diharapkan pengawasan keuangan insya Allah tidak akan out of contac,
syarat, jangan diitempatkan disitu. negara lebih efektif.. maka kalau sudah demikian akan bisa
Maka itu harus ada re evaluasi terhadap Ditanya apakah dengan badan didekatkan dengan harapan rakyat
kondisi exciting yang ada, sehingga baru akan kurangi penyimpangan, sehingga hasilnya akan lebih baik”.
ketika placemen betul-betul sesuai Ganjar menyatakan, kalau selama Pe n g a l a m a n y a n g t i d a k
kebutuhan, mana yang harus di attach ini laporan dari BPK ke DPR selalu mengenakkan? kata Ganjar, sesuatu
keanggaran atau ke legislasi. Soal fungsi begitu-begitu saja, maka hal-hal yang yang menjadi kesepakatan bersama itu
pengawasan DPR, ia menilai sudah sifatnya lebih massif dan punya potensi dianulir. Ini menyangkut konsistensi dan
cukup. penyelewenagan keuangan Negara yang inkosistensi.
Ganjar menambahkan, dengan masih lebih banyak maka kompetensi dari Kalau konsistensi biasa boleh, tetapi
banyaknya jumlah fraksi DPR, maka keuangan yang lebih banyak bisa kita kalau inkonsistensi menjadi kebiasaan,
resiko masih banyaknya rapat kosong dalami dari badan ini. “ Kita harapkan ini payah. “ Ini pengalaman saya yang
dan pengambilan keputusan cukup bisa menambah perbaikan kinerja”. tidak enak”.
lama, masih akan terjadi. Maka untuk Menanggapi sisi kelam kinerja Dia berharap, mudah-mudahan
mengeleminir itu supporting unitnya Dewan dengan adanya sejumlah nanti tidak terjadi lagi. “ Ketika
harus diperbaiki, supporting inilah yang anggota yang tertangkap KPK, dalam membahas perudang-undangan sampai
bisa membantu menyelesaikan. Seperti penilaian Sekretaris FPDI Perjungan ini tingkat satu tidak ada masalah, lalu
dalam rapat-rapat DPR, anggota yang sebenarnya nggak hanya di DPR tapi di ada satu dua orang bercerita tentang
bertanya kalau soal pengawasaan cukup lembaga lain juga banyak. “ Saya kira ini ketidak beresan atau belum setuju
tiga menit saja, lebih dari tiga menit itu aroma penegakan hukum yang semakin dengan kesepakatan yang dicapai dalam
pimpinan yang menentukan boleh atau baik, maka model pemberantasan rapat. Ibaratnya mementahkan kembali
tidak sehingga semua menjadi efektif korupsi seperti KPK harus maju terus keputusan yang telah disepakati. Itu kan
dan tidak bertele-tele. tak boleh mundur lagi,” tandasnya. lucu,” ujarnya mengakhiri pembicaraan
Termasuk kemudian kalau kita Karena itu, semua harus transparan, (mp)
membahas RUU dari pemerintah kan harus terbuka tidak hanya DPR, dulu

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 9