Page 9 - MAJALAH 73
P. 9

LAPORAN UTAMA



            undang-undang tetap pada tingkat      Darul juga menyayangkan tidak      Sebaiknya menurut Darul, jika
            pansus, panja, dan lain sebagainya.   terbukannya pembahasan anggaran di   ingin mengukur tingkat kehadiran
            Tetapi pidatonya saja yang dikurangi.   DPR. Menurutnya yang baik adalah   anggota dewan jangan hanya pada
            Apabila sebuah RUU sudah disepakati   dalam  pembahasan  penyusunan   saat  Sidang  Paripurna  DPR  saja,
            di  dalam  pansus,  maka  ditingkat   anggaran  di  DPR  harus  terbuka,   tetapi  dapat  dilihat  dalam  setiap
            Paripurna apabila tidak ada lagi hal-  sehingga tidak menimbulkan dampak   rapat-rapat  seperti  rapat  Komisi
            hal  yang  perlu  diambil  keputusan   yang negatif di masyarakat terhadap   DPR, Pansus, Panja, yang terkadang
            secara voting, maka dilaporkan saja   DPR. “Kalau pembahasan anggaran   para anggota dewan bekerja di luar
            oleh ketua pansusnya dan langsung   dilakukan secara terbuka, tidak akan   kewajaran jam kerja.
            bisa diketok untuk disetujui menjadi   ada anggota DPR yang masuk penjara,      Jika ingin memperbaiki keadaan
            undang-undang.                  jadi ke depan itu harus transparan,”   seperti  ini,  menurut  hemat  Darul
               Kecuali,  dalam  hal  terdapat   ujar Darul.                  adalah  dengan  mempublikasikan
            substansi-substansi  yang  tidak      Politisi  PG  ini    mengusulkan   secara  objektif  kehadiran  masing-
            dapat disepakati oleh pansus, maka   agar Panitia Anggaran DPR diubah   masing anggota DPR tersebut. Darul
            dilaksanakan  voting  di  dalam   menjadi  suatu  Badan  yang  lebih   yakin apabila masing-masing anggota
            paripurna.  “Jadi  paripurna  tidak   permanen,  dengan  perbaikan   DPR dipublikasikan kehadirannya
            seperti lomba pidato seperti sekarang   mekanisme kerja dan lebih transparan   kepada masyarakat, seluruh anggota
            ini,”  kata Darul.              dalam penyusunan anggaran.       DPR akan berusaha untuk masuk
               Alasan lain mengapa DPR dalam      Badan  tersebut  menurutnya   ke dalam daftar angota yang rajin
            membahas  suatu  undang-undang   tidak terkait dengan APBN secara   menghadiri  setiap  kegiatan  rapat
            memerlukan  waktu  yang  lama   langsung,  tetapi  ada  kaitannya   DPR.
            menurut Darul adalah, adanya fraksi   dengan  pengawasan.  Selama  ini      Tetapi yang sekarang ini terjadi
            yang memiliki jumlah anggota yang   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)   adalah yang selalu dipublikasikan di
            sangat sedikit terutama fraksi-fraksi   memberikan  laporan  semester   media massa yang buruk-buruknya
            kecil. Sementara dalam pembahasan   dalam Sidang Paripurna DPR yang   saja  mengenai  kehadiran  anggota
            undang-undang  selain  menunggu   kemudian dinyatakan dalam Paripurna   DPR. Hal tersebut mengakibatkan
            kuorum anggota juga kuorum fraksi.   tersebut dinyatakan ditindak lanjuti   anggota DPR yang rajin menghadiri
               Oleh karena itu, dia  mengusulkan   di  dalam  Komisi-komisi  terkait.   rapat-rapat  DPR  akan  merasa
            dalam  pembentukan  fraksi  dalam   Tetapi  lanjutnya,  untuk  menggali   dipersamakan dengan anggota DPR
            periode yang akan datang minimal   lebih lanjut informasi yang diberikan   yang jarang menghadiri rapat-rapat
            tiga kali alat kelengkapan Dewan.   oleh  BPK  tersebut,  memerlukan   DPR.
            Tetapi yang disepakati adalah yang   kecerdasan  dan  analisa  keuangan      Darul menilai peran media massa
            baedasarkan  parliamentary  tresh   negara  yang  tidak  semua  anggota   sangat  penting  didalam  rangka
            hold. “Semua partai yang memenuhi   DPR paham. Karena itu diperlukan   memotifasi anggota DPR untuk lebih
            parliamentary  tresh  hold  boleh   suatu badan yang isinya adalah para   rajin menghadiri rapat-rapat DPR.
            membentuk fraksi,” ungkapnya.   ahli yang dapat menganalisa, serta   “Jadi  jika  pendekatannya  dengan
               Darul menilai hal ini akan tetap   dapat  berkonsultasi  dengan  BPK,   mengumumkan  tingkat  kehadiran
            menjadi  faktor  penghambat  bagi   dan  kemudian  akan  disampaikan   anggota  DPR  secara  objektif  di
            proses pelaksanaan tugas dan fungsi   kepada Komisi-komisi terkait untuk   media  massa,  maka  akan  lebih
            Dewan dalam bidang legislasi.   dijadikan bahan pengawasan dengan   memberikan  motifasi  karena  pada
                                            pemerintah.                      prinsipnya semua anggota DPR mau
            Bidang Anggaran                    “Upaya-upaya tersebut dilakukan   mendapatkan predikat baik,” ucap
               Di    bidang  anggaran,  Darul   dalam  rangak  menciptakan   Darul menambahkan. (oly, mp,si)
            menyatakan  bahwa  DPR  sudah   pemerintahan  yang  bersih  dan
            bisa  bekerja  sesuai  dengan  waktu   menciptakan seluruh penyelenggara
            yang telah ditentukan. Hal ini dapat   negara yang bersih,” jelas Darul.
            terbukti dengan tidak adanya APBN
            yang tidak selesai sesuai dengan waktu  Tingkat Kehadiran
            yang telah ditetapkan oleh undang-  Anggota
            undang.                            Mengenai  tingkat  kehadiran
               Tetapi  yang  menjadi  masalah   anggota DPR dalam setiap kegiatan
            adalah keterlibatan seluruh anggota   dewan, Darul menjelaskan, selama
            DPR  dalam  proses  penyusunan   ini tingkat kehadiran anggota dewan
            anggaran belum maksimal. Sehingga   memang  menjadi  sorotan  media
            banyak  daerah  yang  diwakili  oleh   massa karena memang media massa
            anggota  DPR  yang  bersangkutan   lebih  banyak  menyorotinya  pada
            menunggu dengan ketidak jelasan.  Sidang Paripurna DPR.

                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14