Page 12 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua FPP DPR dari PPP Lukman
Hakiem menilai pembahasan legislasi
di DPR cenderung bersifat politis
sehingga menyebabkan pembahasan
UU alot dan kesulitan dalam mengambil
keputusan bersama. “ Ada beberapa
UU yang muatannya tinggi seperti UU
Kementerian Negara pasalnya sedikit
tetapi karena muatan politiknya tinggi jadi
macet hingga berlarut-larut sampai
3 tahun,” kata Lukman ketika
diminta tanggapannya
dan evaluasi kinerja DPR
periode 2004-2009 baru-
baru ini.

foto: sugeng/parle

e n u r u t
Lukman,
Wakil Ketua FPP DPR Lukman Hakiem:
k e n d a l a
proses legislasi
j
Muga datang dari
pemerintah misalnya mereka tidak Proses Legislasi DPR
berniat membahasnya sehingga dilakukan
proses lobi lagi. “Selain itu muatan politis
pencapaian target dari UU,”katanya. Sarat Muatan Politis
juga kerap terjadi dan berbenturan antar
fraksi di DPR sehingga menghambat

Dia mencontohkan, terdapat UU
yang tinggi muatan politisnya seperti,
UU tentang Minerba ternyata didalam
lakukan adalah memanggil pejabatnya koalisi dan memiliki orang di kabinet
UU tersebut menyangkut berbagai
dan kita desak agar segera diselesaikan. tetapi di Parlemen kelakuannya seperti
kepentingan seperti hutan lindung,
Nah kendalanya disini DPR itu bukan oposisi. Jika mereka memang benar
pertambangan dan segala macam.
aparat hukum tetapi fungsi pengawasan seharusnya tarik dahulu Menterinya baru
“Banyak sekali kepentingan lama di
kita lebih secara politis,”paparnya. mengatakan menolak terhadap kebijakan
dalam UU itu, contoh lainnya juga
Dia mengakui sekarang ini hak-hak pemerintah,”ujarnya,
seperti UU pajak dan retribusi daerah,
dewan yang digelontorkan oleh beberapa Dari sisi anggaran, seperti tertuang
sampai sekarang baru selesai karena ada
orang anggota seperti interpelasi bukan didalam UU tentang MPR, DPR,
kepentingan dari daerah-daerah disitu
lagi membahas kepada hal yang substansi DPRD, DPD. DPR dalam setahun
karena itu, factor-faktor kepentingan
semata. “Ini memang dibenarkan khususnya panitia anggaran membahas
ekonomi, politik, budaya mempengaruhi
dalam Tatib, bahkan pada UU tentang tiga macam seperti membahas APBN,
proses penyelesaian UU,”paparnya.
DPR, MPR, DPRD dan DPD, lagi- APBNP dan pertanggungjawaban
Sementara, dari segi pengawasan,
lagi kita kompromi, Presiden dapat anggaran. “Minimal Pangar setahun
dia mengakui tidak ada masalah karena
hadir tetapi bisa diwakili oleh menteri 3 kali sidang, UU tersebut semuanya
di masa reformasi, DPR bisa melakukan
terkait,”terangnya. menyangkut angka-angka karena
pengawasan secara efektif. Bandingkan
Menurutnya, system sekarang itu ada orang yang sinis mengatakan
waktu jaman Orba, sekarang ini, kita
ini merupakan system pemerintahan anggaran DPR ditentukan oleh 40
bisa berdebat dengan mitra kerja kita
presidensial tetapi gayanya parlementer orang saja. Dalam UU baru kita berikan
terhadap suatu persoalan. “Jangan lupa
karena itu, SBY meskipun menang waktu dan ruang lebih luas, jadi praktis
pengawasan DPR itu merupakan
pemilu presiden 2004 lalu tetap Oktober sudah harus selesai dalam 2
pengawasan politik kadang-kadang
membutuhkan dukungan parlemen bulan dilaksanakan,”katanya
orang terlalu berharap lebih terhadap
yang kuat. “ Tetapi mencermati kondisi Menurut Lukman, saat ini Pangar
peran DPR, seperti masyarakat mengadu
sekarang ini, ada yang hilang yaitu etika selalu memperpanjang masa sidang
ke DPR soal tanah yang bisa Dewan
berpolitik karena sangat aneh partai karena pada bulan Agustus-Oktober
10 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73