Page 17 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Ketua FPKS Mahfud Sidik;

Citra dan Kinerja DPR

Periode 2004-2009 Rendah

memfasilitasi berjalannya fungsi
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Mahfud pengawasan. Seperti misalnya
Sidik mengemukakan, ada dua persoalan serius bagi DPR secara anggaran itu ada alokasi
periode 2004-2009. Pertama soal pencapaian kinerja yang anggaran untuk komunikasi
tidak mencapai target secara maksimal terutama di bidang intensif, untuk penyerapan aspirasi.
legislasi. Kedua berkaitan dengan pencitraan DPR di mata Memang kebijakan anggaran untuk
publik. memfasilitasi fungsi pengawasan ini
terlihat, impactnya itu terlihat secara
encapaian kinerja DPR “Komunikasi publik harus diperbaiki,” positif. Tinggal bagaimana diperkuat,
di bidang legislasi baru tegas Mahfud. Pendekatan ke-PR- artinya temuan-temuan lapangan
sekitar 60%,” ujar Mahfud an. Tetapi juga PR yang berbasis itu bisa terfollow-upi baik di komisi
seraya menerangkan, pada kinerja, bukan PR yang sekedar maupun di paripurna DPR dalam
Pbahwa secara kualitatif mengkomunikasikan asap saja. Tapi penggunaan hak-hak yang dimiliki.
produk-produk legislasi DPR betul-betul kinerja.
dalam implementasinya masih Ditanya bagaimana memperbaiki Out put-out come jelas
banyak persoalan. Mulai dari judisial kinerja ? Mahfud menegaskan, legislasi “ Karena itu kita harapkan juga ketika
review, kemudian gugatan di MK bukan hanya pencapaian kuantitatif, pengawasan itu di follow up, out put
(Mahkamah Konstitusi) sampai tetapi aspek kualitatifnya itu. dan out come nya itu clear.
kemudian sejumlah Undang-undang Sehingga jangan sampai Misalnya soal Angket
yang dalam implementasinya masih Undang-undang baru BBM, orang bukan
menimbulkan pro dan kontra. satu bulan selesai cuma melihat bahwa
Berkaitan dengan pencitraan dibahas, sudah di oh muncul angket,
DPR di mata publik, “Saya kira judisial review. tapi out put dan out
keterbukaan media sekarang ini S e o l a h - o l a h comenya apa, ini
semakin menampilkan sisi-sisi yang pembahasan dan harus clear,” papar
tidak terlihat, terutama kasus-kasus penyusunannya itu Anggota PKS dari
korupsi, kasus-kasus moral, dan inilah jadi terkesan asal- Dapil VIII Jabar.
menurut saya yang memang menjadi asalan. Lalu misalnya Tim
PR (Pekerjaan Rumah) D a r i s i s i Pengawasan Lumpur
DPR periode 2009- p e n g a w a s a n Lapindo Sidoarjo,
2014,” jelasnya. Mahfud menjelaskan out put foto: sugeng/parle
sebenarnya sudah
cukup bagus. Apalagi
DPR sendiri
memang

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 15