Page 20 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

membawa konsekuensi pada Selama ini, menurut Ronald, ancang sudah akan mengajukan uji
sering tersendatnya pembahasan hal itu kurang dilakukan. Dia materi ke MK.
RUU, sebab fraksi dengan jumlah menunjuk contoh pembahasan RUU Karena itu, dalam membahas RUU
anggota sedikit maka anggotanya Perfilman. Tak banyak para penggiat DPR tidak bisa main-main. Jangan
merangkap di banyak alat kelengkapan film yang tahu pembahasannya, sampai seperti yang terjadi selama
dewan,” katanya. tak mengetahui bobot perdebatan ini, bahwa argumen-argumen ilmiah
Ditambah lagi, sejumlah angota maupun substansinya sehingga sering diabaikan karena pilihan-
DPR masih sering menjalankan mereka tidak bisa melihat seberapa pilihan politik.
tugas sebagai anggota MPR dengan besar undang-undang itu mampu Menyinggung tentang kenyataan
melakukan sosialisasi UUD 1945 mendukung perkembangan industri bahwa anggota DPR yang memiliki
hasil amandemen. baik sosialisasi ke perfilman nasional. Hal yang sama juga kemampuan untuk membahas UU
daerah-daerah maupun ke luar negeri. terjadi pada UU tentang Kesehatan sangat terbataas, Ronald menjelaskan
“Ini menghambat kinerja DPR,” maupun UU tentang BHP (Badan disitulah pentingnya fraksi. “Kami
katanya. Hukum Pendidikan). masih melihat perlunya fraksi
Ke depan, menurut Ronald, DPR, tambahnya, tidak bisa dipertahankan karena kenyataan
DPR dalam menyusun program membahas Undang-undang dengan masih banyak anggota DPR yang
legislasi harus memperhatikan beban tidak sungguh-sungguh karena kurang memiliki kemampauan dalam
kerja DPR sehingga jumlah yang semakin transparannya demokrasi mengaktualisasikan diri,” katanya.
ditargetkannya tidak terlalu muluk- sekarang ini maka DPR akan Fraksi, tambahnya, dapat berperan
muluk serta harus berdasarkan pada selalu diawasi dan disoroti publik, mendorong anggota-anggota
skala prioritas. “Capaian kualitas tak lebih-lebih jika produknya tidak beraktualisasi diri. Fraksi harus terus
selalu bisa dibanggakan,” katanya. memuaskan publik maka dapat berkelanjutan memberikan orientasi
Selain itu, tambahnya, manajemen digugat ke mahkamah konstitusi ataupun penataran kepada para

.... ada anggota DPR yang merangkap di banyak alat kelengkapan DPR, misalnya

menjadi anggota komisi tertentu tetapi juga anggota di beberapa (Pansus Panitia
Khusus). Hal ini ke depan sebaiknya tidak dilakukan lagi....

persidangan juga harus dibenahi (MK). “Kini memungkinkan adanya anggotanya sekaligus memanage para
dengan lebih melibatkan masyarakat, judicial review atas produk DPR yang anggotanya, siapa-siapa yang perlu
baik pembahasan secara cluster berupa undang-undang,” katanya. diberi kesempatan terlibat dalam
maupun konsinyering. Yang tak Meski ada mekanisme Judicial pembahasan sebuah RUU. “Jadi
kalah penting, tambahnya, harus ada Review (uji materi), DPR tidak orientasi tak cukup hanya sekali di
ketentuan bahwa setiap anggota DPR bisa melakukan politik lempar batu awal masa kerja. Harus berkelanjutan
paling banyak hanya boleh merangkap sembunyi tangan, atau yang penting dan itu tugas fraksi atau partai,”
dalam tiga alat kelengkapan DPR. membahas Undang-undang tanpa katanya(sul).
“Jangan seperti sekarang, ada anggota pertimbangan matang dengan
DPR yang merangkap di banyak alat alasan ada Mahkamah Konstitusi.
kelengkapan DPR, misalnya menjadi Sebaliknya DPR harus malu kalau
anggota komisi tertentu tetapi juga sampai produknya digugat ke MK
anggota di beberapa (Pansus Panitia dan dikalahkan. “DPR harus malu
Khusus). Hal ini ke depan sebaiknya kalau UU di judicial review, dan
tidak dilakukan lagi,” katanya. dikabulkan.” katanya.
Menurut dia, semakin banyak UU
Libatkan masyarakat yang diajukan untuk diuji materi di
Ronald juga berharap, ke MK dan semakin banyak uji materi
depan, dalam pembahasan RUU dari masyarakat itu dikabulkan MK
harus semakin banyak melibatkan maka memberi gambaran betapa
kelompok-kelompok masyarakat yang rendahnya kualitas produk DPR .
akan diatur, ini penting karena akan Kenyataan sekarang ini, ada sejumlah
terkait dengan efektifitas pelaksanaan RUU yang masih dibahas tetapi sudah
Undang-undang. ada elemen masyarakat yang ancang-

18 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73