Page 22 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

s e m u l a d e n g a n m e m b e r i fungsi utama yakni pembuatan di DPR, jumlahnya lebih kecil
kewenangan yang besar agar UU, pengawasan, dan anggaran. dibanding f raksi PDIP yang
dapat mengimbangi kekuasaan Pengawasan atau kontrol DPR menempatkan diri sebagai oposisi.
pemerintah. Ekses kekuasaan dilaksanakan lebih banyak atas Fraksi dari partai yang berkoalisi
yang sangat besar itu dapat kita dasar kepentingan sempit yakni dalam banyak hal malah tidak
telusuri sejak tahun 2000 yakni kepentingan partai atau golongan mendukung pemerintah.
makin banyaknya anggota DPR tertentu. Ketika penyimpangan Namun melihat hasil pemilu
yang tersangkut masalah hukum terjadi dan merugikan rakyat 2009 lalu, maka peta di parlemen
karena dugaan praktik suap dan banyak seperti kasus Lumpur dipastikan berubah dan legislative
korupsi . Lapindo, pengawasan DPR terasa heavy yang secara de jure masih
“ Saya punya impresi bahwa kurang kuat dalam membela berlaku tidak akan seefektif periode
tugas dan kinerja DPR itu tidak kepentingan rakyat. lalu. Pasalnya, partai pemerintah
maksimal. Sisstem pemerintahan Begitu juga ketika proses yakni Partai Demokrat menang
presidensial yang seharusnya pembuatan UU, kepentingan mutlak dan jumlah kursinya di
memberi mandat kekuasan yang DPR dan kepentingan partai DPR menempati urutan teratas,
besar pada presiden, seolah atau kepentingan pihak tertentu belum lagi ditambah fraksi-fraksi
terganjal di DPR,” . Begitu sangat kentara. Sudah banyak yang berkoalisi dan komitmen
pun dengan pola koalisi yang pendapat, analisa dan penelitian partai koalisi kini kemungkinan
diterapkan dalam system multi yang menyiratkan begitu besarnya lebih solid dibanding periode
partai sejak 1999, terutama koalisi kepentingan-kepentingan lain di lalu.
dalam pemerintahan Presiden balik UU. Idealnya sebuah UU Te t a p i , p e r u b a h a n p e t a

pola koalisi yang diterapkan dalam system multi partai sejak 1999, terutama
koalisi dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam lima tahun terakhir tidak
menggambarkan sebuah praktik koalisi yang efektif

Yudhoyono dalam lima tahun dilahirkan untuk pengaturan kekuasaan fraksi-farksi di DPR
terakhir tidak menggambarkan seluruh kehidupan masyarakat dan ini hendaknya diawasi banyak
sebuah praktik koalisi yang diperuntukkan bagi kepentingan pihak agar bandul politik tidak
efektif. rakyat banyak. Nyatanya, banyak drastis berubah menjadi kekuatan
Par tai-par tai pendukung UU yang berbenturan dengan pemerintah yang dominan dan
pemer intah seper ti Golkar, kepentingan r akyat banyak mengatur kembali DPR seperti
PKS, PPP dan sebagainya yang tersebut. masa Orde Baru. Dalam hal ini,
notabene mempunyai wakil Akan halnya fungsi anggaran, peran media massa, lembaga
di Kabinet Indonesia Bersatu, proses penyusunan bersama swadaya masyarakat dan elemen-
memperlihatkan kinerja yang p e m e r i n t a h j u g a t e r k e s a n lemen kritis lainnya harus lebih
tidak sejalan jika dilihat pola tertutup dan lebih mementingkan dioptimalkan lagi sehingga tercipta
koalisi di DPR. Seharusnya kepentingan jalangan partai keseimbangan kekuasaan atau
koalsi di pemerintahan itu juga d i D P R . I r o n i s n y a , d a l a m check and balances. Sebab hanya
diimplementasi dalam praktik pemba hasan angga r an itu, dengan kekuasaan yang seimbang
politik di par lemen. Jadi, beberapa anggota Dewan malah dan saling mengontrol itulah
partai koalisi menikmati bagian ikut menjadi calo dan ini sempat demokrasi akan berjalan baik dan
kekuasaan di pemerintahan tetapi terbongkar di media. Seharusnya rakyat menjadi tujuan dari semua
sering mengkritik dan bahkan hal ini tidak terjadi. program dan kebijakan,***
mengganjal program pemerintah di M e n g h a d a p i p r a k t i k
DPR. Akibatnya banyak program politicking DPR selama hampir
pemerintah yang tersendat oleh lima tahun ini, pihak pemerintah
praktik politik di DPR. “Saya memang dihadapkan pada situasi
bisa menyimpulkan banyak sekali dilematis.sistem presidensial
politicking di DPR”. tidak bisa dijalankan sepenuhnya
Politicking di DPR itu tergambar mengingat wakil partai pemerintah
jelas dalam menjalankan tiga yakni Fraksi Partai Demokrat

20 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73