Page 27 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

menambahkan dirinya selalu menjalin pernah mendengar bahasa yang tidak lagi.
keakraban dengan siapapun. bersahabat. “ Delapan tahun menjadi Dalam berargumentasi para
Ketika ditanya apakah pernah menteri , pengawasan Komisi VIII anggota DPR hendaknya punya
dilecehkan anggota DPR, dia berprinsip termasuk hasil kunker, jika ada temuan landasan yang kuat dan masuk dalam
dalam menjalin hubungan harus dibahas dalam raker dan dicari solusi logika publik. Misalnya soal Presiden
saling menghargai. Dia menyatakan tindak lanjutnya,” ujarnya. menjawab interpelasi, diperdebatkan
karena sikap saling menghargai sangat lama perlu datang atau tidak.
itulah maka tidak pernah dilecehkan Kurang santun Toh akhirnya nggak datang nggak
DPR. Mungkin pernah berdebat Ketika ditanya mengenai kinerja apa-apa. “ Penggunaan hak-hak DPR
dengan keras, tetapi setelah dijelaskan DPR periode 2004-2009 dibanding itu harus hati-hati, harus berujung lah.
permasalahannya, akhirnya sama-sama sebelumnya, anggota DPR periode ini Ini kan nggak berujung, seperti angker
dipahami. seolah ada kebanggaan sehingga dalam haji, BBM dan DPT. Saya pimpiin
Dalam pembahasan RUU menyampaikan pertanyaan dalam Pansus Buloggate dan Bruneigate ini
misalnya, Menteri ini tak segan- raker atau rapat puripurna ada bahasa kan berujung. Akhirnya bingung saya
segan mendatangi Pimpinan Fraksi- yang kurang santun, dengan DPR periode ini,”
fraksi menjelaskan betapa pentingnya Padahal sambung dia, menjadi Masalah lain yang dikritisi
suatu R UU anggota DPR itu mendapat predikat mantan Pimpinan FPP DPR ini,
digolkan bagi terhormat, terhormat dalam segala hal publikc menilai interupsi dalamn

“Orang terhormat kan bahasanya tidak harus bicara
foto: olly/parle dengan kasar apalagi memukul meja dan naik ke meja
dengan berteriak-teriak,”

termasuk dalam tutur kata. Tidak perlu rapat-rapat paripurna substansinya
kalau tak setuju diungkapkan dengan tidak menentukan dan menyimpang
bahasa kasar, justru menjadikan tidak dari pokok bahasan, sehingga
terhormat. mengurangi kewibawaan Dewan.
“Orang terhormat kan bahasanya Begitu pula kehadiran di paripurna,
tidak harus bicara dengan kasar ikut mencoreng citra DPR terkesan
kepentingan masyarakat banyak. “ apalagi memukul meja dan naik ke malas padahal berbagai fasilitasnya
Mana ada menteri mau datang bahas meja dengan berteriak-teriak,” ia sebenarnya sudah jauh lebih bagus
RUU sampai 8 kali, 3 kali sudah menjelaskan. ketimbang DPR periode sebelumny.
hebat, “ jelasnya. Dengan pendekatan Karena itu untuk DPR yang akan Menyinggung banyaknya anggota
itulah masalah-masalah yang dibahas datang perlu diperbaiki, anggota DPR yang berususan dengan KPK
bisa selesai sehingga tidak pernah DPR terhomat segalanya terhormat bahkan ruang kerja anggota sampai
rapat Komisi VIII dengan Mensos termasuk sikap dan tutur katanya. bisa digeledah, telah menambah
berlangsung sampai larut malam. Dia juga mengkritisi, DPR keterpurukan citranya.” Saya kira ini
Paling jam 14.00 atau jam 16.00 mendatang, tidak seperti sekarang harus menjadi pelajaran untuk DPR
raker sudah selesai, selesai, tanya yang terlalu banyak menggunakan hak yang akan datang,” tuturnya.
jawab dilayani secara menyeluruh lalu angket dan hak-hak lainnya. “Sedikit- Menanggapi banyaknya
diambil kesimpulan. sedikit interpelasi yang ujungnya kewenangan DPR dalam ikut
Dari beberapa produk UU, nggak ada. Mungkin mereka terobsesi menentukan pengangkatan pejabat
Komisi VIII DPR dan Depsos telah Pansus yang dipimpin dulu, Pansus public, di satu sisi bagus menunjukkan
menyelesaikan UU Sistem Jaminan Bulogate dan Bruneigate, berakhir keberadaan lembaga yang kuat, tapi
Sosial Nasional, UU Penanggulangan dan berujung pada lengsernya Presiden di sisi lain bisa mengarah kepada
Bencana, UU Kesejahteraan Sosial dan Gus Dur,” tegas Bachtiar. hal-hal yang negative seperti dagang
UU Gelar dan Tanda Saja dan UU Penggunaan hak-hak DPR sapi. Ada positif negatfnya , ke
Perlindungan Anak. ditekankan lagi untuk berhati-hati, depan perlu ditelaah lagi. “ Kalau
Dalam fungsi pengawasan, Menteri jangan sedikit-sedikit interpelasi domain eksekutif tak usahlah DPR
Sosial juga menilai cukup keras kritis- yang ujungnya tidak ada. “ Usul saya (legislative) ikut menentukan. Banyak
keras, kalau bisa membuktikan ada penggunaan hak interpelasi dan angket sekali domain yang akan diambil
kesalahan yang dilakukan staf harus hati-hati sehingga wibawanya DPR, padahal kurang menguasai
depsos maka pasti ditindak. Dalam ada. Ibarat bunga, layu sebelum permasalahannya,” tegas Bachtiar
rapat-rapat dia juga menyatakan tak berkembang, tak ada hasil,” ujarnya mengakhiri pembicaraan. (mp,ol,sc)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 25