Page 23 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Direktur IBC Arief Nur Alam:

APBN Masih Elitis, Belum

Berbasis Kinerja

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sejatinya merupakan instrumen
paling efektif untuk menyejahterakan rakyat. DPR yang juga memegang fungsi
anggaran-di samping fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, semestinya
mengoptimalkan fungsi anggarannya. Karena posisinya yang strategis, sesungguhnya
APBN dapat menjadi instrumen kampanye untuk mendongkrak citra DPR maupun citra
partai politik.

a m u n , menjadikan APBN sebagai wujud “Kenyataannya, dari tahun ke
s u d a h k a n D P R dari agregasi kepentingan rakyat. tahun APBN kita kan sangat
mengoptimalkan elitis,” tegas Arief.
fungsi Anggaran Padahal, tambahnya, dalam
N yang dimilikinya? membahas RAPBN di DPR
Menurut Direktur Indonesia sekarang ini sampai pada satuan
Budget Center (IBC) Arief tiga, jadi sampai tingkat unit
Nur Alam, APBN hasil organisasi, fungsi, program,
karya DPR dan Pemerintah kegiatan dan jenis belanja. “Jadi
selama ini masih sangat DPR dalam membahas Anggaran
elitis, belum menjawab i n i s a n g a t r i n c i , s e h i n g g a
kebutuhan masyarakat semestinya kalau anggota DPR
melainkan baru menjawab aspiratif dan memahami persoalan
k e b u t u h a n e l i t d a n rakyat, maka dalam pembahasan
birokrasi. APBN ini lah akan tercermin,”
D P R p u n b e l u m katanya.
m e n g o p t i m a l k a n S e n a g a i m an a d i k e t a h u i,
k e w e n a n g a n n y a d a l a m DPR dalam menentukan APBN
pembahasan RAPBN. DPR memiliki kekuasaan yang kuat.
b e l u m m e n u n j u k k a n B e r d a s a r U U D 1 9 4 5 h a s i l
k e m a m p u a n n y a amandemen, pasal 23 ayat 3
u n t u k dinyatakaan DPR dapat menolak
RUU APBN yang diajuakan
Presiden. Selain itu, dalam Pasal
20-A ayat 1, juga disebutkan
DPR memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaram dan fungsi
pengawasan. S elain itu,
berdasarkan Pasal 15 ayat
3 U n d a n g - U n d a n g
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan
N e g a r a , D P R

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 21