Page 21 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Pengamat Politik dan otonomi daerah LIPI Dr. Siti Zuhroh

KEKUASAAN BESAR SERET DPR

BERKINERJA KURANG BAIK

Perubahan UUD 1945 sebagai bagian penting dari
agenda reformasi, memang telah mengubah tatanan
kehidupan sosial, politik, dan ketatanegaraan yang sangat
fundamental di Tanah Air. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang sebelumnya lebih banyak di cap sebagai
stempel pemerintah dan tidak bisa berbuat banyak selain
mengikuti apa keinginan pemerintah Orde Baru. Walaupun
secara formal sebagaimana diamanatkan UUD 1945,
Dewan mempunyai tiga fungsi utama yakni legislasi,
pengawasan dan bugeting, tetapi ketiga fungsi
itu tampaknya dipergunakan sepenuhnya untuk
kepentingan penguasa.

foto: dudut/maj. adil amun, semua itu

b e r u b a h k e t i k a
reformasi bergulir
dan amendemen
N U U D
1 9 4 5
dilakukan bertahap hingga empat
kali mulai 1999-2992. Salah satu
yang berubah drastis adalah
peran dan kewenangan
D P R y a n g s a n g a t
besar, bukan saja dalam
bidang legislasi dan
dua fungsi lainya, tapi
juga kewenangan DPR
dalam ikut menseleksi
dan memutuskan calon
pejabat publik seperti
Gubernur Bank Indonesia,
Dubes, dan sebagainya
yang sebelumnya menjadi
kewenangan Presiden.
Perimbangan kekuasaan
DPR yang besar itu sering
disebut sebagai legialtive
heavy.
Namun kekuasaan yang
besar itu dalam praktiknya
akhirnya menyeret DPR
dalam pola kinerja yang
kurang baik alias buruk,
tidak seperti diharapkan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 19