Page 19 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Direktur Program PSHK, Ronald Rofiandri:

Target legislasi DPR terlalu

muluk-muluk, perlu skala prioritas

DPR-RI masih sering menutup diri dan mengambil jarak
dengan pemangku kepentingan dalam membahas Undang- Kendala itu, katanya, antara lain
undang, padahal semestinya pembahasan pada setiap target yang dicanangkan tidak
tahapan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat sensitif terhadap beban kerja DPR,
dapat melihat bobot perdebatan saat pembahasan. terdapat problem dalam tata kelola
persidangan di DPR serta belum
mampu memaksimalkan kinerja
fraksi sehingga sering terjadi rapat-
artisipasi dari pemangku target jumlah itu tidak terpenuhi.
rapat yang sulit mencapai qourum,
kepentingan itu sangat Tidak terpenuhinya target itu, selain
ditambah lagi sangat terbatasnya
per lu karena akan karena targetnya sendiri terlalu tinggi,
anggota DPR yang aktif. “Mudahnya
mempengaruhi efektifitas juga kenyataan di DPR menghadapi
membentuk fraksi di DPR juga
Ppelaksanaannya serta s e j u m l a h
akan lebih tepat sasaran pada kendala dalam
kelompok masyarakat yang diatur,” pembahasan
tegas Direktur program Pusat Studi R U U
Hukum dan Kebijakan (PSHK), ini.
Ronald Rofiandri.
Kinerja DPR dalam menjalankan
fungsi legislasi tidak bisa hanya
diukur dengan kuantitas atau
seberapa banyak undang-undang
yang dihasilkan, karena yang lebih
penting justru kualitas. “DPR sudah
harus menyingkirkan semangat
bahwa kinerjanya bagus kalau
mampu menghasilkan banyak produk
Undang-undang. Kuantitas saja
tak bisa dibanggakan, melainkan
pada kualiatas, yakni sejauh
mana undang undang itu mampu
menjawab kebutuhan masyarakat
serta didasarkan atas skala
prioritas dan efektif dalam
p el a ks a n aa n n y a , ”
katanya.
M e n u r u t
Ronald, target
p e m b a h a s a n
RUU di DPR
periode 2004-
2009 sekarang
ini terlalu
m uluk-
m uluk,
sehingga

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 17