Page 18 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

out comenya apa. Jadi bukan sekedar kepentingan dalam pembahasan sebenarnya kalau mau obyektif, bahwa
DPR gagah. Ada angket BBM, ada APBN, maka sebenarnya posisi DPR perumusan itu tidak hanya melibatkan
angket Lumpur Sidoarjo, angket itu akan semakin kuat. Yang repot DPR via Baleg dan Pemerintah via
BLBI dan lain-lain. “ Tapi endingnya kalau konflik kepentingan masih Depkumham. Karena stake holder
menurut saya harus diperjelas,” bermain dan masih kuat. Maka tawar Undang-undang ini banyak, jadi
tambah Mahfud. menawar, politik akomodasi itu pasti memang harus ada komunikasi yang
Sedangkan dari sisi fungsi akan terjadi. melibatkan berbagai stake holder
DPR sebagai pembuat anggaran, sehingga kita punya peta kebutuhan
Anggota Komisi II DPR dari PKS Harus Transparan Undang-undang baik yang baru atau
ini menyatakan, bahwa DPR sebagai Untuk menghindari konflik yang revisi dalam 5 tahun.
budget house masih cenderung dalam kepentingan yang berakhir tawar Kemudian skala prioritas setiap
posisi tidak berimbang dengan menawar itu, menurut Mahfud adalah tahunnya seperti apa. Sehingga
pemerintah. transparansi. Artinya setiap tahapan- memang betul-betul Prolegnas
Pertama, menurutnya karena tahapan pembahasan itu harus yang dibuat berdasarkan satu kajian
memang daya dukung DPR sendiri transparan ke publik. Sebagaimana komprehensif, ada grand designnya,
juga masih lemah. rapat-rapat di komisi dia transparan, ada skala prioritas setiap tahunnya.
Misalnya DPR ini jadi transparan itu bukan hanya Sehingga tidak ada lagi istilah di
kan baru terlibat dalam pembahasan legislasi, dalam tengah jalan muncul RUU Inisiatif
dalam proses rapat-rapat pengawasan, tetapi dalam tiga yang akhirnya karena persoalan

Karena stake holder Undang-undang ini banyak, jadi memang harus
ada komunikasi yang melibatkan berbagai stake holder sehingga kita

punya peta kebutuhan Undang-undang....

penyusunan anggaran pun juga harus tenggang rasa atau apa, akhirnya
transparan. Paling tidak publik bisa banyak diterima. Dan tidak sedikit
pembahasan mengikuti. RUU Inisiatif yang muncul di tengah
a n g g a r a n “Kalau pun misalnya ada hal-hal jalan. Sehingga akhirnya kita di DPR
k e t i k a yang memang dia perlu, misalnya kewalahan karena harus mendistribusi
p e m e r i n t a h ketika kita membahas anggaran SDM anggota DPR yang terbatas ke
sudah mengajukan nota keuangan pertahanan, kan kita bisa memilah, sejumlah besar RUU yang dibahas.
oleh Presiden, kemudian masuk mana hal-hal yang konfidensial, kita Akhirnya berdampak pada pencapaian
draft RAPBNnya. Jadi kita tidak batasi. Tapi jangan semua prinsipnya kuantitas dan juga pencapaian aspek
mengikuti atau tidak punya proses tertutup, kecuali yang dibuka. kualitas, tegas Mahfud.
alternatif untuk melihat bagaimana Prinsipnya terbuka kecuali yang Harapan Mahfud Sidiq untuk
mekanisme musyawarah perencanaan ditutup,” papar Mahfud. DPR ke depan, DPR perlu memiliki
pembangunan (musrenbang) itu Menanggapi mengenai Prolegnas mekanisme yang lebih baik, mekanisme
berjalan. “ Kita tidak punya alternatif (Program Legislasi Nasional), Mahfud persiapan, mekanisme persiapan
untuk melihat, sehingga data menerangkan bahwa Prolegnas pendahuluan pembahasan anggaran,
pembanding dari usulan pemerintah, itu disepakati antara DPR dengan mekanisme persiapan pendahuluan
ini yang belum dimiliki oleh DPR,” Pemerintah. Jadi menurutnya yang penyusunan prolegnas. Termasuk juga
tuturnya. masih menjadi faktor kelemahan perbaikan mekanisme rapat-rapat
Dengan demikian, akhirnya kita adalah tidak ada waktu dan proses kaitan dengan fungsi kontrol.
hanya membahas draft akhir yang pendahuluan yang cukup, antara “Ini yang menurut saya harus
diajukan Pemerintah. Ini memang DPR yang diwakili oleh Baleg dihasilkan oleh Tim Kinerja yang
membutuhkan adanya supporting (Badan Legislasi) dan Pemerintah dibentuk sudah setahun yang
system di DPR. Jadi kalau misalnya yang diwakili oleh Depkumham lalu. Dengan demikian, nanti
dalam proses musrenbang, DPR juga (Departemen Hukum dan HAM) rekomendasinya itu rekomendasi
bisa punya peran untuk melihat di untuk duduk bersama merumuskan, yang betul-betul aplikatif sesuai untuk
lapangan itu seperti apa, sehingga kita menyepakati kebutuhan Undang- kebutuhan DPR periode ke depan.
bisa tahu proses itu berlangsung seperti undang setiap tahun itu seperti apa. Jangan sampai nanti DPR periode
apa, sehingga kita bisa mengkritisi. Bahkan kalau perlu grand design dalam 2009-2014 yang katanya 60% lebih
Selain itu lanjut Mahfud, ketika 5 (lima) tahun ke depan. orang baru, ini merumuskan hal yang
DPR mampu meminimalkan konflik Selanjutnya dia memaparkan, baru lagi, trial error lagi. (sc,si)

16 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73