Page 6 - MAJALAH 73

LAPORAN UTAMA

Perbaikan ke Depan Namun demikian, Juga peningkatan fasilitas dan honor anggota DPR yang diduga terlibat
Agung Laksono mengatakan, sorotan siding, terus disorot media sebagai praktik percaloan anggaran dan
dan kritik tajam dari masyarakat sesuatu yang berlebihan. Sebut saja soal pengawasan, ternyata hanya untuk
dan pers yang diarahkan kelembaga rencana pemberian laptop, perbaikan kepentingan diri sendiri dan mungkin
DPR sampai saat ini menandakan ruang kerja, dan kemudian rencana partainya. Sungguh sangat memilukan
masyarakat memperhatikan pemberian cincin kenangan, malah dan hal ini harus menjadi pelajaran
langkah-langkah dewan. “Sorotan menuai protes. Tetapi, kerja para berharga bagi anggota DPR periode
ini menjadi hal yang positif, artinya wakil rakyat yang sesungguhnya amat berikutnya.
langkah-langkah dewan senantiasa berat, baik melakukan pengawasan DPR sendiri bukannya tidak
diawasi masyarakat,” ujar Agung. terhadap kebijakan pemerintah dalam menyadari akan sejumlah kelemahan
Agung mengakui, tidak cuma setiap rapat-rapat di komisi dan dan kritik dari amsyarakat. Oleh
masyarakat yang tidak puas dengan juga alat kelengkapan Dewan, serta karena itu sejumlah langkah telah dan
dewan. Dewan juga tidak puas dalam sidang-sidang yang melelahkan untuk akan dilakukan pihak Dewan untuk
aspek pelaksanaan fungsi legislatif menghasilkan produk UU yang sangat memperbaiki kinerja dan citra DPR
ini.“Itulah sebabnya berbagai upaya dibutuhkan seperti UU Pemilu, ke depan. Pada periode lalu, DPR telah
dilakukan, antara lain, pengalokasian UU Pilpres, UU Rumah Sakit, dan merekrut sejumlah tenaga ahli untuk

waktu untuk fungsi legislasi lebih banyak UU lain yang sejatinya untuk mendampingi para anggota Dewan
banyak dibandingkan dengan alokasi kepentingan masyarakat, kurang dan fraksi serta komisi. Namun hal
waktu untuk pembahasan APBN dan diketahui publik. Dalam menilai itu belum maksimal mengingat tenaga
pengawasan.” . kinerja DPR periode 2004-2009 ahli itu baru terealisasi dua tahun
Sejumlah penilaian yang sangat memang ada distorsi, ada gap informasi terakhir. Untuk menyambut anggota
kitis yang kerap dipublikasikan di sehingga yang muncul selalu penilaian baru periode 2009-2014. Dewan
media massa, memang wajar mengingat buruk, dan bukan penilaian berimbang. juga akan mengadakan semacam
banyak pengamat atau analis politik Untuk konsumsi berita di media workshop atau pelatihan mengenai
dan parlemen, mungkin hanya melihat massa, informasi yang buruk, apalagi tugas dan fungsi DPR kepada para
beberapa kasus yang mencuat ke menyangkut institusi DPR yang naggota baru, terutama anggota
permukaan saja seperti kasus dugaan besar dan punya kekuasaan cukup yang baru kali pertama masuk ke
suap atau korupsi yang melanda dominan tentunya sangat menarik. Senayan. Tujuannya untuk memberi
anggota DPR. Begitu juga sejumlah pemahaman dan dan hal-hal yang
kasus pelelehan seksual yang sebenrnya Introspeksi terkiat dengan tugas serta fungsi DPR.
bukanlah ranah politik, tapi karena Selain sorotan atas tugas legislasi, Di samping itu menjelaskan fenomena
melekat pada diri wakil rakyat, maka sebenarnya kritik terhadap kinerja dan kecendrungan yang terjadi selama
penilaian buruk juga dialamatkan pada bidang pengawasan dan anggaran lima tahun terakhir yang membuat
institusi Dewan. juga sangat intens. Tetapi memang DPR dinilai negative. Pembekalan
Faktor lain yang turut melemahkan masyarakat lebih banyak melihat soal itu untuk mengingatkan anggota
institusi DPR selama hampir lima tahun perundang-undangan ini yang sangat baru bahwa hal-hal ang negative itu
ini, sebenarnya terkait dengan bidang vital, sebaba UU itu mengingat dan tidak diinginkan oleh sebagian besar
tugas DPR seperti kunjungan ke luar melingkupi hamper semua aspek masyarakat. Oleh karena itu angota
negeri yang dinamakan studi banding, kehidupan masyarakat. Dalam bidang baru mendatang dituntut lebih tinggi
oleh masyarakat,khususnya pers dinilai pengawasan dan buget, sudah sering lagi etos kerja dan komitmennya untuk
sebagai pemborosan keuangan Negara. dipublikasikan, bahkan ada beberapa kepentingan rakyat**

4 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73