Page 72 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

yang tentunya perlu penanganan perumahan bagi rakyat. berharap agar pihak managemen
yang memadai baik dari penyediaan Saat mengunjungi Pelabuhan Pelabuhan Tenau Kupang dapat
pemukiman, dan makanan.” Ibaratnya Tenau Kupang, Komisi V melihat segera mengimplementasikan UU No
NTT itu orang miskin menanggung bahwa tingkat pemanfaatan (utility) 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
orang susah” cetusnya. dari pelabuhan Tenau Kupang
Meyinggung infrastruktur, Wagub masih sangat rendah. Hal ini Masalah Air di Kupang
Eston, mengatakan NTT memiliki terlihat dari aktifitas kepelabuhan Sementara itu saat melakukan
struktur tanah yang mudah bergeser di Tenau Kupang, sangat sepi. Kalau kunjungan ke PDAM Kupang,
terkena gempa mengingat NTT pelabuhan-pelabuhan lain kegiatan Komisi V mendapatkan penjelasan
berada di daerah patahan. Sehingga hilir mudik kapal menonjol namun di langsung dari Bupati Kupang
untuk perawatan infrastukrtur Pelabuhan Tenau Kupang hal itu tidak Ayub Titu Eki yang mengusulkan
tersebut butuh dana yang besar. terlihat. Untuk itu Komisi V berharap perlunya dibangunnya jalan poros
agar infrastruktur Pelabuhan Tenau tengah yang diharapkan akan dapat
Pulau Tidak Bernama Kupang ini dapat dimanfaatkan membuka akses jalan 6 kecamatan
Masalah lain yang juga disoroti secara optimal untuk meningkatkan di Kabupaten Kupang yang selama
Komisi V adalah banyaknya pulau di ekonomi warga. ini masih terisolir. Akses ke daerah
NTT yang belum mempunyai nama. Sementara itu Ketua Komisi V tersebut selama ini , lanjut Bupati
Untuk itu anggota Komisi V Djoko Ahmad Muqoam pada pertemuan Kupang hanya bisa ditempuh melalui
Suwindi meminta agar Pemerintah dengan Administratur Pelabuhan kendaraan roda dua.
NTT segera memberi nama
bagi pulau-pulau yang sampai
saat ini belum diberi nama
tersebut.
Menjawab pertanyaan
Komisi V DPR, Wakil
Gubernur NTT mengatakan
bahwa konsep pembangunan
NTT berdasarkan rencana
Pe m b a n g u n a n J a n g k a
Menengah Kabupaten/Kota
yang disinkronkan dengan
rencana pembangunan
nasional. Dijelaskan bahwa
di jalur utara NTT sudah
ada kawasan potensial sebagai
daerah pengembangan.
Menyinggung tentang
banyaknya pulau-pulau yang
belum mempunyai nama
dijelaskan bahwa pemerintah
TIM KUNKER KOMISI V DPR RI DALAM PENINJAUAN LANGSUNG MENEMUKAN MESIN PENYULINGAN
daerah sudah berusaha untuk AIR LAUT YANG TIDAK TERTANGANI DENGAN NILAI MILIARAN RUPIAH TERBENGKALAI (15/07)/
memberikan nama-nama SURATNO/PARLE
pulau-pulau yang belum
mempunyai nama. Wagub
memberi contoh Pulau Tikus, Pulau Tenau Kupang mengatakan bahwa Akses jalan di jalur pantai utara
Kera dll. Namun diakui bahwa belum Tata Kepelabuhanan Nasional saat sangat sulit untuk dikembangkan
semua pulau diberi nama. ini masih kurang terbangun dengan mengingat jalur tersebut harus
S e c a r a k o n s e p r e n c a n a baik. Otonomi tidak dilaksanakan melewati kurang lebih 100 jembatan
pembangunan terpadu sudah secara effektif. besar dan kecil sehingga yang pasti akan
disiapkan pemerintah daerah akan Hal itu terlihat dari kurang membutuhkan dukungan anggaran
tetapi banyak infrastuktur yang belum lebih 4000 pelabuhan yang ada yang sangat besar. Jalur pantai utara
tersedia.. saat ini kurang tertangani secara lebih cocok untuk dikembangkan
M a s a l a h p e m b i a y a a n effektif. Komisi V, lanjut Muqoam sebagai daerah pengembangan jalur
pembangunan infrasturktur di daerah sangat mendorong agar pelaksanaan laut.
adalah banyakya jalan propinsi yang kegiatan kepelabuhanan ini dapat Selain masalah akses jalan yang
masuk menjadi jalan nasional. Selain mendorong pelaksanaan fungsi sangat bermasalah, Bupati Kupang
itu juga tumbuhnya kebutuhan pemerintahan dan bisnis. Dia juga Ayub Titu Eki juga mengemukakan

70 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73