Page 70 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

keanekaragaman di berbagai daerah. penerimaan tamu oleh Pemprov DPR dibundel dan dijilid serta
“Yang perlu dipikirkan adalah UU Sumbar. “Saya sebagai putra daerah disampaikan dengan baik kepada
Otda dikaitkan dengan UU Agraria malu dengan perlakuan seperti Pemda,”terangnya.
seperti masalah Ulayat,”terangnya. ini,”terangnya. Menurut Eka, Komisi II DPR
Sebelumnya, Eka mengaku Menurutnya, dirinya tidak akan mengevaluasi dan membahas
senang saat diundang Gubernur di menemui lagi keramahan, peradaban masalah ini di dalam internal Komisi
kantor kerjanya, namun ternyata di Sumbar. “Pemda ini perlu dengan II DPR. “Jangankan Gubernur, warga
yang hadir bukan Gubernur tetapi dukungan anggota DPR, bahkan negara saja bisa dipanggil oleh DPR
hanya pejabat teras Pemda. “Sama seluruh Indonesia datang ke Komisi sebagai institusi negara,”jelasnya.
seperti acara hari ini, harusnya yang II DPR menyampaikan aspirasinya Terkait data kependudukan,
hadir Panwaslu namun tidak hadir namun tidak pernah terlihat Sumbar Eka Santosa mengatakan, data
bahkan telat, ini artinya kita sesama datang ke Senayan,”katanya. kependudukan sebaiknya jangan
lembaga harus saling menghormati, Eka mengatakan, sec ar a terlalu di ekspand keluar negeri
karena itu secara konstitusional protokoler DPR bisa menolak apalagi terkait pengembangan Sistem
kedudukan lembaga negara harus
diletakkan dalam bingkai kehidupan
berbangsa dan bernegara. “Kita
sangat kagum terhadap Provinsi
Sumbar yang telah melahirkan
tokoh-tokoh besar seperti Bung
Hatta dan Agus Salim,”ungkapnya.

KETUA TIM KUNKER/WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI EKA
SANTOSA KECEWA SAAT BERDIALOG DENGAN PEMDA
SUMBAR, KPU KABUPATEN/KOTA SUMBAR GUBERNUR
BERHALANGAN HADIR TERKAIT MASALAH PENGAMBILAN
KEPUTUSAN/KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA. (16/07)/SUGENG
IRIANTO/PARLE

Induk Administrasi Kependudukan
Sementara Zulhendri Chaniago ketidakdatangan Gubernur namun (SIAK). “Kita merencanakan target
(F-PBR) mengatakan, secara dirinya menganggap ada problem single identity number segera tuntas
konstitusi DPR sangat kecewa besar terkait pelestarian tradisional sehingga permasalahan seperti DPT
dan sangat memalukan secara kekhasan Minangkabau. “Karena Pemilu legislatif dan Pilpres tidak
kelembagaan. “Sebelumnya jadwal itu kita butuh respons dari pimpinan terulang kembali,” ujarnya.
sudah dikirim 2 minggu sebelumnya daerah,”katanya. Eka mengakui, dana yang
oleh sekretariat komisi ke Pemerintah Dia menambahkan, hal ini harus d i a n g g a r k a n d a l a m A P B N
daerah Sumbar,” katanya. Bahkan menjadi pelajaran bagi bangsa dan untuk menyusun administrasi
tadi telah disampaikan Gubernur karena itu pemda harus ada prioritas kependudukan memang masih
menerima kita saat di kantor terhadap berbagai persoalan. “Kita terbatas. Namun, hal tersebut harus
Gubernur, namun ternyata tidak semua datang dengan perwakilan segera dioptimalisasikan guna
hadir dan diwakili oleh Sekda dan Sekab, Sekneg, artinya ini perjalanan menuntaskan penataan administrasi
jajarannya. “ini tidak biasa daerah resmi dan konstitusional,”katanya. kependudukan. “Jangan sampai
dalam menerima tamu,”katanya. Bahkan, papar Eka, Pemda tidak adanya campur tangan asing, kita
Hal senada disampaikan Andi memberikan jawaban tertulis ingin anggaran terkait kependudukan
Wahab DT. Majokayo (F-PG), dan respon yang baik terhadap murni dari dalam negeri,”terangnya.
dirinya sangat malu terhadap berbagai persoalan. “Ini pertanyaan (tt,nt,si)

68 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73