Page 69 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

yaitu dari F-PG, H. Sulaiman minimum kompetensi, misalnya Menurut Made, dia juga
Effendi, Mustokoweni Murdi, H. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala mener ap kan tidak a dan ya
Abdul Nurhaman, F-PDIP, Tumbu Dinas Pendapatan Daerah, harus ada perpanjangan usia pensiun. Jadi
Saraswati, Sutjipto, Ganjar Pranowo, standart kompetensi minimal,” kata begitu usia mencapai 56 tahun,
F-PPP, Lena Maryana, TGK. H. Ryaas. saat itu juga pegawai tersebut harus
Muhammad Yus, F-PD. Ignatius Sehingga jangan sampai terulang pensiun. Hal ini diterapkan untuk
Mulyono, Sugiyardi, F-PAN, Andi kembali kasus di beberapa daerah memberi kesempatan kepada pegawai
Yuliani Paris, H. Hermansyah khususnya di Sulawesi Selatan dimana lain yang berpotensi, namun belum
Nazirun, Saifullah Ma’shum (F-KB), Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi mendapat kesempatan.
H. Mahfudz Siddiq (F-PKS) dan oleh tamatan IAIN, hanya karena dia Untuk pembinaan karir, pihaknya
Ryaas Rasyid (F-BPD). mempunyai hubungan dekat dengan memberikan kesempatan bagi PNS
Anggota Fraksi Bintang bupati. untuk menempuh pendidikan
Pelopor Demokrasi Ryaas Rasyid Hal ini, ujarnya, memang lanjutan serta pendidikan diklat.
mengatakan, perencanaan sistem tidak dilarang oleh UU dan Pada tahun 2009, anggaran diklat
pola karir ini sangat diperlukan, bupati mempunyai kewenangan mencapai Rp 530 juta, sedang
mengingat dalam kurun waktu 64 menempatkan siapa saja hanya beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3
tahun, negara kita masih belum mengacu kepada pangkat. mencapai Rp 234 juta.
punya satu pola karir. “Bagaimana Kalau Bali bisa memulai pola ini,
kita akan mewujudkan good bahkan mungkin nantinya model Kecewa Gubernur Sumbar
government, kalau sistem pola karir Bali bisa dipakai sebagai acuan untuk Tak Hadir
di pemerintahan tidak kita Di P r o vinsi
miliki,” kata Ryaas. Sumatera Barat, Tim
D i a m e l i h a t d i Kunker Komisi II DPR
beberapa daerah, banyak yang dipimpin Wakil
pegawai didistorsi oleh Ketua Komisi II DPR Eka
pilkada. Begitu gubernur Santosa (F-PDIP) kecewa
maupun bupati terpilih dengan ketidakhadiran
maka yang pertama Gubernur Sumbar saat
diambil untuk duduk tim mengunjungi Provinsi
dalam pemerintahannya tersebut.
adalah dari tim suksesnya “Kita ingin meminta
baik untuk ditempatkan pertanggungjawaban
sebagai kepala dinas atau Politik dari Gubernur
asisten. Jadi, kata Ryaas, Sumbar, yang utama kita
begitu gubernur dan mengharapkan pernyataan
bupati terpilih adalah kebijakan Gubernur
menyingkirkan orang- karena Asda I tidak dapat
orang yang dianggapnya mengambil kebijakan
tidak mendukung dalam pilkada. pola karir secara nasional. Suatu atau keputusan,”terang Eka saat
Menurut Ryaas, hal ini sangat sistem karir pegawai negeri yang menggelar Konferensi Pers usai rapat
persepsif, seharusnya walaupun berbasis kompetensi yang dimulai dengan KPUD Sumbar.
kita benci pada seseorang tapi jika dengan penetapan standart-standart Menurut Eka, pejabat yang
orang itu mempunyai kompetensi, normatif tentang minimum politikasi mewakili tidak dapat mengambil
maka orang tersebut har us dalam jabatan-jabatan strategis. keputusan atau kebijakan terkait
ditempatkan pada posisi yang benar, Gubernur Bali Made Mangku program Pemerintah Daerah,
tidak menempatkan berdasarkan Pastika menegaskan, sejak awal telah misalnya sinkronisasi UU No.32
perasaan. mengusulkan adanya keputusan tentang otonomi daerah dengan
Ryaas menghimbau kepada presiden yang memberikan panduan agraria. “Kita sangat perhatian
gubernur, jika menunggu sistem pola dalam implementasi sistem pola karir terhadap Pemprov S umbar,
karir yang direncanakan dari pusat, di daerah. karena itu kita ingin melegitimasi
tentunya akan memakan waktu yang Selama ini, kata Made, pihaknya kekhasan Sumatera Barat agar
cukup lama. Jadi sambil menunggu, telah berusaha menerapkan prinsip dapat dimasukkan di dalam UU
sebaiknya Bali bisa mengambil “the right man on the right nantinya,”katanya.
prakarsa sebagai pelopor bagaimana place” berdasarkan latar belakang Dia menambahkan, penataan
menerapkan satu pola karir yang pendidikan, pendidikan teknis tanah yang terkait UU Agraria
berbasis kompetensi. fungsional, serta pengalaman memang harus diletakan dalam
“Perlu dibangun satu standart jabatan. bingkai UU yang merangkum

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 67