Page 68 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

menata kembali admisnistrasi terkait Hal tersebut ungkap Flora, sesuai aturan yang ada,”tegasnya.
tenaga honorer hingga ke daerah. dilakukan sesuai dengan peraturan Oleh karena itu, dirinya merasa
“Jangan ciptakan masalah baru Gubernur mengenai peningkatan heran kenapa proses pengangkatan
bagi tenaga honorer karena tidak kinerja yang dalam hal ini pembinaan eselon II dan rolling jabatan tidak
adanya penataan administrasi yang karir guna mengembangkan dikonsultasikan dengan gubernur,
baik,” kata Ferry. sumber daya manusia yang lebih menurutnya di masa pemerintahannya
Menurut Ferry, DPR sering berkualitas. dulu ketika dia menjabat Gubernur
menemukan banyak kasus terkait “Dikesempatan ini saya jelaskan, Sulut, permasalahan tersebut tidak
sejumlah tenaga honorer yang yang menjadi persoalan BKD Sulut, pernah terjadi.
lama mengabdi dan sudah masuk masih ada daerah kabupaten/kota, Pengadaan pegawai merupakan
database namun tidak diangkat- yang dalam hal pengangkatan salah satu langkah strategis dalam
angkat, sementara tenaga honorer eselon II tidak berkonsultasi dengan manajemen sumber daya manusia,
baru langsung diangkat PNS. Gubernur terlebih dahulu,”papar mengingat pegawai merupakan
Untuk itu, dia mengharapkan Flora. penentu keberhasilan organisasi saat
status tenaga honorer daerah yang Padahal, tambahnya, perihal ini maupun masa yang akan datang.
sudah lama mengabdi, untuk segera pengangkatan tersebut, harus Pengadaan pegawai negeri sipil
diangkat menjadi Pegawai Negeri mendapat persetujuan Gubernur yang salah akan menimbulkan
Sipil (PNS) melalui mekanisme dan sesuai dengan PP 32 tahun 2009 masalah yang kompleks di kemudian
seleksi. pasal 30 ayat 2. hari dan pemborosan yang luar biasa.
Kesimpulannya, seluruh anggota Mengkomentari hal tersebut Demikian pula pengadaan pegawai
Tim Kunker Komisi II yang mengarah pada jumlah
mengharapkan pihak dan kualitas yang tepat
p e m e r i n t a h d a e r a h akan menjadi sumber daya
memiliki database yang terpenting bagi kemajuan
jelas mengenai jumlah organisasi pemerintah di
tenaga honorer di daerah. masa yang akan datang.
M e n a n g g a p i h a l Pe g a w a i y a n g
t e r s e b u t , A s i s t e n I kompeten dalam arti
Setdaprov Sulut Makagansa mempunyai pengetahuan,
menerangkan, khusus keahlian atau keterampilan
reformasi birokrasi telah serta perilaku kerja yang
diterapkan sesuai aturan, baik, akan menghasilkan
misalnya di BKD, dulunya kinerja dan produktivitas
jumlah PNS 106 orang kerja yang tinggi.
sekarang tinggal 56 orang.
Begitu juga dengan telah Dukung Sistem
diberlakukannya pemberian Pola Karir PNS
penghargaan bagi PNS Masalah P NS
berprestasi, “Khusus juga menjadi sorotan Tim
WAKIL KETUA KOMISI/KETUA TIM KUNKER KOMISI II DPR RI SAYUTI
Tunjangan Kinerja Daerah ASYATHRI TUKAR MENUKAR CINDERAMATA DENGAN GUBERNUR Komisi II yang melakukan
sejauh ini sudah berjalan BALI MADE MANGKUPASTIKA SEUSAI PERTEMUAN DENGAN kunjungan kerja ke Provinsi
sesuai dengan aturan yang JAJARAN PEMDA BALI. (15/07)/SRI HASTUTI/PARLE Bali. Pada kesempatan
ada,”pungkasnya. tersebut, Komisi II DPR
Flora Krisen selaku RI mendukung usulan
perwakilan dari Badan Kepegawaian Mangindaan mengatakan perihal Gubernur Bali untuk membuat suatu
Daerah (BKD) Pemprov Sulut pengangkatan pejabat esselon II dan sistem perencanaan karir bagi jajaran
menjelaskan bahwa pihaknya rolling jabatan di kabupaten/kota pegawai negeri. Terhadap usulan
akan menindaklanjuti usulan yang harus segera diselesaikan pasalnya tersebut , Komisi II menghargai dan
diberikan anggota Tim Kunker pengangkatan tersebut tidak terlebih akan menindaklanjuti usulan tersebut
Komisi II tersebut, dan lebih lanjut dahulu dikonsultasikan dengan agar dapat segera terealisasi.
ia memaparkan, BKD Sulut menurut Pemprov yang dalam hal ini adalah Dukungan ini diberikan Tim
Flora tengah melakukan beberapa gubernur. Komisi II DPR saat melakukan
langkah kebijakan antara lain, “Jika ada pengangkatan eselon kunjungan kerja ke Provinsi Bali,
pengurangan batas umur pensiun II di Kabupaten/Kota tidak di yang dipimpin Wakil Ketua Komisi
dari eselon II yakni yang dulunya konsultasikan dengan gubernur, II Sayuti Asyathri (F-PAN).
58 tahun, tetapi sekarang harus 56 sekretaris propinsi harus memanggil Kunjungan kerja ke provinsi tersebut
tahun. sekda dan memberi pembinaan juga diikuti 15 anggota lainnya,

66 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73